Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota


Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota

TASIKMALAYA - Pemerintah pusat dan Pemkab Tasikmalaya diminta melakukan pemerataan guru PNS. Hal itu dilakukan saat guru honorer diangkat menjadi CPNS nanti.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST, rasanya percuma pemerintah pusat mengangkat banyak guru honorer atau sukwan menjadi PNS, kalau penyebarannya tidak merata.

”Pemerintah harus mempertimbangkan pemerataan PNS disetiap kecamatan,” ujar Ami seperti diberitakan Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group).

Jangan sampai, kata Ami, ketika di Kabupaten Tasikmalaya ada ratusan guru honorer yang diangkat menjadi PNS, diposisikan di wilayah perkotaan.

Sementara sekolah di pelosok seperti contoh di Kecamatan Cipatujah masih kekurangan guru PNS.

”Ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan peserta didik. Jika di satu sekolah hanya ada satu sampai dua PNS,” paparnya.

Jadi Komisi IV, terang Ami, minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru PNS di Kabupaten Tasikmalaya supaya tidak berkumpul di perkotaan.

”Kalau bisa dua tahun sekali, ada rolling PNS. Jadi wajar di-rolling, karena sebagai PNS ini merupakan pengabdian untuk pendidikan,”terangnya.

Komisi IV juga, tambah Ami, mendukung sepenuhnya pengangkatan secara bertahap guru honorer atau sukwan yang sudah diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 4.000 ke pemerintah pusat.

”Kalau bisa guru sukwan dan honorer diangkat semua menjadi PNS, supaya tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan menjadi besar. Dengan catatan siap ditugaskan di mana saja, jangan hanya di satu daerah,” jelasnya. (dik)







Berikan Komentar

Edukasi Lainnya
2018, Gaji Guru Kontrak di Bawah UMP
2018, Gaji Guru Kontrak di Bawah UMP
Selasa, 12 Desember 2017 14:02 WIB
PALANGKA RAYA - Sebanyak 2.280 orang tenaga guru yang dikontrak oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng akan digaji Rp1,5 juta. Gaji
Sekolah Terapkan Larangan Siswa Bawa Motor
Sekolah Terapkan Larangan Siswa Bawa Motor
Minggu, 10 Desember 2017 05:26 WIB
PALANGKA RAYA - Sekolah- sekolah di Kota Palangka Raya, Kalteng, sudah menerapkan aturan larangan bagi pelajar untuk mengendarai sepeda motor
Konten Khilafah dan Jihad Masuk Soal Ujian, UAS Dibatalkan
Konten Khilafah dan Jihad Masuk Soal Ujian, UAS Dibatalkan
Sabtu, 09 Desember 2017 13:20 WIB
JOMBANG - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur menarik seluruh soal dan hasil ujian pascapolemik munculnya materi khilafah dalam
Rencana Soal Esai di UN 2018 Ditolak Pelajar
Rencana Soal Esai di UN 2018 Ditolak Pelajar
Kamis, 07 Desember 2017 04:55 WIB
SAMARINDA - Kemendikbud berencana membuat soal pada penyelenggaraan ujian nasional (UN) 2018 lebih bervariasi. Salah satunya dalam bentuk esai. Begitu