Pembangunan Jalan Lingkar Trans Bangka, PU Basel Didesak Ganti Rugi


Pembangunan Jalan Lingkar Trans Bangka, PU Basel Didesak Ganti Rugi

Plt Sekda : Santunan Kita Beri di 2017

TOBOALI - Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangka Selatan (Basel) diminta untuk dapat melakukan ganti rugi atas pembangunan jalan lingkar trans Bangka. Hal ini ditegaskan Ferry, warga Sukadamai, Basel dihadapan Wakil Ketua DPRD Basel, H. Ansori Norman, Ketua Komisi III Samson beserta anggotanya Suhardi dan Rusdiono, Senin (5/12).

    Ferry bersama lima warga lainnya memang sengaja mendatangi DPRD Basel guna mengadukan perihal tersebut. "Jangankan ganti rugi. Pemberitahuan saja dari pemerintah tidak ada. Kalau untuk kemajuan Bangka Selatan kami terima, asal ada pemberitahuan kepada kami dan ada ganti ruuginya. Oleh karena itu kami minta dewan mendesak Pemerintah segera memberikan penjelasan ganti rugi,” sesal Fery.

Senada disampaikan Keling, warga Jalan Air Medang, Toboali. Menurut Keling, mereka sudah dua kali mendatangi DPRD Basel namun belum ada penjelasan dari Pemkab Basel. Padahal, Pemkab Basel akan memakai lahan kebun mereka dan tidak ada kejelasan ganti rugi.

“Yang pertama kali sudah disampaikan DPRD Basel bahwa jangan berjalan dulu (alat berat PC) sebelum ada kejelasan ganti rugi. Dan yang kami sayangkan ketika DPPR menelpon Sekda tidak ada sama sekali diangkat telponnya, ini membuat hati kami sakit sekali hingga sampai hari ini kami datang menanyakan kembali. Ini belum ada kejelasan sudah mau serodok saja (PC), makanya kami kemarin menahan alat berat. Kami berkebun ini beli lahan, bukan hanya langsung menanam,” keluh Keling. 

Menanggapi itu Ketua Komisi III, Samson menjelaskan, pihaknya sudah menanyakan ke Dinas PU Basel mengenai hal tersebut. Menurut Samson, pihaknya juga sudah pernah turun ke lapangan dan sepakat dengan Pemkab Basel, sebelum ada kejelasan adanya ganti rugi atau berupa bentuk santunan jangan dikerjakan dulu.

“Jawaban mereka (PU), kami ada tim dan akan memberikan santunan. Karena ketika hutan lindung itu tidak ada kata – kata ganti rugi tapi ada berupa santunan. Saya sudah bilang ke PU dan Sekda apapun itu bentuknya yang penting itu tanah kebun mereka dan ketika kena dampak pekerjaan kita, ya artinya Pemkab harus ada berupa apalah, mungkin berupa santunan. Dan mereka siap tapi ternyata sampai saat ini tidak dilaksanakan mereka. Dan kami sudah memanggil pihak PU sebagai SKPD pelaksana bahwa katanya sudah melakukan pendataan apa sudah dilakukan apa belum?“ ujar Samson.

Dikemukakan Samson, Komisi III sebelumnya di ABT sempat menggangarkan dana sebesar Rp 20 M untuk dana ganti rugi lahan pembebasan yang terkena dampak pekerjaan PU Basel. Hanya saja kata Plt Sekda Basel dan Kadis PU Basel dana tersebut bukan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan lingkar trans Bangka tersebut. Padahal, lanjut Samson, saat di banggar sempat menanyakan hal tersebut.

“Sudah kita tanyakan disaat kita membuka lahan baru pasti terkena dampak tanam tumbuh milik masyarakat, itu sudah siap belum? Dijawab sudah siap dengan menggunakan anggaran ABT itu. Cuma tiba-tiba, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk itu. Ok saya anggap tidak masalah tapi buat klarifikasi dulu, saya meminta dibuatkan perjanjian hitam putih untuk santunan terhadap tanam tumbuh masyarakat itu kemudian kita anggarkan ditahun ini dan sampai hari ini kami tidak tau belum ada turun ke masyarakat,” jelas Samson.

Wakil Ketua DPRD Basel H. Ansori Norman menambahkan, pihaknya meminta Pemkab Basel untuk survey ke lapangan dan membentuk tim karena dalam pelaksanaan tersebut tidak bisa hanya menyerahkan kepada pihak TNI. “Tidak bisa hanya kita menyerahkan ke TNI. TNI inikan hanya pelaksana kegiatan dan melibatkan yang punya tanam tumbuh. Harus jelas berapa yang akan diganti rugi ini baru kita anggarkan. Kitakan punya pemerintahan jadi sesuai dengan kesepakatan anggaran harus jelas tapi sampai sekarang belum ada tim bagaimana,” kata Ansori.

Dalam pertemuan itu, Komisi III langsung menghadirkan Plt Sekda Basel, Suwandi dan Kepala Dinas PU Basel, Ansori. Dijelaskan Plt Sekda, Suwandi bahwa Pemkab Basel akan memberikan ganti rugi jalan yang kena saja dan hanya tanam tumbuh seperti karet, sawit. Sedangkan ganti rugi lahan tidak diganti. Warga kata dia bisa langsung ke kantor PU untuk mendata tanam tumbuhnya.

“Untuk yang terkena jalan itu nanti kita berikan santunan. Santuan itu akan kami berikan tahun 2017, sekarang ini kita hitung berapa tanam tumbuhnya. Dan kami jelaskan bahwa status yang digunakan itu hutan produksi, hutan negara jadi masyarakat yang menggunanan itu harus izin ke negara. Jadi bukan pembebasan lahan itu, jadi ganti rugi tanam tumbuh bahasanya kalau ganti lahan itu tidak boleh,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas PU Basel, Ansori mengungkapkan sebenarnya pihaknya sudah akan melakukan penggantian lahan warga, hanya saja ternyata dana tersebut tidak dianggarkan pada tahun 2016 ini. “Akan kita lakukan pendataan hari ini juga, jadi yang dana Rp 20 M itu memang tidak bisa dipakai,” ujarnya. Pantauan Radar Bangka, setelah adanya kesepakatan akan digantikan lahan tumbuh tersebut warga langsung meninggalkan DPRD Basel menuju kantor Dinas PU untuk melakukan pendataan. (bim)





Berikan Komentar

Toboali Lainnya
Asik Nyabu Indra Digerebek Polisi,  Sabu Didapat Tsk Dari Pangkalpinang
Asik Nyabu Indra Digerebek Polisi, Sabu Didapat Tsk Dari Pangkalpinang
Kamis, 30 Maret 2017 10:23 WIB
TOBOALI- Indra Hariyanto alias Indra (37), sopir truk warga Bangka Selatan (Basel), diringkus Satuan Narkoba (Satnarkoba),
GP3 Tanjung Labu Laksanakan Bimbel Perdana
GP3 Tanjung Labu Laksanakan Bimbel Perdana
Kamis, 30 Maret 2017 10:21 WIB
TOBOALI- Pemuda pemudi Desa Tanjung Labu yang tergabung dalam komunitas gerakan pemuda peduli pendidikan Lepar Pongok (GP3 Lepar Pongok) melaksanakan
Terapkan Sistem  Rekam Medis Berbasis IT
Terapkan Sistem Rekam Medis Berbasis IT
Kamis, 30 Maret 2017 10:19 WIB
TOBOALI- Pihak Puskesmas desa Tiram, kecamatan Tukak Sandai segera menerapkan sistem rekam medis berbasis IT
Harga Cabai di Basel Turun
Harga Cabai di Basel Turun
Kamis, 30 Maret 2017 10:17 WIB
TOBOALI - Harga cabai di Pasar Tradisional Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami