Holding BUMN Tambang Mendekati Kenyataan


Holding BUMN Tambang Mendekati Kenyataan

JAKARTA - Realisasi holding badan usaha milik negara (BUMN) sektor tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) makin mendekati kenyataan.

Saat ini, Inalus sedang bersiap menyerap saham milik pemerintah di tiga BUMN tambang.

Ketiganya adalah PT Timah Tbk (TINS), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Mereka dijadwalkan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk membahas anggaran dasar perseroan.

RUPS dilakukan sebagai upaya penyertaan modal negara (PMN) melalui pemindahan kepemilikan saham dari pemerintah kepada Inalum.

RUPS bakal dilaksanakan pada 29 November di Hotel Borobudur, Jakarta. Hanya waktu pelaksanaan rapat yang berbeda.

TINS dijadwalkan RUPS pada pukul 13.00, ANTM pukul 09.00, dan PTBA pukul 15.00.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menuturkan, sah-sah saja bila emiten mengalihkan kepemilikan saham pengendali kepada pihak lain.

Namun, pemilik baru saham para emiten yang akan menggantikan posisi pemegang saham pengendali juga harus melakukan tender offer kepada pemilik saham minoritas.

"Ini disebabkan perubahan mendasar (dalam agenda RUPS), dari perseroan menjadi non perseroan. Minority protection secara teknis harus dilakukan. Aturan itu sama untuk seluruh emiten," jelasnya, Selasa (14/11).

Aturan tentang tender offer tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela. Tender offer dilakukan selambatnya dua hari kerja setelah pernyataan efektif.

Masa penawaran dilakukan 30-90 hari dan selesai selambatnya 12 hari setelah masa penawaran berakhir.

Dalam 90 hari perdagangan terakhir sebelum tender offer dilakukan, akan dipilih capaian harga saham tertinggi untuk menentukan harga saham pada saat tender offer.

Corporate Secretary ANTM Aprilandi Hidayat Setia menyatakan, meski nanti ANTM menjadi ’’anak usaha’’ Inalum, pihaknya tetap menjalankan rencana bisnis sesuai dengan target.

Namun, bila Inalum sebagai pemegang saham pengendali nanti memberikan mandat tertentu, ANTM harus mengikuti.

Mandat itu secara tidak langsung bisa jadi merupakan mandat dari pemerintah melalui Kementerian BUMN.

Sebab, Inalum masih berada di bawah kementerian tersebut.

"Kontrol pemerintah tetap ada. Walau pengalihan saham dilakukan, masih ada kontrol pemerintah pada setiap perusahaan Tbk itu (ANTM, TINS, dan PTBA, Red)," ungkapnya. (rin/c14/fal)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Senin, 30 Juli 2018 12:48 WIB
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 membawa
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09 Juli 2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Senin, 09 Juli 2018 10:18 WIB
PANGKALPINANG - Outlet "Sang Pisang" resmi dibuka setelah dilakukan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Jum'at, 06 Juli 2018 15:38 WIB
JAKARTA - Pembangunan kota baru Meikarta tidak terpengaruh proses hukum terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apalagi, proses hukum