Jokowi Sudah Tegur Panglima TNI


Jokowi Sudah Tegur Panglima TNI

JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menegur Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo atas penyataan informasi pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. "Saya rasa sudah. Kan beliau dipanggil, Menko Polhukam dipanggil. Pasti ada dikasih tahu lah," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/10).

    Ryamizard mengatakan, teguran atau pemberitahuan merupakan hal yang biasa dilakukan Jokowi kepada anak buahnya. Ia pun menyatakan sering diberi tahu Jokowi terkait kinerjanya. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini berpendapat, instruksi diberikan guna menghindari munculnya polemik dan kegaduhan terutama jelang tahun politik. "Supaya damai. Kalau di luar, orang politik segala macam maklumlah. Tapi dalam lingkaran kabinet tidak boleh (gaduh)," kata Ryamizard.

    Sebelumnya, Gatot telah menghadap Jokowi di Istana Merdeka beberapa hari setelah mengungkap informasi pembelian senjata di hadapan purnawirawan TNI. Pada hari yang sama, Menko Polhukam Wiranto juga melapor kepada Jokowi. Namun, juru bicara Presiden Johan Budi mengatakan, pertemuan antara Presiden dan Panglima TNI tidak berkaitan dengan polemik senjata. Menurut dia, mereka hanya membahas persiapan ulang tahun TNI.  

    Sementara, nama PT Mustika Duta Mas sejak akhir pekan lalu menghiasi lini masa dan jadi perbincangan publik. Perusahaan itu merupakan rekanan Polri dalam pengadaan 280 pucuk senjata jenis stand alone grenade launcher (SAGL) dan 5.932 amunisinya yang kini tertahan di areal kargo Bandara Soekarno-Hatta karena belum mengantongi rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

    Perusahaan itu sebenarnya bukan kali pertama memenangi proyek pengadaan di Polsi. Berdasar penelusuran di situs lpse.polri.go.id, perusahaan itu pernah menang lelang pengadaan barang Bareskrim Polri pada 2012. Kala itu Bareskrim membutuhkan alat pengolah data sidik jari. Untuk proyek itu, Mustika Duta Mas mengalahkan 18 peserta lelang lainnya.

Lalu di situs lpse.kemenkumham.go.id, Mustika Duta Mas juga pernah memenangi lelang untuk barang di Direktorat Intelijen Keimigrasian. Hanya saja, tidak tertera keterangan waktu lelang proyek itu berlangsung. Informasi yang terdapat hanya PT Mustika Duta Mas menyingkirkan 21 peserta lelang lain.

    Yang terbaru adalah pengadaan SAGL kaliber 40x46 milimeter yang terpajang di LPSE Polri dengan kode lelang 6650044. Nilai proyeknya adalah Rp 26,9 miliar yang didanai APBN Perubahan 2017. Menariknya, pada LPSE tertera tanggal pembuatannya adalah 05 September 2017. Sementara barang yang ditenderkan sudah berada di kargo Bandara Soekarno Hatta.

    Di laman LPSE tertera bahwa tahap lelang saat ini adalah ‘penandatanganan kontrak’ Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Kerja Korbrimob Polri. Nilai pagunya adalah Rp 26.940.000.000, sementara nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paketnya adalah Rp 26.939.999.892. Laman LPSE Polri juga memajang nama-nama peserta lelang. Tercatat ada 7 peserta lelang pengadaan SAGL, yakni PT Mustika Duta Mas, PT Panca Prima Maju Bersama, CV Adipati Sentani, CV Trigil, Kawan Joymor, PT Panji Usaha dan Tribun Jaya Sakti.

    Namun, hanya Mustika Duta Mas yang mencantumkan harga penawaran dengan nilai Rp 26.919.795.000 dan harga terkoreksi Rp 26.919.795.000. Di kolom pemenang pun hanya ada nama PT Mustika Duta Mas.

Disisi lain, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyindir buruknya koordinasi di level pemerintahan sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi terkait pembelian 280 pucuk senjata SAGL kaliber 40 milimeter dan 5932 amunisi granat.

    “Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini,” kata Fadli di gedung DPR. Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menuturkan, seharusnya Presiden Joko Widodo memanggil semua pimpinan instansi terkait.

Seperti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukkam) Wiranto, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bahkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan. “Supaya bisa satu suara soal informasi itu dan bisa selesai,” katanya.

    Dia menjelaskan, DPR yang memiliki fungsi pengawasan tentu saja mengharapkan adanya klarifikasi dari pemerintah. Karena itu, ujar Fadli, Komisi I dan III DPR bisa saja membuat rapat gabungan. Selain itu, bisa juga cukup dengan rapat koordinasi di tingkat pimpinan.

“Nanti kami diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan III kira-kira seperti apa karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata,” katanya. Dia mengatakan, bisa saja rapat itu nanti digelar setelah peringatan Hari Ulang Tahun TNI 5 Oktober.(boy/jpnn)







Berikan Komentar

Internasional Lainnya
Tak Perlu Kerja Keras, Bocah 6 Tahun Hasilkan Rp 149 Miliar
Tak Perlu Kerja Keras, Bocah 6 Tahun Hasilkan Rp 149 Miliar
Selasa, 12 Desember 2017 14:06 WIB
WASHINGTON - Ryan tak perlu kerja keras untuk mendapatkan penghasilan USD 11 juta atau Rp 149 miliar dari Juni 2016
Siap Kirim Pasukan ke Palestina Dinilai Hanya Pencitraan
Siap Kirim Pasukan ke Palestina Dinilai Hanya Pencitraan
Selasa, 12 Desember 2017 04:50 WIB
JAKARTA - Aksi tunggal negara tertentu menyikapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Jerusalem sebagai ibu kota Israel, harus
Timur Tengah Membara, Kekerasan di Mana-Mana
Timur Tengah Membara, Kekerasan di Mana-Mana
Selasa, 12 Desember 2017 04:49 WIB
YERUSALEM - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal Yerusalem benar-benar membakar kawasan Timur Tengah. Sejak pekan lalu, insiden demi
Tanpa Busana, Model Malaysia Terjun Bebas dari Lantai 20
Tanpa Busana, Model Malaysia Terjun Bebas dari Lantai 20
Senin, 11 Desember 2017 21:47 WIB
KUALA LUMPUR - Ivana Esther Robert Smit ditemukan tak bernyawa di balkon lantai 6 sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Kamis