Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun


Tarif Listrik Dinaikkan, Pemerintah Hemat Rp 22 Triliun

    JAKARTA - PLN tahun ini sudah tiga kali menaikkan tarif dasar listrik kelompok daya 900 VA. Yakni, pada 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei 2017. Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menyatakan, berdasar Keputusan Menteri Sosial No 32/HUK/2016, hanya 4,1 juta rumah tangga yang dinyatakan miskin dan berhak memperoleh subsidi. Dengan demikian, terdapat 19 juta pelanggan 900 VA yang harus membayar listrik sesuai dengan tarif keekonomian. ’’Mulai 1 Juli 2017 mengikuti mekanisme tariff adjustment,’’ ujar Made.

    Saat ini sekitar 23 juta pelanggan listrik 450 VA masih mendapatkan subsidi. Pemerintah berencana memangkas subsidi untuk pelanggan 450 VA yang dinyatakan bukan keluarga miskin oleh Kementerian Sosial. Pelaksanaan pencabutan subsidi direncanakan mulai Oktober tahun ini.

    ’’Ada sekitar 27 juta pelanggan (yang masih memperoleh subsidi listrik). Jadi, tidak benar jika subsidi kepada masyarakat miskin dihilangkan,’’ kata Made. Dengan pencabutan subsidi listrik bagi pelanggan 900 VA, pemerintah bisa menghemat anggaran negara Rp 22 triliun per tahun. Termasuk dalam 27 juta pelanggan yang masih mendapat subsidi listrik adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, serta industri kecil dan peruntukan sosial seperti lembaga pendidikan.

    Dana hasil penghematan subsidi bakal dialihkan untuk penyediaan listrik bagi 10 juta keluarga yang belum menikmati listrik. Di sisi lain, pelaku industri tekstil dan garmen mengeluhkan tarif listrik yang dinilai tinggi dan pembatasan produk impor. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menyatakan, industri tekstil bisa tumbuh signifikan tahun ini. Namun, dukungan pemerintah perlu terus diberikan untuk mendorong daya saing industri tersebut.

    Menurut Ade, industri tekstil dan garmen saat ini sulit bersaing di pasar global. ”Kepedulian pemerintah pada sektor manufaktur sangat diperlukan. Kemarin sempat mencanangkan penurunan harga listrik bagi industri ini, tapi belum jalan. Padahal, untuk industri tekstil, 18–25 persen energi yang digunakan berasal dari listrik,” ungkapnya. Selain permasalahan tarif listrik, masalah pembatasan impor tekstil disoroti para pelaku usaha. Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta menyinggung tentang kepastian pembatasan impor tekstil. ”Impor seharusnya dibatasi untuk produsen yang mengekspor seluruh produknya,” terangnya.

    Redma menyebutkan, sepanjang 2016, jumlah kain impor di Indonesia tercatat hampir 700.000 ton. Sedangkan industri hulu tekstil mengekspor kain 500.000 ton. ”Jadi, bisa dipastikan banyak sekali produk impor yang masuk ke pasar lokal,” ujarnya. Namun, capaian ekspor garmen Indonesia pada kuartal satu tahun memberikan sedikit angin segar bagi pelaku industri. ”Naik sekitar 3,8% atau hampir USD 4 miliar,” katanya.

    Ade memprediksi, jumlah tersebut akan terus meningkat seiring bertumbuhnya industri garmen dan tekstil. Khususnya pabrikan di daerah Jawa Tengah yang memang menjadi daerah utama produksi pakaian jadi. Berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) dari Januari–Februari 2017, nilai ekspor garmen Indonesia USD 1,26 miliar itu naik 6,5 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sedangkan ekspor produk tekstil tertekan 2,5% menjadi USD 733 juta pada Januari–Februari 2017.
    Dari data yang sama, nilai impor produk tekstil Indonesia tercatat USD 6,7 juta sepanjang 2016. Nilai tersebut naik 2,9% dibanding tahun sebelumnya, yakni USD 6,5 juta. (agf/c21/sof/dee/c15/noe)





Banner


Berikan Komentar

Probis Lainnya
Ini Perbedaan Biaya Produksi Beras Skala Kecil vs PT. IBU
Ini Perbedaan Biaya Produksi Beras Skala Kecil vs PT. IBU
Jum'at, 28 Juli 2017 18:07 WIB
JAKARTA - Polemik penggerebakan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, Jumat (21/7/2017) dini hari oleh Satgas
BI Sudah Siapkan Aggaran Redenominasi sejak Pemerintahan SBY
BI Sudah Siapkan Aggaran Redenominasi sejak Pemerintahan SBY
Kamis, 27 Juli 2017 20:22 WIB
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, pihaknya telah sejak lama menyiapkan anggaran untuk redenominasi
Aprindo Tak Persoalkan Mahalnya Harga Beras Premium
Aprindo Tak Persoalkan Mahalnya Harga Beras Premium
Rabu, 26 Juli 2017 12:53 WIB
TINGGINYA harga beras premium di pasaran, baik di toko ritel atau pasar tradisional dianggap sebuah kewajaran
​Perusahaan Daerah Janji Sumbang PAD Rp 90 Miliar
​Perusahaan Daerah Janji Sumbang PAD Rp 90 Miliar
Senin, 24 Juli 2017 09:53 WIB
PALANGKA RAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan telaah dan inventarisasi sumber-sumber pendapatan.