Sikapi Polemik Penolakan KIP, Sikap DPRD Terpecah


Pembentukan Pansus Dinilai Tidak Tepat

MANGGAR - Rencana DPRD Beltim membentuk Pansus Kapal Isap Produksi (KIP) dinilai tidak tepat. Sisa waktu tahun anggaran 2017, menjadi sandungan karena tugas pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Beltim hingga kini belum juga tuntas. Rencana pembentukan Pansus juga membuat anggota DPRD terpecah dalam menyikapi KIP.

Polemik yang berlarut-larut dengan berbagai kepentingan tambang laut juga membuat rencana pembentukan Pansus hanya sia-sia belaka. Dalam beberapa waktu terakhir, penolakan beroperasinya KIP selalu terbentur soal kewenangan pertambangan.

Undang-Undang 23 tahun 2014 telah mencabut kewenangan Kabupaten/Kota untuk beberapa urusan, salah satunya urusan pertambangan. Lepas sudah kewenangan Kabupaten/Kota dan dikembalikan menjadi kewenangan Provinsi dan pusat.

Kendala tersebut, mempersulit daerah menyelesaikan masalah pertambangan. Pansus yang diinginkan DPRD Beltim hanya akan menjadi rekomendasi tanpa realisasi alias mandul.

Anggota DPRD Beltim Jafri berpendapat bahwa regulasi pertambangan ada di tangan Gubernur. Ia menyarankan agar hasil rapat dengar pendapat di DPRD dituangkan menjadi surat resmi kepada Bupati Beltim. Selanjutnya, Bupati berkirim surat kepada Gubernur mengenai masalah penolakan KIP.

"Semua regulasi di Gubernur. Kita minta ke DPRD beri surat, sampaikan surat resmi ke Bupati hasil rapat yang sekarang dan di salah satu poin diminta untuk menghadirkan Gubernur," ujar Jafri seusai rapat dengar pendapat dengan perwakilan nelayan Kelapa Kampit, Senin (23/10) di DPRD Beltim.

Ini dimaksudkan agar Gubernur dapat mendengarkan apa-apa yang disampaikan masyarakat di Kabupaten Beltim terutama masalah pertambangan lepas pantai.

"Di daerah kita, juga kita pertanyakan apakah daerah kita akan ke arah pariwisata atau memang ke pertambangan. Pilihannya itu. Kita harus tegas," harap Jafri.

Menurut Jafri, alasan mempertanyakan arah pembangunan daerah sangat jelas yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Gubernur tentu punya pilihan sebagai kepala daerah yang membawahi Kabupaten/Kota.

"Dalam hal ini, untuk kesejahteraan masyarakat Beltim. Jangan masyarakat terombang ambing. Sekarang DPRD tidak punya keputusan, Bupati juga demikian katanya di Gubernur. Hadirkan Gubernur sampaikan kepada masyarakat Beltim," pintanya.

Jafri juga menyatakan tidak tepat dibentuk Pansus. Ia berpendapat, belajar dari Pansus-Pansus sebelumnya, hasil Pansus hanya bersifat rekomendasi tanpa kewajiban menjalankannya. Jafri tegas menolak Pansus kalau hanya mengulur-ulur masalah tambang laut untuk kepentingan politis.

"Keinginan dan keluhan masyarakat Beltim harus didengar oleh Gubernur. Sekarang Pansus merekom, rekom Pansus itu bisa diterima bisa ditolak, kan rekom bentuknya. Sekarang kita minta ke Gubernur maunya seperti apa," kata Jafri.

"Sekarang kalau keberatan silahkan gugat kalau ada yang keberatan. Kita maunya apa, hanya dua pilihannya. Tambang atau pariwisata," tegas Jafri.

Sementara itu, anggota DPRD Beltim Koko Haryanto menyarankan membentuk Pansus KIP. Ia bahkan sudah mengajukan pembentukan Pansus melalui Fraksi yang diketuainya.

"Kita secara langsung menyerahkan surat pembentukan pansus, memang ini menjadi syarat utama, di mana memang sebetulnya minimal ada 2 fraksi. Fraksi Partai Bulan Bintang telah mengajukan, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti fraksi yang lain juga memberikan dukungan," jelas Koko usai RDP.

Selanjutnya, kata Koko, Ia akan mengecek kembali KIP yang berada di laut Pering pada tanggal 25 Oktober 2017."Dan juga ini akan menjadi catatan penting, karena mengingat tanggal 24 (Oktober, red) besok masa berlaku surat KUPP itu berakhir, nanti tanggal 25 mungkin kita akan melakukan pengecekan kembali di laut Pering nanti. Apakah mereka beroperasi. Nanti DPRD akan mengajukan surat, mengingatkan Pemerintah daerah agar menegur atau menyurati perusahaan untuk tidak lagi melakukan operasi," sebut Koko.

Koko juga bersikeras tetap akan membentuk Pansus KIP seperti yang disampaikan di dalam rapat dengar pendapat. "Pansus saya berharap kawan-kawan di DPRD ini mendukung, sikap bulat akan membentuk pansus, sehingga nanti kerja-kerja kita di DPRD ini untuk mengawal dan mengurai persoalan kapal isap ini ditanganilah. Akan melakukan koordinasi ke berbagai pihak, jadi nanti kita akan buka berkaitan dengan kapal isap ini, dari awal sampai adanya kapal isap ini akan kita ungkap semua di dalam diskusi," tukasnya. (msi)




Banner

Berikan Komentar

Belitong Lainnya
PT Timah dan Forum Komunikasi Masyarakat Belitung Berikan Rapid Test Gratis Bagi Mahasiswa
PT Timah dan Forum Komunikasi Masyarakat Belitung Berikan Rapid Test Gratis Bagi Mahasiswa
Selasa, 16 Juni 2020 20:04 WIB
PANGKALPINANG - PT Timah Tbk bekerjasama dengan Forum Komunikasi masyarakat Belitung (FKMB) akan menggelar rapid test gratis bagi 200 mahasiswa
UMKM di Belitung Kembali Produksi di Tengah COVID-19
UMKM di Belitung Kembali Produksi di Tengah COVID-19
Jum'at, 05 Juni 2020 18:04 WIB
BELITUNG - Sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali memulai produksi usahanya untuk memenuhi permintaan kebutuhan
Pemkab Beltim Kembalikan DAK Senilai Rp24,315 Miliar
Pemkab Beltim Kembalikan DAK Senilai Rp24,315 Miliar
Senin, 01 Juni 2020 11:51 WIB
MANGGAR - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengembalikan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp24,315 miliar kepada pemerintah
Selang 15 Menit di Umumkan 5 Pasien Sembuh, Muncul 3 Pasien Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Belitung
Selang 15 Menit di Umumkan 5 Pasien Sembuh, Muncul 3 Pasien Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Belitung
Sabtu, 23 Mei 2020 05:03 WIB
BELITUNG -- Sungguh kasian tenaga medis yang bekerja di RSUD dr H Marsidi Judono Kabupaten Belitung, belum bisa bernafas lega.