Pelaku UMKM Dominasi Tax Amnesty


Pelaku UMKM Dominasi Tax Amnesty

JPNN.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara mencatat realisasi uang tebusan tax amnesty periode kedua mencapai Rp 57,567 miliar untuk wilayah Provinsi NTB dan NTT.

Nominal tersebut berhasil dikumpulkan dari 3.604 wajib pajak.

“Pengampunan pajak periode kedua ini lebih didominasi oleh wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno, Kamis (5/1).

Total nilai uang tebusan di NTB mencapai Rp 30,064 miliar.

Jumlah wajib pajak badan hukum (perusahaan) sebanyak 549 badan.

Sementara untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.264 orang.

Sementara itu, wajib pajak di wilayah NTT yang memanfaatkan program pengampunan pajak periode kedua sebanyak 1.791.

Perinciannya, wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.197.

Sedangkan perusahaan/badan sebanyak 594. Nilai uang tebusan sebesar Rp 27,052 miliar.

“Animo masyarakat NTB untuk ikut pengampunan pajak cukup tinggi. Hanya saja masih didominasi UMKM,” imbuhnya. (luk)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Investasi Rp 14 Triliun di Tokopedia, Alibaba Miliki Saham Minoritas
Investasi Rp 14 Triliun di Tokopedia, Alibaba Miliki Saham Minoritas
Minggu, 20 Agustus 2017 03:50 WIB
JAKARTA - Raksasa e-commerce asal Tiongkok Alibaba Group berinvestasi di Tokopedia. CEO Tokopedia William Tanuwijaya menyatakan, investasi yang dipimpin Alibaba
Kain Cual Babel Diminati Hingga Luar Negeri
Kain Cual Babel Diminati Hingga Luar Negeri
Minggu, 20 Agustus 2017 00:41 WIB
PANGKALPINANG - Kain cual khas Bangka Belitung diminati hingga luar negeri, seperti Malaysia, Kanada dan Belanda. "Kain cual khas Bangka
​HUT Kemerdekaan RI ke-72, Novotel Tawarkan Merdeka Spirit Buffet
​HUT Kemerdekaan RI ke-72, Novotel Tawarkan Merdeka Spirit Buffet
Jum'at, 18 Agustus 2017 13:43 WIB
PANGKALPINANG - Hari kemerdekaan adalah peristiwa yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Setiap tahun kita menyambut peringatan hari kemerdekaan tersebut
Pemerintah Yakin Mampu Bayar Utang
Pemerintah Yakin Mampu Bayar Utang
Rabu, 16 Agustus 2017 16:16 WIB
SURABAYA - Peningkatan utang pemerintah dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur