Siap Mundur dari PDIP


Siap Mundur dari PDIP

    JAKARTA - Salah satu calon penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terang-terangan mengaku bahwa dirinya adalah kader dari partai politik. Dia adalah Antonius D.R Manurung yang mengaku merupakan kader aktif dari PDIP. Hal ini terungkap dalam tes wawancara calon penasehat KPK yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu (26/3).

    Awalnya anggota Pansel Calon Penasehat KPK, Rhenald Kasali menelisik latar belakang Anton yang diketahui memiliki gairah untuk terjun di dunia politik. Berdasarkan rekam jejak yang didapat pansel, Anton diketahui pernah menjadi staf ahli DPR RI. Anton juga terekam pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, meski gagal. Namun begitu Anton memiliki alasan tersendiri yang melatari dirinya ikut seleksi. Anton menyebut, pengalamannya sebagai calon legislatif telah membuka mata bahwa praktik politik uang dalam pencalonan sebagai anggota dewan masih sangat kental. Hal itu yang kemudian menggiringnya untuk ikut seleksi penasehat KPK.

    "Eksperimen saya terbukti, bahwa kekuatan uang dan money politik masih sangat kental mewarnai alam pikir alam prilaku para caleg dan masyarakat," paparnya dalam tes wawancara. Tim pansel sempat menyinggung eksistensi Anton di PDIP. Anton dengan percaya diri menegaskan bahwa dirinya masih aktif sebagai kader PDIP. Ia bahkan menyebut telah menjadi kader banteng sejak masih bernama PDI. "Saya sudah lama (anggota partai), mulai dari PDI sampai PDI Perjuangan," ujar Anton.

    Meski demikian, Anton menyatakan komitmen akan mengundurkan diri sebagai kader PDIP jika terpilih menjadi penasehat KPK. "Saya pastikan kalau saya masuk jadi anggota penasihat KPK, saya mengundurkan diri dari anggota partai," ujarnya. Untuk diketahui, salah satu syarat menjadi penasehat KPK adalah tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik sedikitnya lima tahun terakhir sebelum seleksi.

Tim pansel pernah menegaskan bahwa penasehat KPK yang berafiliasi dengan partai politik akan gugur dengan sendirinya. 

    Ketua Pansel Penasihat KPK, Imam Prasodjo mengaku, pansel bukan hanya menggali pandangan para calon, melainkan rekam jejak kandidat. "Pengalaman itu menjadi penting. Kita lihat seberapa jauh dia punya pengalaman dalam pekerjaan-pekerjaan terkait. Dilacak juga pengalamannya, bukan hanya gagasannya," kata dia. Selain Imam, panitia seleksi terdiri dari Mahfud MD, Saldi Isra, Busyro Muqoddas dan Rhenald Kasali.

    Dari 13 kandidat, pansel nantinya akan mengerucutkan menjadi delapan nama. Dari kedelapan nama inilah pimpinan KPK menentukan empat orang untuk menduduki posisi sebagai penasihat KPK. Delapan calon yang dijadwalkan menjalani wawancara pada Minggu, yaitu Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah, Budi Santoso dari Ombdusman RI, Antonius D.R Manurung dari Universitas Mercubuana, Eddhi Sutarto dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, Edward Efendi Silalahi akademisi dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Johannes Ibrahim Kosasih dari Universitas Kristen Maranatha, Moh Tsani Annafari dari Kementerian Keuangan, Muhammad Arief dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Nindya Nazara dari PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia.

    Sementara, empat calon lainnya akan mengikuti wawancara pada Senin (27/3). Empat calon tersebut yaitu, Sarwono Sutikno dari Institut Teknologi Bandung; Vincensius Manahan Mesnan Silalahi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wahyu Sardjono dari Garuda Indonesia, dan Roby Arya Brata, Sekretariat Kabinet.(ian/rmol)







Berikan Komentar

Demokrasi Lainnya
Soal Radar Bogor, Megawati Keluarkan Tiga Maklumat
Soal Radar Bogor, Megawati Keluarkan Tiga Maklumat
Senin, 04 Juni 2018 08:15 WIB
JAKARTA - Kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggeruduk kantor Radar Bogor beberapa waktu lalu. ‎Mereka tidak segan-segan
Duet Jokowi-Prabowo Tidak Cocok
Duet Jokowi-Prabowo Tidak Cocok
Kamis, 26 April 2018 14:54 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan wacana duet Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra
Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar
Pilpres 2019 Jangan Dua Putaran, Utang LN Sangat Bersar
Kamis, 26 April 2018 14:52 WIB
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada dua persoalan besar bila Pilpres 2019 berlangsung dua putaran. Pertama, bakal
Anies Diramal jadi Juru Selamat Negeri
Anies Diramal jadi Juru Selamat Negeri
Kamis, 26 April 2018 14:51 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak tersanjung atas pernyataan politikus senior PAN Amien Rais, yang menyebut dia