Holding BUMN Tambang, PT Timah Klaim Tak Berpengaruh


Holding BUMN Tambang, PT Timah Klaim Tak Berpengaruh

JAKARTA - Pemerintah menunjuk PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk menjadi induk holding BUMN tambang. Sementara PT Timah Tbk (TINS), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menjadi anggotanya.
Ketiga anggota holding BUMN tambang yang sahamnya tercatat di pasar modal itu status BUMN-nya juga luntur.

Sebab seluruh saham seri B milik pemerintah dialihkan ke Inalum. Kendati begitu manajemen tidak mempersoalkan hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan Timah, Amin Haris yang memandang pembentukan holding akan mempererat kerjasama antar BUMN, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

"Dampak bagi Timah sendiri untuk saat ini tidak berpengaruh, tapi ke depannya SDM kami akan lebih bisa berkolaborasi dengan BUMN tambang lain," tuturnya, Minggu (19/11).

Amin mengatakan dengan masuk dalam satu holding, maka pihaknya bisa saja bertukar SDM dengan BUMN tambang lainnya sesuai dengan kebutuhan. "Seperti Antam di mana kami mempunyai SDM yang expert di bidang metalurgy. Demikian juga nanti kami juga akan saling membutuhkan SDM dari BUMN lain, misalnya untuk tambang undeground yang dimiliki Antam. Sehingga kami bisa lebih bersinergi. Itu salah satunya," imbuhnya.

Selain itu, tambah Amin, nantinya pembukuan dari 3 BUMN akan dikonsolidasikan ke induk. Nah dengan begitu asetnya akan terkonsolidasi juga sehingga akan lebih mudah untuk mencari pembiayaan. "Akan lebih meningkatkan kemampuan finansial, sehingga lewat penguatan balance sheet dapat meningkatkan akses pendanaan," tukasnya. 

Sementara, Ketua Komsisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa tidak ada komunikasi dari pemerintah terkait hal tersebut. "Kita belum pernah tahu, cuma dengar di media saja," tuturnya.

Kata Mekeng, seharusnya pemerintah terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada DPR sebagai mitra kerja terkait pembentukan Holding Tambang tersebut. Sebab dia merasa ada ketidakjelasan mengenai pola pembentukan holding tersebut.

"Holding itu ada 2, operasional holding atau investment holding? kalau investment satu holding melakukan investasi ke perusahaan lain. Kalau operasional holding langsung masuk ke dalam, holdingnya punya business activity," terangnya.

Menurutnya hal itu harus dijelaskan terperinci oleh pemerintah. Sebab jika ternyata ada aset BUMN tersebut yang lepas maka harus berdasarkan sepengetahuan DPR terlebih dahulu.

"BUMN ini kan milik negara yang diwakili departemen keuangan kepemilikan sahamnya, jangan sampai lepas. Melepas kepemilikan harus pesetujuan DPR dan arus kasnya harus jelas ke negara. Itu kita enggak pernah tahu," imbuhnya.

Pemerintah juga diminta menjelaskan tujuan dari pembentukan holding BUMN tambang. Meskipun menurut Mekeng ada sisi positifnya, holding akan membuat BUMN tambang memiliki aset yang besar sehingga untuk mencari pendanaan lebih mudah.

Kendati begitu pihaknya berencana akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut Mekeng, Menkeu selaku Bendahara Negara wajib menjelaskan perihal tersebut. "Nanti kita coba panggil Menkeu sebagai ulitmate share holder. Dia harus jelaskan struktur holding di BUMN tambang," tegasnya.(dna/dtk)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Senin, 30 Juli 2018 12:48 WIB
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 membawa
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09 Juli 2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Senin, 09 Juli 2018 10:18 WIB
PANGKALPINANG - Outlet "Sang Pisang" resmi dibuka setelah dilakukan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Jum'at, 06 Juli 2018 15:38 WIB
JAKARTA - Pembangunan kota baru Meikarta tidak terpengaruh proses hukum terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apalagi, proses hukum