Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun


Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun

    JAKARTA - PLN tahun ini sudah tiga kali menaikkan tarif dasar listrik kelompok daya 900 VA. Yakni, pada 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei 2017. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menyatakan, berdasar Keputusan Menteri Sosial No 32/HUK/2016, hanya 4,1 juta rumah tangga yang dinyatakan miskin dan berhak memperoleh subsidi. Dengan demikian, terdapat 19 juta pelanggan 900 VA yang harus membayar listrik sesuai dengan tarif keekonomian. ’’Mulai 1 Juli 2017 mengikuti mekanisme tariff adjustment,’’ ujar Made.

    Saat ini sekitar 23 juta pelanggan listrik 450 VA masih mendapatkan subsidi. Pemerintah berencana memangkas subsidi untuk pelanggan 450 VA yang dinyatakan bukan keluarga miskin oleh Kementerian Sosial. Pelaksanaan pencabutan subsidi direncanakan mulai Oktober tahun ini.

    ’’Ada sekitar 27 juta pelanggan (yang masih memperoleh subsidi listrik). Jadi, tidak benar jika subsidi kepada masyarakat miskin dihilangkan,’’ kata Made. Dengan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA, pemerintah bisa menghemat anggaran negara Rp 22 triliun per tahun. Termasuk dalam 27 juta pelanggan yang masih mendapat subsidi listrik adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri kecil dan peruntukan sosial seperti lembaga pendidikan.

    Dana hasil penghematan subsidi bakal dialihkan untuk penyediaan listrik bagi 10 juta keluarga yang belum menikmati listrik. Di sisi lain, pelaku industri tekstil dan garmen mengeluhkan tarif listrik yang dinilai tinggi dan pembatasan produk impor. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyatakan, industri tekstil bisa tumbuh signifikan tahun ini. Namun, dukungan pemerintah perlu terus diberikan untuk mendorong daya saing industri tersebut.

    Menurut Ade, industri tekstil dan garmen saat ini sulit bersaing di pasar global. ”Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur sangat diperlukan. Kemarin sempat mencanangkan penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal, untuk industri tekstil, 18–25 persen energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya. Selain permasalahan tarif listrik, masalah pembatasan impor tekstil disoroti para pelaku usaha. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menyinggung tentang kepastian pembatasan impor tekstil. ”Impor seharusnya dibatasi untuk produsen yang mengekspor seluruh produknya,” terangnya.

    Redma menyebutkan, sepanjang 2016, jumlah kain impor di Indonesia tercatat hampir 700.000 ton. Sedangkan industri hulu tekstil mengekspor kain 500.000 ton. ”Jadi, bisa dipastikan banyak sekali produk impor yang masuk ke pasar lokal,” ujarnya. Namun, capaian ekspor garmen Indonesia pada kuartal satu tahun memberikan sedikit angin segar bagi pelaku industri. ”Naik sekitar 3,8% atau hampir USD 4 miliar,” katanya.

    Ade memprediksi, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah Jawa Tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi. Berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) dari Januari–Februari 2017, nilai ekspor garmen Indonesia USD 1,26 miliar itu naik 6,5 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sedangkan ekspor produk tekstil tertekan 2,5% menjadi USD 733 juta pada Januari–Februari 2017.
    Dari data yang sama, nilai impor produk tekstil Indonesia tercatat USD 6,7 juta sepanjang 2016. Nilai tersebut naik 2,9% dibanding tahun sebelumnya, yakni USD 6,5 juta. (agf/c21/sof/dee/c15/noe)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Pertumbuhan Ekonomi Babel 2017 Diperkirakan Meningkat
Pertumbuhan Ekonomi Babel 2017 Diperkirakan Meningkat
Jum'at, 22 September 2017 19:31 WIB
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Dr. H. Erzaldi Rosman, SE., MM mengatakan, pertumbuhan ekonomi Babel tahun 2017 diperkirakan
​Beli Barang di Luar Negeri Kena Pajak di Bandara? Ini Penjelasannya
​Beli Barang di Luar Negeri Kena Pajak di Bandara? Ini Penjelasannya
Jum'at, 22 September 2017 14:12 WIB
KEBIJAKAN pengenaan bea masuk untuk barang dari luar negeri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 188 tahun 2010.
Pedagang Beras Belum Terapkan HET
Pedagang Beras Belum Terapkan HET
Jum'at, 22 September 2017 13:38 WIB
PANGKALPINANG - Pedagang beras di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum menerapkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan karena
Ada Kepastian Harga, DPR Dukung Kebijakan HET Beras
Ada Kepastian Harga, DPR Dukung Kebijakan HET Beras
Rabu, 20 September 2017 14:37 WIB
WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras sebagaimana termuat dalam