KPU-Bawaslu Sepakat, Eks Napi Korupsi Bisa Nyaleg


KPU-Bawaslu Sepakat, Eks Napi Korupsi Bisa Nyaleg

JAKARTA - Para eks narapidana kasus korupsi, narkotika dan kejahatan anak tetap bisa mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019, meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang telah diundangkan Kementerian Hukum dan HAM, melarangnya.

Hal ini menjadi salah satu poin yang disepakati dalam rapat konsolidasi antara pimpinan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly bersama komisi II dan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis (5/7).

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa rapat konsolidasi tersebut berlangsung hangat dan semua berbicara secara merdeka dan terbuka mengenai hukum, hingga hak asasi manusia.

"Catatan paling penting yang diputuskan, pertama, KPU menganggap aturan tentang mantan napi datang dari fakta tekanan publik dan adanya kekosongan hukum," ucap Bamsoet mengawali penyampaian kesepakatan konsolidasi itu kepada pers di Parlemen.
Poin beriktnya menurut politikus Golkar itu, penyampaian catatan filsafat tentang hak warga negara dan HAM, prinsip-prinsip penyusunan UU dan norma yang diatur dalam konstitusi.

Secara umum, peserta rapat menghargai keputusan pemerintah mengesahkan PKPU tersebut, serta adanya ketentuan hukum lain yang menjadi dasar hak bagi setiap warga negara untuk dipilih dan memilih sesuai konstitusi.

"Maka kami sepakat berikan kesempatan pada semua pihak untuk mendaftar jadi calon legislatif di semua tingkatan di partai politik masing-masing," kata Bamsoet.

Sembari proses verifikasi oleh KPU berjalan, katanya, para eks napi korupsi, narkotika dan kejahatan anak yang mendaftar jadi caleg bisa menggunakan haknya menggugat ketentuan di PKPU ke Mahkamah Agung (MA).

Bamsoet menyebutkan, putusan apa pun yang nantinya dikeluarkan MA akan menjadi patokan bagi KPU untuk meneruskan atau tidak para pihak yang tak memenuhi ketentuan PKPU. 

KPU akan mengembalikan daftar caleg yang tidak memenuhi ketentuan PKPU ke partai masing-masing, manakala gugatan terhadap pasal yang melarang eks napi tiga kejahatan ditolak oleh MA.

"Kalau gugatan diterima, maka KPU meneruskan proses verifikasi menjadi caleg tetap. Tapi kalau (permohonan) ditolak MA, maka KPU akan mengembalikan dan menyoret dari daftar calon tetap," jelas Bamsoet.

Mantan ketua komisi III DPR itu berharap kesepakatan yang dicapai dalam rapat konsolidasi tersebut dapat menurunkan tensi politik yang kian memanas terkait boleh tidaknya eks napi korupsi, narkotika dan kejahatan anak mendaftar jadi caleg.

"Semua berpulang pada putusan MA yang dalam undang-undang pemilu diberikan waktu 30 hari paling lama memproses adanya gugatan di MA," pungkas dia. (fat/jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
PDIP Sudah Tahu Siapa Cawapres Jokowi
PDIP Sudah Tahu Siapa Cawapres Jokowi
Selasa, 10 Juli 2018 11:45 WIB
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku pihaknya sudah tahu siapa nama bakal calon wakil presiden (cawapres)
Prabowo Diprediksi Tak Nyapres Gara-Gara Bokek
Prabowo Diprediksi Tak Nyapres Gara-Gara Bokek
Jum'at, 06 Juli 2018 14:59 WIB
JAKARTA - Peneliti Senior LIPI Syamsudin Haris meyakini Prabowo Subianto tidak akan maju sebagai calon presiden pada pemilu tahun depan.
Kotak Kosong Menang, Kapan Pilkada Kota Makassar Diulang?
Kotak Kosong Menang, Kapan Pilkada Kota Makassar Diulang?
Senin, 02 Juli 2018 12:54 WIB
Berdasar quick count Pilkada Kota Makassar, kotak kosong mengalahkan calon tunggal yakni pasangan calon Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi
Denny JA: Pilkada Selesai, Aura Pilpres 2019 Makin Terasa
Denny JA: Pilkada Selesai, Aura Pilpres 2019 Makin Terasa
Senin, 02 Juli 2018 11:48 WIB
JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memprediksi, usai perhelatan Pilkada serentak 2018, persaingan menuju Pilpres 2019 akan semakin