KPU Babel Jelaskan Aturan Pemasangan Iklan Kampanye di Media


KPU Babel Jelaskan Aturan Pemasangan Iklan Kampanye di Media

BELITUNG - Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Divisi  SDM dan Parmas, Fahrurrozi menjelaskan iklan kampanye di media cetak, elektronik maupun media dalam jaringan (online) diatur dalam Pasal 37 dari Pasal 1 sampai 7 dan PKPU 28 Tahun 2018.

"Khusus Pasal 37 Ayat 5 menunjukkan bahwa iklan kampanye di media cetak maupun media elektronik itu dilarang dalam bentuk tulisan atau unsur berita, maksudnya dilarang dalam bentuk advertorial sebelum jadwal yang sudah ditentukan yakni tanggal 24 Maret sampai 13 April 2019," kata Fahrurrozi yang akrab disapa Ojie saat menjadi narasumber pada acara Media Gathering di Hotel Bahamas, Rabu (28/11) malam.

Hal ini, ditambahkan Ojie, berbeda dengan berita kampanye yang memang sudah diatur, yang memperbolehkan tetapi dalam porsi yang sama, misalnya memberitakan kegiatan kampanye Pasangan Calon Presiden Nomor 01, porsi yang sama juga diberikan kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Presiden Nomor 02. 

Kemudian dijelaskan Ojie, terkait dengan batasan iklan untuk media televisi dan radio, peserta pemilu diperbolehkan 10 spot perhari, dengan perincian, untuk televisi akurasinya 30 detik per spot sedangkan radio 10 detik per spot.

"Bahwa khusus untuk media televisi maupun radio bahwa durasi masing-masing perhari itu peserta pemilu diperbolehkan sebanyak 10 spot perhari, untuk di televisi atau audio visual itu sebanyak 30 detik per spot, sedangkan di radio itu 10 spot perhari, dengan durasi 10 detik per spot," urainya.

Sementara untuk media cetak, lanjut Ojie, diperbolehkan memasang iklan 1 Halaman yang difasilitasi oleh peserta pemilu itu sendiri dan bukan difasilitasi oleh KPU.

"Sedangkan untuk media cetak boleh 810 mm per kolom artinya 1 halaman full per peserta setiap hari yang difasilitasi sendiri oleh peserta pemilu, jadi tidak difasilitasi oleh KPU. Beda dengan Pilkada, Pilkada itu di Undang-Undang maupun PKPU difasilitasi oleh KPU," jelasnya.

Mengenai pengaturan di media jaringan, ia mengungkapkan, peserta pemilu boleh memasang satu banner setiap hari, kemudian satu spot per durasi paling lama 30 detik setiap hari.

Terkait mengenai tarif biaya pemasangan iklan itu ditentukan dan diatur oleh masing-masing perusahaan media, karena tidak diatur oleh pihak penyelenggara dalam hal ini lembaga KPU.

"Tentang biaya pemasangan iklan, tentu saja diatur oleh masing-masing oleh perusahaan media, harganya berbeda-beda silahkan saja, tidak diatur oleh pihak penyelenggara, tetapi nanti kuitansinya itu nanti masuk dalam laporan data kampanye," ungkapnya.

"Jadi peserta itu ada laporan awal dana kampanye, laporan masukan dan pengeluaran dana kampanye, kemudian nanti ada laporan akhir dana kampanye yang  akan diaudit," tandasnya (mon)





Berikan Komentar

Belitong Lainnya
Bawaslu Babel Gandeng Puluhan Awak Media Awasi Jalannya Pemilu 2019
Bawaslu Babel Gandeng Puluhan Awak Media Awasi Jalannya Pemilu 2019
Kamis, 29 November 2018 09:34 WIB
BELITUNG - Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Divisi SDM dan Parmas, Fahrurrozi menjelaskan iklan kampanye di media cetak,
Kodim Belitung Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
Kodim Belitung Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
Selasa, 27 November 2018 12:27 WIB
TANJUNGPANDAN - Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan prajurit, Kodim 0414/ Belitung mengelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, dengan
PT Timah Serahkan Bantuan Kepada Keluarga Penderita Tumor Ganas
PT Timah Serahkan Bantuan Kepada Keluarga Penderita Tumor Ganas
Jum'at, 05 Oktober 2018 18:12 WIB
BELTIM - Zuhardi penderita tumor ganas, warga Kelapa Kampit, Belitung Timur (Beltim), mendapat bantuan biaya pengobatan dari PT Timah Tbk.
Audensi Dengan Nelayan Beltim, Menteri Susi :  Kalau Tambang Akan Habis, Kalau Ikan Selalu Ada
Audensi Dengan Nelayan Beltim, Menteri Susi : Kalau Tambang Akan Habis, Kalau Ikan Selalu Ada
Jum'at, 05 Oktober 2018 13:28 WIB
DAMAR - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengelar audensi bersama nelayan kabupaten