Biaya UNBK dan UNKP Selisih Tipis


Biaya UNBK dan UNKP Selisih Tipis

    JAKARTA - Getolnya pemerintah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), ternyata bukan karena untuk efisiensi anggaran. Sebelumnya pemerintah berdalih, yang dikejar adalah kualitas UN itu sendiri.

    "Sebenarnya biaya penyelenggaraan UNBK dan ujian nasional berbasis kertas pensil (UNKP) selisih tipis. Karena itu tidak signifikan ke efisiensi anggaran," kata Kapuspendik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam yang dihubungi, Minggu (16/4). Dia menjelaskan, meski penyelenggara UNBK 50 persen dari jumlah sekolah yang ada, bukan berarti terjadi efisiensi anggaran hingga 50 persen juga. Sebab, dalam pelaksanaan UNBK tetap ada pengawas.

    Sayangnya Nizam enggan menyebutkan berapa anggarannya. Dia hanya menyebutkan, penghematan anggaran ada pada biaya pencetakan yang menurun 40 persen. Selain itu pengurangan biaya distribusi soal. Meski begitu menurut Nizam, hal positif yang diperoleh dengan UNBK, bank soal makin bertambah, hasilnya makin objektif, dan kecurangannya berkurang jauh.

    "Kami sudah meminta sekolah yang mengadakan komputer, jangan hanya dipakai saat UN. Komputer harus dipakai untuk kegiatan proses belajar mengajar. Memang ada biaya pemeliharaan, makanya masing-masing daerah harus membantu sekolah dengan mengalokasikannya di APBD," bebernya. (esy/jpnn)







Berikan Komentar

Edukasi Lainnya
2018, Gaji Guru Kontrak di Bawah UMP
2018, Gaji Guru Kontrak di Bawah UMP
Selasa, 12 Desember 2017 14:02 WIB
PALANGKA RAYA - Sebanyak 2.280 orang tenaga guru yang dikontrak oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng akan digaji Rp1,5 juta. Gaji
Sekolah Terapkan Larangan Siswa Bawa Motor
Sekolah Terapkan Larangan Siswa Bawa Motor
Minggu, 10 Desember 2017 05:26 WIB
PALANGKA RAYA - Sekolah- sekolah di Kota Palangka Raya, Kalteng, sudah menerapkan aturan larangan bagi pelajar untuk mengendarai sepeda motor
Konten Khilafah dan Jihad Masuk Soal Ujian, UAS Dibatalkan
Konten Khilafah dan Jihad Masuk Soal Ujian, UAS Dibatalkan
Sabtu, 09 Desember 2017 13:20 WIB
JOMBANG - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur menarik seluruh soal dan hasil ujian pascapolemik munculnya materi khilafah dalam
Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota
Jika Guru Honorer jadi CPNS, Jangan Menumpuk di Kota
Kamis, 07 Desember 2017 04:58 WIB
TASIKMALAYA - Pemerintah pusat dan Pemkab Tasikmalaya diminta melakukan pemerataan guru PNS. Hal itu dilakukan saat guru honorer diangkat menjadi