Tandatangani Komitmen Akselerasi SP4N, Pemda se Babel Siap Berikan Layanan Prima


Tandatangani Komitmen Akselerasi SP4N, Pemda se Babel Siap Berikan Layanan Prima

Ombudsman RI: Amanah  UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik

BELITUNG - Ombudsman RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Bangka Belitung melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Sosialisasi Akselerasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Acara yang di hadiri oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty SP, ME, Commonwealth Ombudsman Australia Mrs. Shirley Tong dan Mr. William Mueller ini dilaksanakan di Bw Suite Hotel Belitung, Kamis,(23/05/2019).

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri
seluruh Bupati/Walikota di Kepulauan Belitung, diantaranya Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Barat, Bupati Bangka Tengah, Wakil Bupati Bangka, Bupati Bangka Selatan, dan Wali Kota Pangkalpinang.

Komitmen bersama itu menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut kinerjanya dengan pengelolaan baik terhadap pelayanan publik.

Ombudsman RI yang diberikan kewenangan sebagai lembaga negara yang fokus “mengawal” pelayanan publik, juga dituntut memberikan sosialisasi dan memberikan masukan agar tata kelola pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Disamping melakukan akselerasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

"Penandatanganan komitmen SP4N ini, bagian dari pelaksanaan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya ketersediaan unit pengelolaan pengaduannya", terang Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty.

Menurut Lely, komitmen kepala daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk pemenuhan standar layanan publik yang salah satunya yakni ketersediaan sarana pengaduan (SP4N).

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Kep. Babel Abdul Fatah, menyambut baik dengan kegiatan yang diinisiasi oleh Ombudsman RI ini karena dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi semua standar pelayanan publik yang ujungnya sangat berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat.


“Kita apresiasi kegiatan ini & siap seiring sejalan dengan Ombudsman RI. Karena selaku penyelenggara pemerintahan tugas yang utama kita lakukan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” Ungkap Abdul Fatah.

Ia mengatakan kegiatan ini mendorong para OPD, baik di pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membentuk atau mengembangkan pengelolaan pengaduan serta integrasi dengan sistem pengelolaan pengaturan pelayanan publik nasional(SP4N).

“Kita ingin pengaduan-pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang sebenarnya pelayanan publik itu terbagi menjadi macam-macam,” Paparnya.(rel)





Berikan Komentar

Belitong Lainnya
Mega Proyek Prasarana Air Baku Gunung Mentas Menuai Sorotan
Mega Proyek Prasarana Air Baku Gunung Mentas Menuai Sorotan
Jum'at, 19 Juli 2019 18:58 WIB
BELITUNG – Mega proyek prasarana Air Baku Gunung Mentas (Embung), di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ambruk.
Kejari Dalami Proyek Tipikor di Lingkungan Pemkab Belitong
Kejari Dalami Proyek Tipikor di Lingkungan Pemkab Belitong
Selasa, 09 Juli 2019 01:22 WIB
BELITONG - Kejari Belitung sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Pemkab Belitung.
Forwaka Diharapkan Menjadi Penyeimbang Berita Kejaksaan
Forwaka Diharapkan Menjadi Penyeimbang Berita Kejaksaan
Senin, 08 Juli 2019 14:08 WIB
BELITUNG - Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali melanjutkan kunjungan silahturahmi ke Kejaksaan Negeri Belitong, Senin
Warga Kesulitan Air Bersih, Babinsa Datangi Kantor PDAM
Warga Kesulitan Air Bersih, Babinsa Datangi Kantor PDAM
Selasa, 07 Mei 2019 22:49 WIB
BELTIM - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Lintang, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Serka Siburian mendatangi kantor Perusahaan