Kasus Anis Matta


Kasus Anis Matta

PKS Pangkalpinang Nilai Ada Kesalahan Administrasi
   
PANGKALPINANG - Anggota DPRD Pangkalpinang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dodi Kusdian menyatakan mungkin ada kesalahan administratif terkait kasus dugaan suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) yang menyeret nama Wakil Ketua DPR dari PKS,Anis Matta. "Mungkin ada kesalahan administratif mengenai hal tersebut.Saya tidak bisa banyak berkomentar," kata Dodi, Kamis (19/4).
   
Dodi yang merupakan ketua Fraksi KSBB DPRD Pangkalpinang tersebut menyatakan, sebagai kader PKS, dirinya masih berbaik sangka pada Anis Matta yang dituding oleh anggota DPR lainnya dari Fraksi PAN, Wa Ode Nurhayati sebagai pangkal masalah kasus DPPID. "Positive thinking(berpikir positif,red) saja, semua kader PKS dididik dengan satu mindset(pola pikir,red) yang sama, tidak mungkin outputnya bisa berbeda-beda," kata Dodi yang telah dua periode menjabat sebagai Anggota DPRD Pangkalpinang tersebut.
   
Dodi menegaskan, semua kader PKS dibina dengan pola pembinaan yang sama berdasarkan azas-azas kebaikan. Oleh karena itu, dia tidak percaya jika ada salah satu kader yang menyeleweng. Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/4), Wa Ode yang menjadi tersangka dalam dugaan suap pengalokasian dana PPID menuding Anis Matta, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pangkal permasalahan tuduhan tersebut. Menurut Wa Ode, hal tersebut terjadi karena Anis telah meminta Menteri Keuangan untuk menandatangani surat yang bertentangan dengan hasil rapat Badan Anggaran.(ant/rb)





Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Jangan Curi Start Kampanye
Jangan Curi Start Kampanye
Senin, 12 Februari 2018 14:17 WIB
JAKARTA - Partai politik dan pasangan calon kepala daerah diminta tidak mencuri start kampanye Pilkada 2018, sebelum dimulai 15 Februari
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Rabu, 31 Januari 2018 12:38 WIB
PANGKALPINANG - Partai politik Hanura tercepat dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Babel. Walaupun verifikasi yang dilakukan di
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Selasa, 30 Januari 2018 01:39 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjalani verifikasi faktual sebagai calon kontestan Pemilu 2019, Senin (29/1). Hasilnya, Komisi
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Senin, 22 Januari 2018 07:39 WIB
JAKARTA-Bukannya mereda, konflik internal Partai Hanura malah makin meruncing, merembet ke ranah hukum.