Dugaan SPPD Fiktif DPRD, Kejari Basel Terbitkan Sprint


Dugaan SPPD Fiktif DPRD, Kejari Basel Terbitkan Sprint

Sipioni : DPRD Belum Terima NHP BPK 

TOBOALI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan (Basel) menerbitkan surat perintah pengumpulan data serta bahan dan keterangan terkait temuan NHP (naskah hasil pemeriksaan) BPK RI Perwakilan Bangka Belitung, tentang kelebihan pembayaran terhadap 10 anggota DPRD Basel dan 3 orang di Sekretariat DPRD Basel.

Kepala Kejari (Kajari) Basel Pramono Mulyo menegaskan, Kejari Basel tetap berkoordinasi dengan Inspektorat Basel dan BPK RI karena berdasarkan Inpres No 1 tahun 2016 diberikan waktu 60 hari melakukan pengembalian sesuai dengan temuan NHP. Namun jika batas waktu telah lewat dan belum ada pengembalian maka Kejari Basel langsung bisa melakukan penyelidikan.
“Kita terbitkan Sprint, akan dilakukan Puldata dan Pulbaket, koordinasi dengan Inspektorat dan BPK karena sesuai aturan Inpres adalah mekanismenya batas waktu pengembalian 60 hari. Jika batas waktu dilewati dan tidak ada pengembalian, Intel dan Pidsus langsung jalan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/7).

Pramono menambahkan mekanisme memang harus menunggu batas waktu. “Aturannya seperti itu dan harus kita ikuti. Harus prosedural mekanismenya yang dilakukan. Selama ini yang namanya hambatan biasa maupun yang teknis maupun non teknis,” jelasnya.

Kasi Intel Kejari M Fuady menambahkan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan BPK agar segera mengetahui jenis temuannya apakah tiket pesawat ataupun bill hotel. Terkait adanya dugaan dana menginap di hotel senilai Rp 1,2 Juta/orang oleh anggota dewan hanya menginap di hotel yang nilainya hanya Rp 600 ribu saja. Artinya ada tindakan memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan negara.

“Itu mencari atau mengundungkan diri sendiri, itu kan uang negara. Dan untuk melakukan puldata kita minta kepada Sekwan untuk kerjasamanya agar mempermudah pengumpulan data serta bahan-bahan tersebut. Kalau untuk minta keterangan belum, kita pelajari dulu temuanya,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Basel H. Sipioni tidak tahu menahu tentang temuan tersebut. Ia mengakui belum menerima LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK RI. Menurutnya jika ada temuan akan dilaporkan kepada dirinya sebagai Ketua DPRD Basel.
“Tidak ada pengembalian dari seluruh anggota dewan terhadap temuan BPK. Jika ada pengembalian batasnya 60 hari untuk semua Satker dan LHP itu sifatnya rahasia dan terbatas kepada publik karena LHP rahasia negara. Dan saya pribadi selalu berangkat seluruh kegiatan DPRD, namun pada tahun sebelumnya memang ada kelebihan bayar dan itu termasuk anggota DPRD,” ungkap Sipioni. (bim)





Berikan Komentar

Kamtibmas Lainnya
Beli Ikan Patin Di Warung Makan, Eh Malah Curi Handphone
Beli Ikan Patin Di Warung Makan, Eh Malah Curi Handphone
Selasa, 25 Februari 2020 16:25 WIB
TOBOALI – Jajaran Polsek Toboali berhasil membekuk seorang tersangka pencurian handphone di warung makan Pecel Lele di Jalan Sudirman Kecamatan
Cegah Radikalisme, Wakapolres Lakukan Giatkan Subuh BerJamaah
Cegah Radikalisme, Wakapolres Lakukan Giatkan Subuh BerJamaah
Rabu, 19 Februari 2020 16:34 WIB
TOBOALI - Wakapolres Bangka Selatan (Basel), Kompol Sarwo Edi Wibobo bersama anggota melaksanakan silahturahmi sholat subuh berjamaah dari Mesjid ke
DPO Pelaku Pengeroyokan Nasi Goreng Cukim Ditangkap
DPO Pelaku Pengeroyokan Nasi Goreng Cukim Ditangkap
Senin, 17 Februari 2020 07:02 WIB
TOBOALI - Tim Opsnal Polsek Toboali berhasil mengamankan ZK alias Acit (35), seorang DPO kasus penganiyaan pedagang nasi goreng, Ahmad
Gauli Anak Tirinya, Ed Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Gauli Anak Tirinya, Ed Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Sabtu, 15 Februari 2020 09:33 WIB
TOBOALI - Ed (39) warga Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Basel) akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya terhadap anak dibawah umur berinisial