Ilegal, TI Rajuk Seharusnya Sudah Pidana, Pemda Tolak Jika Disebut Lakukan Pembiaran


Ilegal, TI Rajuk Seharusnya Sudah Pidana, Pemda Tolak Jika Disebut Lakukan Pembiaran

GANTUNG - Persoalan keruhnya air di sepanjang Daerh Aliran Sungai (DAS) Lenggang sudah dibiarkan berlarut-larut. Upaya penertiban selama ini sepertinya dianggap angin lalu oleh pelaku tambang rajuk. Muncul permasalahan baru, PDAM Gantung yang memanfaatkan DAS Lenggang sebagai cadangan air baku, praktis terganggu.

Sempat mengalami kekeringan pasca jebol tanggul bendungan Pice saat banjir besar, kini PDAM Gantung menghadapi kondisi air baku yang keruh. Banyak yang menganggap PDAM gagal melayani pelanggan karena mereka tidak mempunyai pengolahan yang baik. Nyatanya, kekeruhan air baku yang disebabkan aktifitas tambang rajuk ilegal adalah penyebab utama.

Indikasi pembiaran oleh Pemerintah Daerah mencuat. Setidaknya, Pemerintah daerah Kabupaten Beltim tidak benar-benar serius menyelamatkan air sebagai hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat/pelanggan PDAM Gantung.

"Sebetulnya kurang tepat kalau dikatakan pembiaran. Karena ini dalam masyarakat kita juga, kita tahu bahwa air bersih atau air minum inikan salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kalau kita berbicara pembiaran, upaya-upaya dari Pemda sudah dilakukan," kilah Plt Sekda Kabupaten Beltim, Ikhwan Fahrozi saat ditanya wartawan, Senin (16/10) kemarin.

Ikhwan yang juga menyaksikan langsung aksi damai masyarakat di Kantor Kecamatan Gantung justru mengajak wartawan melihat kembali kegiatan penertiban sebelumnya. Satpol PP selaku OPD teknis di Pemerintah daerah telah berulang kali menertibkan TI rajuk walaupun aktifitas terus berlangsung setelah penertiban.

"Mungkin kawan-kawan wartawan sudah meliput apa yang sudah dilakukan Pemda melalui OPD teknis dengan Satpol PP-nya. Kita berulang kali melakukan kegiatan sifatnya penertiban namun ternyata penertiban bukan merupakan suatu ancaman atau suatu pertimbangan bagi pelaku-pelaku TI rajuk untuk menghentikan aktifitas," ungkap Ikhwan.

Ia berharap, ada sikap tegas dari aparat penegak hukum berupa sanksi. Menurut Ikhwan, tidak ada alasan lagi untuk mengambil langkah tegas karena perusakan sumber air baku dan menyebabkan hajat hidup orang banyak jadi bermasalah.

"Sehingga akan berulang-ulang kita lakukan hanya saja kapasitas Pemda hanya sampai ke penertiban. Sekarang persoalannya saat ini, telah membuat hajat hidup orang banyak menjadi bermasalah. Artinya ini perbuatan yang ada tindakan pidananya. Saya beranggapan yang namanya ilegal itu adalah perbuatan yang harus ditindak," kata Ikhwan.

Menegaskan sikap sebelumnya, Ikhwan mengatakan Pemerintah Daerah tidak dalam kapasitas berwenang menindak perbuatan ilegal yang mengandung unsur pidana. Di dalam menjalankan Pemerintahan di daerah, ada pelibatan Forkominda yang terdiri dari berbagai unsur. Salah satunya aparatur penegak hukum yang memiliki kewenangan penindakan.

"Bukan Pemda lepas tangan karena di Forkominda ada beberapa aparat penindakan maka selanjutnya kita serahkan ke mereka untuk menindak," ujar Ikhwan.

"Pemda dalam rakor sebetulnya sudah disampaikan (masalah TI rajuk, red), berita acara ketika ada penertiban (TI rajuk) kita sampaikan. Sama juga dengan masalah lainnya, sudah jelas statemen Bupati. Kalau ada permasalahan hukum, ya penegak hukum," imbuhnya.

Selain tanpa kewenangan penindakan, Pemerintah daerah juga terganjal Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah. Urusan tambang termasuk salah satu urusan yang kewenangannya diambil Pemerintah Provinsi dan pusat.

"Karena ternyata persoalan pertambangan tidak dapat lagi diawasi Pemerintah daerah karena diserahkan ke Provinsi. Bukan kita lepas tangan, kita tidak ada lagi aparat. Jujur UPTD Provinsi belum bekerja maksimal sementara tangan-tangan pemerintah melalui OPD teknis," ulasnya. (msi)




Banner

Berikan Komentar

Belitong Lainnya
PT Timah dan Forum Komunikasi Masyarakat Belitung Berikan Rapid Test Gratis Bagi Mahasiswa
PT Timah dan Forum Komunikasi Masyarakat Belitung Berikan Rapid Test Gratis Bagi Mahasiswa
Selasa, 16 Juni 2020 20:04 WIB
PANGKALPINANG - PT Timah Tbk bekerjasama dengan Forum Komunikasi masyarakat Belitung (FKMB) akan menggelar rapid test gratis bagi 200 mahasiswa
UMKM di Belitung Kembali Produksi di Tengah COVID-19
UMKM di Belitung Kembali Produksi di Tengah COVID-19
Jum'at, 05 Juni 2020 18:04 WIB
BELITUNG - Sejumlah pelaku UMKM di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kembali memulai produksi usahanya untuk memenuhi permintaan kebutuhan
Pemkab Beltim Kembalikan DAK Senilai Rp24,315 Miliar
Pemkab Beltim Kembalikan DAK Senilai Rp24,315 Miliar
Senin, 01 Juni 2020 11:51 WIB
MANGGAR - Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengembalikan dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp24,315 miliar kepada pemerintah
Selang 15 Menit di Umumkan 5 Pasien Sembuh, Muncul 3 Pasien Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Belitung
Selang 15 Menit di Umumkan 5 Pasien Sembuh, Muncul 3 Pasien Baru Terkonfirmasi Positif Covid-19 di Kabupaten Belitung
Sabtu, 23 Mei 2020 05:03 WIB
BELITUNG -- Sungguh kasian tenaga medis yang bekerja di RSUD dr H Marsidi Judono Kabupaten Belitung, belum bisa bernafas lega.