Ironi Public Health


Ironi Public Health

Oleh: Widya Alwardah*

MEMBICARAKAN tentang public health atau biasa kita kenal dengan kesehatan masyarakat mungkin, tidak akan ada habisnya di negeri dongeng ataupun di dunia nyata sekalipun. Setiap persoalan akan datang dan akan muncul lagi kepermukaan dengan cepatnya. Sama halnya dengan persoalan kesehatan masyarakat ini. Entah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu atau berjuta-juta tahun yang lalu persoalan tentang kesehatan masyarakat tidak pernah berujung manis. Khususnya di Indonesia di daerah-daerah terpencil yang sama sekali belum terjama bahkan belum terlihat sama sekali oleh  para penguasa Negara. Belum banyak berubah. Pada akhirnya kita selalu mesti mengurut dada menyaksikan penelantaran pasien-pasien dirumah sakit mewah atau mendengar keluh-kesah mereka yang tak kunjung sembuh setelah sekian lama berdiam di rumah sakit. 

Di negeri ini, kesehatan dengan segala aspeknya memang belum menjadi primadona. Alih-alih untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang salah satunya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mengurus persoalan hukum saja kita masih keteteran. Tidakkah itu berhayal lebih jauh, bermimpi terlalu tinggi. Padahal itu menjadi tulang punggung penyelenggara Negara, termasuk penyeelanggaraan penyehatan warga Negara. 

Para penguasa negeri ini, diakui atau tidak, sudah semakin berkepribadian instan, mereka mengejar hasil pembangunan yang sekejap ada di depan mata. Sehingga urusan yang sedikit ruwet seperti pengembangan sumber daya manusia melalui upaya peninggkatan kesehatan masyarakat dan aksesbilitas pendidikan, menjadi urutan kesekian dalam etalase pembangunan yang sesungguhnya, jauh dibawah urusan politik, militer dan ekonomi makro. Padahal, mungkin kita semua mengetahui bahwa kesehatan masyarakat  dan pendidikan menjadi hal yang paling utama dalam eksisntensi kita, eksistensi bangsa ini. Di tambah lagi di masyarakat kita, tak dapat dimungkiri kini tengah berkembang semacam proses reduksi nilai dan norma-norma yang terjadi secara sadar sebagai salah satu bentuk adaptasi mereka terhadap perkembangan trend politik yang nyaris tanpa nilai( unvaluaeable sociopolitical tren). Ironisnya lagi, proses ini berlangsung tanpa tujuan yang jelas, sehingga genaplah kehancuran negeri ini. Pada tingkat birokrasi pemerintah kita merana, sementara pada lapisan masyarakat kita ambruk dan miskin nilai. 

Dengan penjelasan diatas, menjadi mudah menebak apa yang terjadi pada berbagai sector pembangunan di negeri ini. Tak terkecuali kesehatan masyarakat yang sebagai sebuah elemen terpenting yang perannya tidak bisa tergantikan oleh yang lain - seperti diungkapkan oleh Amartya sen, peraih Nobel Ekonomi yang terkenal itu, kesehatan seharusnya diletakan sebagai sebuah program investatif karena menyangkut bagaimana menyiapkan sumber daya berkaualiatas yang akan melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan melalui penyiapan generasi sehat lahir dan batin. Untuk itu, pembangunan kesehatan seharusnya dilangsungkan sebagai sebuah prioritas bangsa, tidak boleh digeser oleh sector lainnya. Jika ini terjadi, maka masa depan sebuah bangsa mejadi samar, tidak jelas siapa yang akan melanjutkan  perjuangan membangun bangsa selanjutnya. Mungkinkah Indonesia sudah seperti ini?

Kesehatan, menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), merupakan kondisi dimana secara fisi, psikis dan sosial memungkinkan seseorang dapat hidup secara optimal. Sehingga dengan  demikian, pelaksanaan pembangunan kesehatan harus secara sistematis dan menjadi bagian dari pembangunan secara keseluruhan. Pembangunana kesehatan tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari pembangunan pendidikan dan ekonomi misalnya, karena ada banyak factor yang berpengaruh dalam status kesehatan kita. Menurut H.L Blum, seorang pakar kesehatan masyarakat, status kesehatan sesorang dipengaruhi oleh sedikitnya empat hal, yaitu lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku dan faktor keturunan (genetik). Sebagai sebuah sistem, pembangunan kesehatan masyarakat, yang semestinya dilangsungkan dalam beberapa subsistem secara terencana. 

Membicarakan tentang kesehatan Masyarakat ada dua hal yang perlu dibahas, pertama, mengenai “apa itu masyarakat?” dan yang dua, tentang “apa itu kesehatan?” baru kemudian kita dapat memberi pengertian “Tentang Kesehatan Masyarakat”. Pernah bekerja di posyandu, desa, tingkat kecamatan (Puskesmas) atau sekarang ditingkat kabupaten (Dinas Kesehatan), tentunya sudah sangat kenal dengan namanya “masyarakat”. Misalnya saja masyarakat desa  yaitu orang-orang yang terdapat dalam desa tersebut  atau kalau disebut masyarakat kecamatan yaitu orang-orang yang terdapat dari beberapa desa/kelurahan diwilayah kecamatan tersebut. Kata “orang-orang” yang dimaksud disini adalah  anak-anak dan orang tua, perempuan dan laki-laki, orang miskin dan orang kaya, orang cacat dan tidak cacat, ibu hamil atau ibu tidak hamil, yang mempunyai rumah yang besar atau rumah yang kecil, PNS (Pegawai Negeri Sipil), petani, nelayan dan lain-lain. 

Orang-orang ini, biasa mempunyai rasa kebersamaan karena adanya beberapa kesamaan yang mereka punyai, misalnya kesamaan dalam pekerjaan sebagai  petani, walaupun sebagian orang-orang ini  ada yang bukan petani misalnya saja PNS (pegawai negeri sipil) tetapi dalam kesehariannya  mereka mempunyai lahan untuk bertani atau berasal dari keluarga petani atau kalau di kalimatkan  masyarakat itu adalah sekumpulan  orang-orang yang merasa bersama karena di ikat oleh kesamaan-kesamaan. Kata “masyarakat” ini dalam konteks kesehatan masyarakat mendapat penekanan dalam arti  sasaran tetapi mereka tidak selamanya adalah objek dari kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat  yaitu semua induvidu orang-orang baik  yang berada pada lingkup keluarga maupun dalam kelompok dari masyarakat pada suatu wilayah, misalnya  orang-orang yang berada dalam suatu lingkungan desa.

Orang-orang ini mendapatkan status yang sama sebagai sasaran kesehatan masyarakat. Anak-anak dan orang tua, perempuan dan laki-laki, orang miskin dan orang kaya, orang cacat dan tidak cacat, ibu hamil atau ibu tidak hamil, mempunyai rumah yang besar atau rumah yang kecil, PNS, petani, nelayan dan lain-lain. Semua mempunyai status yang sama yaitu masyarakat. Dalam konteks kesehatan masyarakat, orang-orang tersebut ada yang kelompok rawan misalnya ibu hamil, ada yang beresiko tinggi untuk sakit misalnya orang-orang yang biasa merokok dan ada juga orang-orang sakit dan juga sehat. Semua ini menjadi sasaran tetapi mereka tidak selamanya adalah objek dari kegiatan kemasyarakatan bidang kesehatan. 

kesehatan berkembang atas dasar adanya penyakit. Pemahaman masyarakat terhadap konsep penyakit akan menentukan cara pengobatan terhadap penyakit tersebut. Kebutuhan akan penyembuhan, menyebabkan orang-orang mencoba mengatasi penyakit dengan mencari cara pengobatan beserta obat-obatannya. Perkembangan pengetahuan dan keyakinan masyarakat terhadap konsep penyakit mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semula, orang-orang beranggapan bahwa penyakit disebabkan oleh kekuatan gaib/kekuatan supernatural, sehingga pengobatan yang dilakukan pun disesuaikan dengan konsep tersebut. 

Para dukunlah yang dianggap mampu mengatasinya. Selain itu, ada pula anggapan bahwa penyakit timbul akibat perbuatan dosa. Maka, seiring dengan konsep tersebut, pengobatan dilakukan oleh para tokoh kepercayaan, agama, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah kita mengerti, bahwa pengobatan seperti ini tidaklah efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut : Pertama, karena konsep tentang penyakit tersebut tidak seluruhnya benar ; Kedua, apabila konsepnya benar, obatnya masih sangat primitif, begitu pula cara pengobatannya. Oleh karena itu, agar usaha pengobatan dapat efektif, perlu diketahui penyebab penyakit dan diupayakan menghilangkan penyebabnya. 

Pada penjelasan diatas disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan pada penjelasan diatas tentang masyarakat adalah sekumpulan  orang-orang yang merasa bersama karena di ikat oleh kesamaan-kesamaan. Dengan menggabungkan kedua pengertian tersebut, maka pengertian dari kesehatan masyarakat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang dari  sekumpulan  orang-orang yang merasa bersama karena di ikat oleh kesamaan-kesamaan dalam hidup sehari-hari untuk dapat  hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dari penjelasan kesehatan dan masyarakat dengan sasarannya adalah masyarakat,  membuktikan bahwa kesehatan dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, maka kesehatan masyarakat berusaha untuk berupaya cenderung lebih diarahkan pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan pada masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi upaya-upaya untuk mewujudkan maksud  dari  kesehatan masyarakat yaitu terwujudnya keadaan kesehatan masyarakat yang optimal. 

Terlepas dari upaya-upaya pencegahan dan promosi kesehatan yang dilakukan ada beberapa faktor terbentuknya keadaan kesehatan masyarakat. Apabila seorang petugas kesehatan masyarakat akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan penyakit (preventif) dan promosi kesehatan, yang merupakan kegiatan pokok dari kesehatan masyarakat, maka petugas kesehatan masyarakat tersebut diharuskan  mengetahui dan mampu mengindentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya keadaan kesehatan masyarakat. 

Sebenarnya  penyakit yang masih bersifat masalah kesehatan masyarakat misalnya diare, ispa, penyakit menular seksual dapat dicegah, jikalau kita mengetahui faktor-faktor penyebabnya (penyebab penyakit dan atau penyebab masalah kesehatan). Penyebab suatu  penyakit atau masalah kesehatan memiliki dua sifat yaitu  yang tidak dapat di ubah dan yang dapat diubah. Yang dapat diubah misalnya  budaya dan perilaku, kondisi lingkungan dan status ekonomi. Sedangkan yang tidak dapat diubah adalah cuaca, kondisi geografis dan faktor keturunan. Disamping itu juga harus diketahui pengaruh yang ditimbulkan  dari upaya pelayanan kesehatan masyarakat  yang dilakukan oleh induvidu, keluarga, masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional maupun bahkan internasional.

Dengan kesadaran dan pemahaman yang baik dan benar akan faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan masyarakat maka, dengan lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat serta keadaan ekonomi  yang menunjang kesehatan, akan dengan mudah terbentuk keadaan kesehatan masyarakat baik dan benar pula. Disinilah peran sarjana kesehatan dibutuhkan oleh masyarakat ada banyak tantangan yang dihadapi oleh SKM. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia merupakan penggemar rokok dengan konsumsi 240 miliar rokok per tahun, kelima terbesar di dunia (Van Liemt, 2002; Shafey et al, 2009). Diperkirakan 68,8% pria dewasa dan sekitar 2,6% wanita dewasa di Indonesia adalah perokok (Corrao et al, 2000). 

Hal ini memberikan ancaman bagi kesehatan masyarakat terutama pada kerusakan paru-paru (Lawrence dan Collin, 2004; Mackay dan Eriksen, 2002; Reynolds, 1999). Begitu juga, demam tifoid merupakan penyakit yang relatif sulit dihapuskan, padahal penyakit ini telah hilang di negara-negara maju. 20 ribu orang meninggal setiap tahun di Indonesia disertai dengan kerugian langsung sekitar Rp 600 Miliar dan kerugian karena hilangnya penghasilan sebesar Rp 650 Miliar (Ali, 2006). Kasus kematian karena penyakit kardiovaskuler dan diabetes sebesar 350 orang per 1000 penduduk dan kasus balita di bawah berat normal masih berkisar 18,4% (PBB, 2012). 

Tantangan ini kemudian dijawab dengan bekal karakteristik seorang sarjana kesehatan masyarakat. SKM merupakan tenaga kesehatan yang lebih multidimensional dengan orientasi yang lebih kepada masyarakat, daripada individu (Joiner dan Joseph, 2007). SKM tidak akan puas dengan kesehatan satu orang individu tetapi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Paradigma yang digunakan SKM adalah paradigma sehat yang berarti mendorong masyarakat menjaga kesehatannya, ketimbang mengobati masyarakat yang telah terkena penyakit. Karena orang sehat lebih banyak daripada orang sakit, maka cakupan dari SKM menjadi sangat luas dan karenanya, berperan sangat besar bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan dalam aspek preventif. Besarnya jumlah orang sehat juga berimplikasi pada besarnya tanggungjawab sosial yang dimiliki seorang SKM. Jika sejumlah orang terkena suatu penyakit karena tidak menyadari perilaku hidup yang sehat, SKM semestinya merasa bertanggungjawab atas masalah ini (Weed dan McKeown, 2003). 

Walau begitu, tanggungjawab ini tidaklah pantas dipandang sebagai beban. Justru hal tersebut merupakan sebuah bentuk sarana untuk meraih kebahagiaan yang besar bagi seorang SKM. Manusia pada fitrahnya merasa bahagia bukan karena harta, jabatan, kekuasaan, kecantikan, atau kepintaran, namun merasa bahagia ketika merasa dikasihi oleh Tuhan (Diener, Tay, dan Myers, 2011), membantu sesama (Post, 2005), dan memiliki banyak hubungan dengan manusia lainnya (Abdel-Khalek, 2006). Tiga hal ini semua tertanam dalam profesi seorang SKM. Dengan menjaga kesehatan masyarakat, SKM bukan saja menjalankan agamanya dengan baik, namun juga membantu sesama dan memiliki banyak sahabat dari masyarakat. Karenanya, menjadi SKM adalah sumber kebahagiaan yang patut dikejar. Selain berperan ke dalam masyarakat secara sosial, SKM juga berperan ke luar masyarakat dengan cara politik. Hal ini karena kesehatan masyarakat, pada gilirannya, berhubungan dengan isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial, kemiskinan, dan ketidakberdayaan masyarakat (Callahan dan Jennings, 2002). 

Akar permasalahan dapat berada di titik puncak yaitu pemerintahan. Kebijakan-kebijakan tertentu dapat lebih mampu menghapus kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketidakberdayaan masyarakat dibandingkan kebijakan lainnya. Kebijakan berdampak pada masyarakat secara lebih luas lagi, dapat pada level daerah hingga negara. Karenanya, seorang SKM dapat bekerja dengan mengambil gerakan politik misalnya dengan menjadi anggota dewan atau pejabat pemerintah. Karena negara ini merupakan negara demokratis, maka posisi dari SKM pada sistem politik kemudian ditentukan oleh masyarakat. Jika SKM mampu meyakinkan masyarakat untuk mendukung dirinya, maka seorang SKM dapat bekerja lebih efisien dengan mempengaruhi kebijakan langsung dari atas dengan terjun pada bidang politik. Langkah ini pada gilirannya akan memberikan keadilan distributif karena masyarakat yang paling membutuhkan akan memperoleh keuntungan yang paling besar (Rawls, 1971). 

Sebagai contoh bagaimana SKM dapat bertindak pada ranah kebijakan, kita dapat melihat pada isu kebijakan kesehatan yang ada sekarang. Belakangan sebuah kebijakan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berbasis BPJS dikeluarkan oleh pemerintah. Sistem seperti ini efisien dalam menangani masalah pendanaan kesehataan bagi masyarakat tidak mampu. Langkah ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan jasmaniah dari aspek kualitatif dalam bentuk persyaratan “menjadi sehat”. Dengan jaminan kesehatan, masyarakat tidak mampu menjadi terlayani dan kemungkinan untuk menjadi sehat lebih besar daripada tidak ada SJSN. Walau begitu dapatkah kebijakan ini menjawab permasalahan kualitatif tentang aspek sosial? Dari studi Yesilada dan Direktor (2010), kita dapat melihat bahwa sistem jaminan sosial menyebabkan kualitas pelayanan kesehatan menurun dirumah sakit pemerinth. Alasannya adalah karena masyarakat miskin merasa beruntung sudah dapat berobat, sehingga tidak mengharapkan pelayanan yang baik. 

Hal ini juga berdampak pada pelayanan yang benar-benar tidak berkualitas dari pelayan kesehatan, apalagi yang berorientasi pada kapitalisme. Dari perspektif keadilan distributif, apakah ini berarti kelompok masyarakat miskin memperoleh pelayanan yang terbaik? Bagaimana kebijakan yang lebih baik lagi dalam menjawab permasalahan ini? Seorang SKM karenanya adalah seorang yang berperan ganda (Kutty, 2007). Di satu sisi, ia merupakan pejuang kesehatan yang mencari sebab-sebab penyakit di masyarakat, mengajak masyarakat menghindari sebab-sebab tersebut, dan mengawasi agar masyarakat tidak melanggar pantangan-pantangan yang membawa pada penyakit. Di sisi lain, karena salah satu sebab utama penyakit di masyarakat adalah pola kebijakan, maka SKM juga adalah seorang politisi, yang berusaha mempengaruhi para pembuat kebijakan agar memberikan program yang sebaik mungkin dalam menjaga kesehatan.

Dapat kita pahami bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan tergantung bukan hanya oleh faktor jumlah tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh empat hal: keinginan untuk memperoleh kesehatan, diperlakukan sebagai seseorang secara individual, perspektif hidup, dan keseimbangan antara kebebasan diri dan pendampingan (Grondahl, 2012). Seorang tenaga kesehatan yang baik tentunya mampu memberikan kesehatan, memperlakukan seorang pasien sebagai seorang pribadi yang bermartabat, memberikan saran-saran tentang perilaku hidup yang baik, dan tidak terlalu memberikan larangan atau mengatur hidup pasiennya. 

Syarat pertama konsisten dengan kompetensi seorang tenaga kesehatan dalam aspek jasmaniah, tiga syarat terakhir merupakan kompetensi sosial yang sulit dipelajari kecuali kita memiliki kompetensi tambahan selain masalah medis dalam diri manusia. Seorang tenaga kesehatan tidak hanya harus mampu mengetahui dan mengobati pasien, namun juga memberikan nasihat layaknya seorang filsuf yang penuh pengalaman hidup, memiliki empati layaknya seorang kekasih, dan memberikan pola asuh yang otoritatif layaknya orang tua yang baik. Kita mungkin berpikir kalau jika tenaga kesehatan kita memiliki semua kemampuan tersebut, tidak perlu terlalu banyak tenaga kesehatan yang ada untuk mendorong kepuasan masyarakat atas pelayanan kesehatan. 

Tetapi hal ini tidak benar. Seorang tenaga kesehatan yang baik akan menghadapi paradoks dalam pertaruhan antara kuantitas dan kualitas. Ketika kualitasnya menjadi tinggi, maka kuantitas orang yang dapat dilayaninya akan menurun (Maestad dan Torsvik, 2008). Hal ini wajar. Jika orang melihat suatu tenaga kesehatan memiliki mutu yang tinggi, orang akan berusaha mencarinya dan menjadi pasiennya. Beban kerja dari tenaga kesehatan tersebut akan meningkat dan lebih sedikit waktu yang dapat ia habiskan pada pasien secara individual. Hasilnya, pasien akan mengalami penurunan kepuasan terutama pada aspek “diperlakukan sebagai seorang individu”. Jika hal ini dibiarkan, maka pasien akan kehilangan kepuasan dan akhirnya mutu pelayanan dari pelayan kesehatan tersebut dinilai buruk. Karenanya, kita tidak hanya semata harus meningkatkan kualitas, namun juga kuantitas dari tenaga kesehatan yang ada di masyarakat.(**)
 
*Mahasiswi STIKES Abdi Nusa Pangkalpinang







Berikan Komentar

Perspektif Lainnya
Pilkada dan Vote Trading
Pilkada dan Vote Trading
Selasa, 31 Januari 2017 08:29 WIB
SUKSESI pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar 15 Februari 2017
Bloomberg, Bank Dunia, Dan JPMorgan
Bloomberg, Bank Dunia, Dan JPMorgan
Kamis, 12 Januari 2017 12:08 WIB
LAPORAN Bloomberg akhir 2016 yang menyajikan kinerja beberapa pemimpin Asia dan Australia sempat menjadi polemik. Polemik
Bijak Menanggapi Berita Viral
Bijak Menanggapi Berita Viral
Jum'at, 06 Januari 2017 07:49 WIB
BANGSA Indonesia sangat tertarik dengan hal-hal baru. Jika ada hal-hal baru dan unik biasanya cepat menyebar
Tahun Baru; Kombinasi Refleksi dan Resolusi
Tahun Baru; Kombinasi Refleksi dan Resolusi
Jum'at, 06 Januari 2017 07:46 WIB
BULAN Desember telah melewati masa penghujungnya, mengisyaratkan bahwa tahun lama digantikan