Sepertinya KPU dan Bawaslu Tak Siap Memverifikasi Parpol


Sepertinya KPU dan Bawaslu Tak Siap Memverifikasi Parpol

JAKARTA - Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak siap melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 yang telah dimulai sejak 3 Oktober dan akan berakhir pada 16 Oktober nanti. Sebab, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu ternyata tak membarengi proses pendaftaran dan verifikasi parpol dengan regulasi.

"Tidak ada peraturan Bawaslu yang mengatur tentang peraturan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu yang sedang dilaksanakan oleh KPU, sejak awal tahapan kegiatan," ujar Kaka di Jakarta, Selasa (10/10).

Kaka juga menyebut Peraturan KPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu memiliki cacat hukum. Dia menilai PKPU itu tidak mencerminkan peraturan pelaksanaan pendaftaran parpol sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 UU Nomor 7 Tahuh 2017 tentang Pemilu.

"Khususnya dalam verifikasi keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota, karena di dalamnya mengandung ketidakutuhan pengaturan dan terkesan diskriminatif," ucapnya.

Hal lain yang jadi sorotan Kaka adalah ketidakjelasan sistem informasi partai politik (SIPOL) yang dikembangkan KPU sebagaimana diatur PKPU Nomor 11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu. Menurutnya, SIPOL berpotensi cacat secara hukum dam menimbulkan ketidakpastian hukum dan keresahan di masyarakat

"Dengan temuan, fakta serta pandangan di atas, KIPP Indonesia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu duduk bersama menyikapi permasalahan yang ada. Khususnya soal kesiapan dan profesionalisme penyelenggara negara dalam setiap tahapan," kata Kaka.(gir/jpnn)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Jangan Curi Start Kampanye
Jangan Curi Start Kampanye
Senin, 12 Februari 2018 14:17 WIB
JAKARTA - Partai politik dan pasangan calon kepala daerah diminta tidak mencuri start kampanye Pilkada 2018, sebelum dimulai 15 Februari
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Hanura Babel Lolos Verifikasi KPU
Rabu, 31 Januari 2018 12:38 WIB
PANGKALPINANG - Partai politik Hanura tercepat dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi Babel. Walaupun verifikasi yang dilakukan di
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Semoga Pak Jokowi Bijak Menilai Jika Mbak Puan Aktif di PDIP
Selasa, 30 Januari 2018 01:39 WIB
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menjalani verifikasi faktual sebagai calon kontestan Pemilu 2019, Senin (29/1). Hasilnya, Komisi
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Konflik Hanura Melebar ke Masalah Uang
Senin, 22 Januari 2018 07:39 WIB
JAKARTA-Bukannya mereda, konflik internal Partai Hanura malah makin meruncing, merembet ke ranah hukum.