13 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2019


13 Parpol Gagal Ikut Pemilu 2019

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi menutup pendaftaran maupun perbaikan dokumen partai politik calon peserta Pemilu. Sebanyak 14 parpol telah dinyatakan lolos dalam masa pendaftaran dimana dokumen-dokumen yang disyaratkan telah memenuhi.

"Sebelumnya ada 10 parpol (yang dokumennya lengkap), tapi sejak semalam kita tutup bertambah empat. Totalnya 14 parpol yang kita terima," kata Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/10). Dengan lolosnya 14 parpol yang dinyatakan lengkap dokumennya, berarti ada 13 partai tidak memenuhi persyaratan masa pendaftaran. Sebelumnya, ada 27 parpol yang mendatangi KPU pada masa pendaftaran 3-16 Oktober 2017.

"Jadi untuk (parpol) yang tidak lengkap dokumennya sudah tidak ada kesempatan lagi, karena sudah ditutup semalam pendaftarannya," tuturnya. Anggota KPU-RI Wahyu Setiawan menambahkan, pihaknya akan segera membuka ke masyarakat untuk bisa melihat informasi parpol.

"Kalau kita tidak menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Karena tidak mungkin masyarakat berkumpul di kantor KPU hanya untuk mencari tahu keberadaan parpol," kata Wahyu.

Pihaknya berpandangan jika parpol itu bukan hanya milik pengurus partai, tapi juga milik masyarakat secara umum. Sehingga mereka bisa mengetahui kantor parpol di wilayah mereka ada dimana, itu bisa diakses lewat Sipol. Ia menambahkan, mulai dari parpol yang sudah mendapatkan kursi di parlemen ataupun yang belum mendapat kursi, mengapresiasi aplikasi Sipol yang dimiliki KPU.

"Dalam Sipol tersebut masyarakat bisa langsung tahu, apa alasannya partai tertentu tidak lolos sebagai peserta pemilu. Karena dalam Sipol sangat jelas, apakah satu partai mememuhi syarat sesuai ketentuan undang undang atau tidak," jelasnya.

Dalam persyaratan sendiri sesuai undang-undang, yang lolos pendaftaran masih akan dilakukan verifikasi faktual yang mengandung tiga komponen, yaitu kepengurusan, keanggotaan dan kantor partai. "Regulasi ini hanya untuk parpol yang baru," tambahnya.

Syarat detailnya misalnya kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen tingkat kabupaten/kota, dan 50 persen tingkat kecamatan. Itu dari sisi kepengurusan belum lagi 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat DPP, kemudian keanggotaan dan kantor partai.

"Nanti setelah itu hasilnya kita kompilasi, memenuhi syarat atau tidak. Jika ternyata yang disyaratkan tidak terpenuhi seperti yang dijelaskan di atas tadi, ya berarti publik sudah bisa menilai," tegasnya.

Salah satu partai yang tak lolos adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya menanti pernyataan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait status akhir pendaftaran partainya.

Berdasarkan data akhir penelitian berkas pendaftaran oleh KPU, status pendaftaran PBB tidak diterima sebagai parpol calon peserta Pemilu 2019. "Kami menanti pernyataan resmi dari KPU terkait status pendaftaran. Kami tunggu saja," ujar Yusril.

Menurut dia, parpolnya masih berpegang kepada pernyataan Ketua KPU tentang proses penyelesaian pemeriksaan berkas pendaftaran yang masih berlangsung.

Yusril menjelaskan, hingga pukul 23.00 WIB Selasa (17/10) malam pihaknya telah menyerahkan semua data kelengkapan berkas pendaftaran. "Setelah itu sudah di closed. Kemudian kan pemeriksaan fisiknya sedang berlangsung sampai sekarang. Jadi kan dikatakan 13 parpol ini belum selesai pemeriksaannya," lanjut Yusril.

Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai kemungkinan mengajukan gugatan terkait pelangggaran administrasi proses pendaftaran ke Bawaslu. Yusril menegaskan akan tetap menanti informasi resmi dari KPU.

Selain PBB, Partai Islam Damai Aman (Idaman) juga tak lolos. Padahal pada 16 Oktober 2017 lalu, Rhoma memimpin langsung penyerahan berkas ke Komisi Pemilihan Umum. "Partai Idaman telah menyerahkan berkas untuk pendaftaran. Insya Allah berkasnya sudah terpenuhi," kata Rhoma. "DPP dan DPC, PAC Partai Idaman dari seluruh Indonesia, telah bekerja keras, sekeras-kerasnya, berjuang, berdoa setinggi-tingginya," ucap Rhoma.(jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Jangan Curi Start Kampanye
Jangan Curi Start Kampanye
Senin, 12 Februari 2018 14:17 WIB
JAKARTA - Partai politik dan pasangan calon kepala daerah diminta tidak mencuri start kampanye Pilkada 2018, sebelum dimulai 15 Februari
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Rabu, 31 Januari 2018 12:38 WIB
PANGKALPINANG - Partai politik Hanura tercepat dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Babel. Walaupun verifikasi yang dilakukan di
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Selasa, 30 Januari 2018 01:39 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjalani verifikasi faktual sebagai calon kontestan Pemilu 2019, Senin (29/1). Hasilnya, Komisi
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Senin, 22 Januari 2018 07:39 WIB
JAKARTA-Bukannya mereda, konflik internal Partai Hanura malah makin meruncing, merembet ke ranah hukum.