Ilegal, TI Rajuk Seharusnya Sudah Pidana, Pemda Tolak Jika Disebut Lakukan Pembiaran


Ilegal, TI Rajuk Seharusnya Sudah Pidana, Pemda Tolak Jika Disebut Lakukan Pembiaran

GANTUNG - Persoalan keruhnya air di sepanjang Daerh Aliran Sungai (DAS) Lenggang sudah dibiarkan berlarut-larut. Upaya penertiban selama ini sepertinya dianggap angin lalu oleh pelaku tambang rajuk. Muncul permasalahan baru, PDAM Gantung yang memanfaatkan DAS Lenggang sebagai cadangan air baku, praktis terganggu.

Sempat mengalami kekeringan pasca jebol tanggul bendungan Pice saat banjir besar, kini PDAM Gantung menghadapi kondisi air baku yang keruh. Banyak yang menganggap PDAM gagal melayani pelanggan karena mereka tidak mempunyai pengolahan yang baik. Nyatanya, kekeruhan air baku yang disebabkan aktifitas tambang rajuk ilegal adalah penyebab utama.

Indikasi pembiaran oleh Pemerintah Daerah mencuat. Setidaknya, Pemerintah daerah Kabupaten Beltim tidak benar-benar serius menyelamatkan air sebagai hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat/pelanggan PDAM Gantung.

"Sebetulnya kurang tepat kalau dikatakan pembiaran. Karena ini dalam masyarakat kita juga, kita tahu bahwa air bersih atau air minum inikan salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kalau kita berbicara pembiaran, upaya-upaya dari Pemda sudah dilakukan," kilah Plt Sekda Kabupaten Beltim, Ikhwan Fahrozi saat ditanya wartawan, Senin (16/10) kemarin.

Ikhwan yang juga menyaksikan langsung aksi damai masyarakat di Kantor Kecamatan Gantung justru mengajak wartawan melihat kembali kegiatan penertiban sebelumnya. Satpol PP selaku OPD teknis di Pemerintah daerah telah berulang kali menertibkan TI rajuk walaupun aktifitas terus berlangsung setelah penertiban.

"Mungkin kawan-kawan wartawan sudah meliput apa yang sudah dilakukan Pemda melalui OPD teknis dengan Satpol PP-nya. Kita berulang kali melakukan kegiatan sifatnya penertiban namun ternyata penertiban bukan merupakan suatu ancaman atau suatu pertimbangan bagi pelaku-pelaku TI rajuk untuk menghentikan aktifitas," ungkap Ikhwan.

Ia berharap, ada sikap tegas dari aparat penegak hukum berupa sanksi. Menurut Ikhwan, tidak ada alasan lagi untuk mengambil langkah tegas karena perusakan sumber air baku dan menyebabkan hajat hidup orang banyak jadi bermasalah.

"Sehingga akan berulang-ulang kita lakukan hanya saja kapasitas Pemda hanya sampai ke penertiban. Sekarang persoalannya saat ini, telah membuat hajat hidup orang banyak menjadi bermasalah. Artinya ini perbuatan yang ada tindakan pidananya. Saya beranggapan yang namanya ilegal itu adalah perbuatan yang harus ditindak," kata Ikhwan.

Menegaskan sikap sebelumnya, Ikhwan mengatakan Pemerintah Daerah tidak dalam kapasitas berwenang menindak perbuatan ilegal yang mengandung unsur pidana. Di dalam menjalankan Pemerintahan di daerah, ada pelibatan Forkominda yang terdiri dari berbagai unsur. Salah satunya aparatur penegak hukum yang memiliki kewenangan penindakan.

"Bukan Pemda lepas tangan karena di Forkominda ada beberapa aparat penindakan maka selanjutnya kita serahkan ke mereka untuk menindak," ujar Ikhwan.

"Pemda dalam rakor sebetulnya sudah disampaikan (masalah TI rajuk, red), berita acara ketika ada penertiban (TI rajuk) kita sampaikan. Sama juga dengan masalah lainnya, sudah jelas statemen Bupati. Kalau ada permasalahan hukum, ya penegak hukum," imbuhnya.

Selain tanpa kewenangan penindakan, Pemerintah daerah juga terganjal Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah. Urusan tambang termasuk salah satu urusan yang kewenangannya diambil Pemerintah Provinsi dan pusat.

"Karena ternyata persoalan pertambangan tidak dapat lagi diawasi Pemerintah daerah karena diserahkan ke Provinsi. Bukan kita lepas tangan, kita tidak ada lagi aparat. Jujur UPTD Provinsi belum bekerja maksimal sementara tangan-tangan pemerintah melalui OPD teknis," ulasnya. (msi)





Berikan Komentar

Belitong Lainnya
Mega Proyek Prasarana Air Baku Gunung Mentas Menuai Sorotan
Mega Proyek Prasarana Air Baku Gunung Mentas Menuai Sorotan
Jum'at, 19 Juli 2019 18:58 WIB
BELITUNG – Mega proyek prasarana Air Baku Gunung Mentas (Embung), di Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ambruk.
Kejari Dalami Proyek Tipikor di Lingkungan Pemkab Belitong
Kejari Dalami Proyek Tipikor di Lingkungan Pemkab Belitong
Selasa, 09 Juli 2019 01:22 WIB
BELITONG - Kejari Belitung sedang mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Pemkab Belitung.
Forwaka Diharapkan Menjadi Penyeimbang Berita Kejaksaan
Forwaka Diharapkan Menjadi Penyeimbang Berita Kejaksaan
Senin, 08 Juli 2019 14:08 WIB
BELITUNG - Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali melanjutkan kunjungan silahturahmi ke Kejaksaan Negeri Belitong, Senin
Tandatangani Komitmen Akselerasi SP4N, Pemda se Babel Siap Berikan Layanan Prima
Tandatangani Komitmen Akselerasi SP4N, Pemda se Babel Siap Berikan Layanan Prima
Jum'at, 24 Mei 2019 15:41 WIB
BELITUNG - Ombudsman RI bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Bangka Belitung melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Sosialisasi Akselerasi Pengelolaan