Pelaku UMKM Dominasi Tax Amnesty


Pelaku UMKM Dominasi Tax Amnesty

JPNN.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara mencatat realisasi uang tebusan tax amnesty periode kedua mencapai Rp 57,567 miliar untuk wilayah Provinsi NTB dan NTT.

Nominal tersebut berhasil dikumpulkan dari 3.604 wajib pajak.

“Pengampunan pajak periode kedua ini lebih didominasi oleh wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno, Kamis (5/1).

Total nilai uang tebusan di NTB mencapai Rp 30,064 miliar.

Jumlah wajib pajak badan hukum (perusahaan) sebanyak 549 badan.

Sementara untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.264 orang.

Sementara itu, wajib pajak di wilayah NTT yang memanfaatkan program pengampunan pajak periode kedua sebanyak 1.791.

Perinciannya, wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.197.

Sedangkan perusahaan/badan sebanyak 594. Nilai uang tebusan sebesar Rp 27,052 miliar.

“Animo masyarakat NTB untuk ikut pengampunan pajak cukup tinggi. Hanya saja masih didominasi UMKM,” imbuhnya. (luk)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Daftar Hotel di Bogor yang Cocok untuk Libur Lebaran Bersama Keluarga
Daftar Hotel di Bogor yang Cocok untuk Libur Lebaran Bersama Keluarga
Jum'at, 23 Juni 2017 00:59 WIB
Anda sekeluarga penikmat jalan-jalan saat libur lebaran nanti? Tentunya seru sekali kalau kita bisa menghabiskan waktu senggang dengan orang-orang terdekat.
Kemendag Gandeng PT TIN Gelar Pasar Murah
Kemendag Gandeng PT TIN Gelar Pasar Murah
Selasa, 20 Juni 2017 08:43 WIB
PANGKALPINANG - Kementrian Perdagangan bersama PT Tinindo Inter Nusa (TIN)
Pengguna 900 VA Siap-Siap Kaget, Karena....
Pengguna 900 VA Siap-Siap Kaget, Karena....
Selasa, 20 Juni 2017 08:37 WIB
DAMPAK kebijakan subsidi tepat sasaran juga membuat banyak masyarakat yang akhirnya
Ini Penyebab Kredit Perbankan pada UMKM Rendah
Ini Penyebab Kredit Perbankan pada UMKM Rendah
Rabu, 14 Juni 2017 16:55 WIB
JAKARTA - Minimnya pemahaman masyarakat usaha menjadi tantangan bagi perusahaan pelat merah di bidang penjaminan kredit usaha mikro, kecil, dan