Pelaku UMKM Dominasi Tax Amnesty


Pelaku UMKM Dominasi Tax Amnesty

JPNN.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara mencatat realisasi uang tebusan tax amnesty periode kedua mencapai Rp 57,567 miliar untuk wilayah Provinsi NTB dan NTT.

Nominal tersebut berhasil dikumpulkan dari 3.604 wajib pajak.

“Pengampunan pajak periode kedua ini lebih didominasi oleh wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” kata Kepala Kanwil DJP Nusra Suparno, Kamis (5/1).

Total nilai uang tebusan di NTB mencapai Rp 30,064 miliar.

Jumlah wajib pajak badan hukum (perusahaan) sebanyak 549 badan.

Sementara untuk wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.264 orang.

Sementara itu, wajib pajak di wilayah NTT yang memanfaatkan program pengampunan pajak periode kedua sebanyak 1.791.

Perinciannya, wajib pajak orang pribadi sebanyak 1.197.

Sedangkan perusahaan/badan sebanyak 594. Nilai uang tebusan sebesar Rp 27,052 miliar.

“Animo masyarakat NTB untuk ikut pengampunan pajak cukup tinggi. Hanya saja masih didominasi UMKM,” imbuhnya. (luk)







Berikan Komentar

Probis Lainnya
Produk Pangan IKM Babel Tembus Pasar Singapura
Produk Pangan IKM Babel Tembus Pasar Singapura
Rabu, 22 Februari 2017 03:36 WIB
PANGKALPINANG - Produk pangan industri kecil dan menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menembus pasar Singapura dan Malaysia karena
Dinas Pangan Gencarkan Sosialisasi Konsumsi Buah
Dinas Pangan Gencarkan Sosialisasi Konsumsi Buah
Rabu, 22 Februari 2017 03:34 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Pangan Bangka Belitung (Babel) mengencarkan mengkonsumsi buah-buahan, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah itu.
Harga Daging Ayam Turun
Harga Daging Ayam Turun
Rabu, 22 Februari 2017 03:32 WIB
PANGKALPINANG - Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun karena pasokan dari peternak lokal meningkat.
Mendag : Tak Mudah Memutus Rantai Distribusi
Mendag : Tak Mudah Memutus Rantai Distribusi
Rabu, 22 Februari 2017 03:30 WIB
MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui jalur distribusi masih menjadi masalah mendasar di sektor perdagangan.