Aktivitas Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu, Apakah Cuma Distop atau Diproses Hukum?


Aktivitas Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu,  Apakah Cuma Distop atau Diproses Hukum?

SUNGAISELAN - Aktivitas tambang pasir yang diduga kuat ilegal di Desa Munggu berbatasan dengan Desa Lampur sejak dua pekan terakhir ini mulai menuai konflik warga di desa setempat. Maka dari itu, pihak terkait mulai dari UPTD KPHP Sungai Sembulan, Camat Sungaiselan, pihak Desa dan Satpolpp langsung turun ke lokasi menghentikan aktivitas tambang itu, Jum'at (14/13) pagi.

"Lokasi tambang pasir di Muntel, Desa Munggu ini tak jelas pak, sudah jalan sejak dua pekan terakhir ini. Sepertinya lokasi yang dikerjakan ini masuk kawasan KP IUP PT Timah dan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Agrindo Persada Lestari (APL). Tapi untuk lebih jelas bisa ditanyakan kepada aparat desa, kecamatan atau pihak terkait langsung. Katanya sih, pasir ini diangkut menuju pelabuhan Pangkalbalam, selebihnya kami tak tahu kemana lagi," ungkap seorang warga di lokasi tambang pasir itu, Kamis (13/12) sore sebelumnya.

Bupati Bangka Tengah, Dr Ir H Ibnu Saleh menegaskan jika dirinya tidak menghalangi siapapun investor yang mau berinvestasi di Bumi Selawang Segantang Bangka Tengah ini, asalkan mentaati dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta saling menguntungkan dari sisi PAD.

"Terkait aktivitas tambang pasir di Muntel Desa Munggu Kecamatan Sungaiselan berbatasan dengan Desa Lampur itu, sudah diinstruksikan melalui pihak terkait dalam hal ini Satpol-PP dan pihak Kecamatan Sungaiselan untuk menstop aktivitas disana. Dan aktivitas itu, sudah distop sejak Jumat (14/12) kemarin," tegas Bupati Ibnu Saleh.

Instruksi Bupati Ibnu Saleh tersebut dibenarkan oleh Kasatpol PP Bangka Tengah, Mulyanto yang langsung menindaklanjutinya. "Bupati telah menginstruksikan sejak Rabu (12/12) sebelumnya, kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait melakukan penertiban," ungkap Mulyanto kepada harian ini, Jumat (14/12) siang.

Sementara itu, Camat Sungaiselan, Reza mengatakan, jika pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan aparat desa terkait aktivitas tambang pasir kuarsa di Desa Munggu yang meresahkan warga karena diduga ilegal. 

Reza memastikan, untuk ijin aktivitas tersebut tidak pemberitahuan ataupun tembusan apapun ke pihak Kecamatan Sungaiselan. Sehingga harus distop terlebih dahulu sebelum menuai konflik di masyarakat.

"Pihak Desa Munggu, sebelumnya sudah menyurati agar aktivitas tambang pasir itu dihentikan. Kami pun bersama pihak terkait, telah meninjau ke lokasi secara langsung hari ini," tegas Camat Reza, Jumat (14/12) sore. Diungkapkan Reza, dari informasi jika kawasan yang ditambang tersebut adalah masuk kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan WP PT Timah. 

Sementara itu, Wasprod PT Timah, Ahmad Tarmizi saat dikonfirmasi harian ini, Jumat (14/12) siang, terkait aktivitas tambang pasir di desa Munggu yang disebut-sebut sebagian masuk ke WP PT Timah itu mengatakan, pihaknya akan langsung turun ke lokasi untuk memastikan kebenarannya. Senada juga disampaikan Humas PT APL, Zulkifli yang juga akan menindaklanjutinya dengan membuat laporan ke pihak KPHP untuk ditindaklanjuti secara intensif terkait aktivitas tambang pasir yang masuk kawasan HTI itu.

Sementara Menejer PT Agrindo Persada Lestari (APL), Edy, kepada harian ini, Sabtu (15/12) siang, mengatakan, jika sebelumnya pihaknya telah menyurati pihak terkait dan telah menerima jawaban dari Kepala UPTD KPHP Sungai Sembilan jika sebagian lokasi tambang pasir itu adalah masuk kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola pihaknya, kemudian ada juga masuk WP PT Timah dan kawasan hutan. Dikataknnya, memang kalau dilihat kawasan tersebut adalah hamparan pasir dan kurang produktif untuk ditanamani, karena digali sampai belasan meterpun masih pasir juga. Jadi, butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun agar kondisi tanah bisa semula. Namun apapun itu, satu sisi pihaknya dituntut kewajiban walau kawasan itu bisa dikatakan kurang produktif untuk tanaman. 

"Maka dari itu, kami menyurati ke pusat untuk langkah selanjutnya. Terkait aktivitas tambang pasir di lokasi itu, kalau misalkan nanti legal ya harus tau pula hak dan kewajiban. Namun bila ilegal, tinggal bagaimana pihak berwenang memprosesnya karena itu bukan ranah kami," tandas Menejer Edy.

Jum masyarakat Lampur menegaskan, jika aktivitas tambang pasir itu tidak ada untungnya bagi masyarakat. "Syukurlah sekarang distop beroperasi, karena aktivitas tambang pasir itu tidak ada untungnya bagi kami," ungkapnya. 

Sedangkan Kepala UPTD KPHP Sungai Sembulan, Badariah SAg MAp kepada harian ini saat konfirmasi via WhatsApp, Minggu (16/12) siang, menegaskan jika aktivitas tambang pasir di Desa Munggu itu telah distop. "Wss, sudah dihentikan," balasnya singkat. 

Saat tanyakan kembali adakah langkah hukum terkait aktivitas ilegal itu Badariah merespon. "Maaf pak, ke KPH sajq ya untuk tahu lebih jelas info berikutnya," katanya.

Anggota DPRD Bangka Tengah, Zamhari yang juga warga Desa Lampur mengapresiasi gerak cepat Pemda Bangka Tengah dan UPTD KPHP Sungai Sembulan.

Dikatakan Zamhari, menurut Kepala BLH Bangka Tengah yang menshare chatnya dengan Kepala KPH Sungai Sembulan mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan masuk wilayah HTI dan WIP PT Timah.

"Artinya, disini ada pembiaran yang dilakukan perusahaan yang kita kenal HTI. Dan jelas aktivitas penambangan ini secara hukum diatas wilayah yg bukan milik mereka tentu ilegal. Dan Komentar saya kepada Kadis Kehutanan Babel, H Marwan, jikalau oknum pengusaha tambang pasir itu diduga dibackingi oknum aparat, maka yakinlah bahwa kita dibackingi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," tegas Zamhari. (and)





Berikan Komentar

Koba Lainnya
Kolam Renang Aquatic Harus Bermanfaat Optimal
Kolam Renang Aquatic Harus Bermanfaat Optimal
Selasa, 15 Januari 2019 22:43 WIB
PANGKALANBARU - Pelaksanaan pembangunan venue kolam renang Aquatic untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V 2018, telah selesai dilaksanakan oleh tuan
Kadinkes Bateng Jamin  Rekrutmen PKK Tak Ada Titipan
Kadinkes Bateng Jamin Rekrutmen PKK Tak Ada Titipan
Selasa, 15 Januari 2019 12:42 WIB
KOBA - Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk
Kabupaten Bangka Tengah Kembali Raih Penghargaan Adipura
Kabupaten Bangka Tengah Kembali Raih Penghargaan Adipura
Senin, 14 Januari 2019 13:59 WIB
KABUPATEN Bangka Tengah (Bateng) kembali menerima penghargaan Adipura untuk dua tahun berturut-turut. Pemkab Bateng merupakan salah satu dari 129 kabupaten/kota
Pengusaha AN Disebut-sebut Sebagai Bos Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu
Pengusaha AN Disebut-sebut Sebagai Bos Tambang Pasir Ilegal Desa Munggu
Selasa, 18 Desember 2018 10:31 WIB
POLEMIK aktivitas tambang pasir di Desa Munggu, Kecamatan Sungaiselan yang sempat ditertibkan dan dihentikan oleh tim dari UPTD KPHP Sungaisembulan,