Holding BUMN Tambang Mendekati Kenyataan


Holding BUMN Tambang Mendekati Kenyataan

JAKARTA - Realisasi holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) makin mendekati kenyataan.

Saat ini, Inalus sedang bersiap menyerap saham milik pemerintah di tiga BUMN tambang.

Ketiganya adalah PT Timah Tbk (TINS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Mereka dijadwalkan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk membahas anggaran dasar perseroan.

RUPS dilakukan sebagai upaya penyertaan modal negara (PMN) melalui pemindahan kepemilikan saham dari pemerintah kepada Inalum.

RUPS bakal dilaksanakan pada 29 November di Hotel Borobudur, Jakarta. Hanya waktu pelaksanaan rapat yang berbeda.

TINS dijadwalkan RUPS pada pukul 13.00, ANTM pukul 09.00, dan PTBA pukul 15.00.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menuturkan, sah-sah saja bila emiten mengalihkan kepemilikan saham pengendali kepada pihak lain.

Namun, pemilik baru saham para emiten yang akan menggantikan posisi pemegang saham pengendali juga harus melakukan tender offer kepada pemilik saham minoritas.

"Ini disebabkan perubahan mendasar (dalam agenda RUPS), dari perseroan menjadi non perseroan. Minority protection secara teknis harus dilakukan. Aturan itu sama untuk seluruh emiten," jelasnya, Selasa (14/11).

Aturan tentang tender offer tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela. Tender offer dilakukan selambatnya dua hari kerja setelah pernyataan efektif.

Masa penawaran dilakukan 30-90 hari dan selesai selambatnya 12 hari setelah masa penawaran berakhir.

Dalam 90 hari perdagangan terakhir sebelum tender offer dilakukan, akan dipilih capaian harga saham tertinggi untuk menentukan harga saham pada saat tender offer.

Corporate Secretary ANTM Aprilandi Hidayat Setia menyatakan, meski nanti ANTM menjadi ’’anak usaha’’ Inalum, pihaknya tetap menjalankan rencana bisnis sesuai dengan target.

Namun, bila Inalum sebagai pemegang saham pengendali nanti memberikan mandat tertentu, ANTM harus mengikuti.

Mandat itu secara tidak langsung bisa jadi merupakan mandat dari pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Sebab, Inalum masih berada di bawah kementerian tersebut.

"Kontrol pemerintah tetap ada. Walau pengalihan saham dilakukan, masih ada kontrol pemerintah pada setiap perusahaan Tbk itu (ANTM, TINS, dan PTBA, Red)," ungkapnya. (rin/c14/fal)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
LG, Sharp dan Samsung Berlomba Bikin Layar iPhone
LG, Sharp dan Samsung Berlomba Bikin Layar iPhone
Selasa, 16 Januari 2018 09:30 WIB
JAKARTA-Samsung mendapatkan tantangan serius dari LG dan Sharp. Keduanya bakal mengancam posisi Samsung sebagai pemasok utama display untuk iPhone.
Smartphone 5G Mulai Hadir di Akhir 2018
Smartphone 5G Mulai Hadir di Akhir 2018
Selasa, 16 Januari 2018 09:27 WIB
JAKARTA -Implementasi teknologi 5G untuk kebutuhan seluler semakin di depan mata. Setelah standarisasi 5G ditetapkan dan operator mulai ancang-ancang menyediakan
Kenaikan Harga Beras Diprediksi Tidak Akan Berlangsung Lama
Kenaikan Harga Beras Diprediksi Tidak Akan Berlangsung Lama
Selasa, 16 Januari 2018 05:49 WIB
BEKASI - Kepala Dinas Perdagangan Kota Bekasi, Makbullah memprediksi kondisi pasokan beras Bulog masih aman untuk didistribusikan ke masyarakat.
Admin WhatsApp Bisa Dilengserkan Paksa dengan Fitur Ini
Admin WhatsApp Bisa Dilengserkan Paksa dengan Fitur Ini
Senin, 15 Januari 2018 14:20 WIB
JAKARTA -WhatsApp tengah menggodok fitur anyar yang bisa menggerogoti kekuasaan admin. Ya dengan fitur ini, admin yang kurang disenangi bisa