Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun


Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun

    JAKARTA - PLN tahun ini sudah tiga kali menaikkan tarif dasar listrik kelompok daya 900 VA. Yakni, pada 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei 2017. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menyatakan, berdasar Keputusan Menteri Sosial No 32/HUK/2016, hanya 4,1 juta rumah tangga yang dinyatakan miskin dan berhak memperoleh subsidi. Dengan demikian, terdapat 19 juta pelanggan 900 VA yang harus membayar listrik sesuai dengan tarif keekonomian. ’’Mulai 1 Juli 2017 mengikuti mekanisme tariff adjustment,’’ ujar Made.

    Saat ini sekitar 23 juta pelanggan listrik 450 VA masih mendapatkan subsidi. Pemerintah berencana memangkas subsidi untuk pelanggan 450 VA yang dinyatakan bukan keluarga miskin oleh Kementerian Sosial. Pelaksanaan pencabutan subsidi direncanakan mulai Oktober tahun ini.

    ’’Ada sekitar 27 juta pelanggan (yang masih memperoleh subsidi listrik). Jadi, tidak benar jika subsidi kepada masyarakat miskin dihilangkan,’’ kata Made. Dengan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA, pemerintah bisa menghemat anggaran negara Rp 22 triliun per tahun. Termasuk dalam 27 juta pelanggan yang masih mendapat subsidi listrik adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri kecil dan peruntukan sosial seperti lembaga pendidikan.

    Dana hasil penghematan subsidi bakal dialihkan untuk penyediaan listrik bagi 10 juta keluarga yang belum menikmati listrik. Di sisi lain, pelaku industri tekstil dan garmen mengeluhkan tarif listrik yang dinilai tinggi dan pembatasan produk impor. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyatakan, industri tekstil bisa tumbuh signifikan tahun ini. Namun, dukungan pemerintah perlu terus diberikan untuk mendorong daya saing industri tersebut.

    Menurut Ade, industri tekstil dan garmen saat ini sulit bersaing di pasar global. ”Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur sangat diperlukan. Kemarin sempat mencanangkan penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal, untuk industri tekstil, 18–25 persen energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya. Selain permasalahan tarif listrik, masalah pembatasan impor tekstil disoroti para pelaku usaha. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menyinggung tentang kepastian pembatasan impor tekstil. ”Impor seharusnya dibatasi untuk produsen yang mengekspor seluruh produknya,” terangnya.

    Redma menyebutkan, sepanjang 2016, jumlah kain impor di Indonesia tercatat hampir 700.000 ton. Sedangkan industri hulu tekstil mengekspor kain 500.000 ton. ”Jadi, bisa dipastikan banyak sekali produk impor yang masuk ke pasar lokal,” ujarnya. Namun, capaian ekspor garmen Indonesia pada kuartal satu tahun memberikan sedikit angin segar bagi pelaku industri. ”Naik sekitar 3,8% atau hampir USD 4 miliar,” katanya.

    Ade memprediksi, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah Jawa Tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi. Berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) dari Januari–Februari 2017, nilai ekspor garmen Indonesia USD 1,26 miliar itu naik 6,5 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sedangkan ekspor produk tekstil tertekan 2,5% menjadi USD 733 juta pada Januari–Februari 2017.
    Dari data yang sama, nilai impor produk tekstil Indonesia tercatat USD 6,7 juta sepanjang 2016. Nilai tersebut naik 2,9% dibanding tahun sebelumnya, yakni USD 6,5 juta. (agf/c21/sof/dee/c15/noe)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Asian Games Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Senin, 30 Juli 2018 12:48 WIB
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa perhelatan Asian Games pada Agustus 2018 membawa
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Pemprov Babel Akan Terapkan Pasar Modal Syariah
Senin, 09 Juli 2018 11:36 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menerapkan pasar modal berbasis syariah, sebagai upaya mencegah investasi fiktif yang akan
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Setelah Pangkalpinang, Sang Pisang Akan Hadir di Kabupaten di Babel
Senin, 09 Juli 2018 10:18 WIB
PANGKALPINANG - Outlet "Sang Pisang" resmi dibuka setelah dilakukan pemotongan pita dan pelepasan balon oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Proyek Meikarta Terancam Molor? Begini Penjelasannya
Jum'at, 06 Juli 2018 15:38 WIB
JAKARTA - Pembangunan kota baru Meikarta tidak terpengaruh proses hukum terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Apalagi, proses hukum