Pengendapan Dana TPP Dilaporkan ke KPK


Pengendapan Dana TPP Dilaporkan ke KPK

JAKARTA-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) benar-benar gerah dengan praktik pengendapan dana Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang biasa dilakukan di banyak daerah. Hari ini (28/1) hasil monitoring Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbud 2012 yang menemukan pengendapan sebesar Rp 10 triliun se Indonesia, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Irjen Kemdikbud, Haryono Umar saat dikonfirmasi JPNN, Senin (28/1) mengatakan, laporan itu akan disampaikan oleh stafnya ke KPK. "Iya, yang dilaporkan hasil monitoring semeseter II 2012," kata mantan Pimpinan KPK itu.

Dia menyebutkan laporan ke KPK ini sebagapaya pencegahan penyimpangan dana pendidikan di daerah. Karena hasil temuan Itjen Kemdikbud, per semester II 2012 masih ada dana TPP sejbanyak Rp 10 triliun yang ngendon di rekening daerah.

Diketahui anggaran sektor pendidikan itu terbagi tiga. Pertama, yang di pusat di antaranya Kemendikbud sekitar Rp 73 triliun, Kemenag Rp36 triliun, serta di kementrian yang lain.

Kedua, dana transfer daerah yang ditransfer dari Kementrian Keuangan ke daerah sekitar Rp 220 triliun. Dan ketiga, namanya dana abadi pendidikan, itu sekitar Rp 5 triliun.

Nah, dana TPP ini masuk dalam dana transfer daerah yang masuk ke APBD. Sehingga sulit bagi Itjen Kemdikbud mengawasinya. Yang mengejutkan, ada daerah yang sampai Juli 2012 itu masih nol realisasinya.

Kepada media ini beberapa waktu lalu, Haryono Umar juga pernah menyatakan akan membawa temuannya ini ke KPK. "Kami akan membahasnya juga dengan KPK, dengan upaya pencegahan dari KPK. Juga soal bunganya itu kemana, itu bisa ke penindakan," tegasnyam.(fat/jpnn)





Berikan Komentar

Edukasi Lainnya
2018, Gaji Guru Kontrak di Bawah UMP
2018, Gaji Guru Kontrak di Bawah UMP
Selasa, 12 Desember 2017 14:02 WIB
PALANGKA RAYA - Sebanyak 2.280 orang tenaga guru yang dikontrak oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng akan digaji Rp1,5 juta. Gaji
Sekolah Terapkan Larangan Siswa Bawa Motor
Sekolah Terapkan Larangan Siswa Bawa Motor
Minggu, 10 Desember 2017 05:26 WIB
PALANGKA RAYA - Sekolah- sekolah di Kota Palangka Raya, Kalteng, sudah menerapkan aturan larangan bagi pelajar untuk mengendarai sepeda motor
Konten Khilafah dan Jihad Masuk Soal Ujian, UAS Dibatalkan
Konten Khilafah dan Jihad Masuk Soal Ujian, UAS Dibatalkan
Sabtu, 09 Desember 2017 13:20 WIB
JOMBANG - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur menarik seluruh soal dan hasil ujian pascapolemik munculnya materi khilafah dalam
Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota
Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota
Kamis, 07 Desember 2017 04:58 WIB
TASIKMALAYA - Pemerintah pusat dan Pemkab Tasikmalaya diminta melakukan pemerataan guru PNS. Hal itu dilakukan saat guru honorer diangkat menjadi