BPKP Babel Sulit Lacak Aset Pemda


BPKP Babel Sulit Lacak Aset Pemda

PANGKALPINANG - Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan(BPKP) Provinsi Bangka Belitung mengakui hingga kini sulit melacak keberadaan dan kejelasan aset yang dimiliki pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota. Tak heran, sampai saat ini pemda sulit meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) kecuali Pemkab Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
Demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian Auditor BPKP Provinsi Babel Ian Kartiwan dalam jumpa persnya usai peresmian gedung baru, Selasa(10/7) kemarin. Akan tetapi, diakuinya, sejak hadirnya BPKP Babel secara perlahan persoalan aset tersebut bisa diselesaikan. "Selain lemah dalam pencatatan aset, kebanyakan persoalan yang dialami pemda kita adalah masalah piutang pajak daerah yang masih terakumulasi data lama," kata Ian.
Di sisi lain, lanjut Ian, belanja daerah pun sampai sekarang masih banyak yang lalai. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan persoalan yang baru lagi dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan BPKP Babel.
Lebih jauh dijelaskannya, pada umumnya pemda selalu bersikap terbuka dalam setiap pemeriksaan. Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah terkadang dalam pelaporannya pemda masih bertele-tele, sehingga menghambat tugas BPKP Babel.  "Keterbukaan itu wajib dilakukan pemda. Makanya, audit ini saya anggap itu seni karena memiliki tantangan yang berat dalam membuka keterbukaan itu," terangnya.
Oleh sebab itu, Ian mengimbau agar seluruh pemda bisa melengkapi semua data-data aset yang dimiki mengingat persoalan tersebut sudah berlarut-larut. "Ya setidaknya ada ada klarifikasi asetlah dari pemda kita. Dengan begitu, tidak ada lagi yang namanya wajar dengan pengecualian(WDP)," tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Babel Iskandar Zulkarnaen juga mengakui hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini persoalan aset memang menyebabkan Pemprov sulit meraih WTP. "Kita memang dikatakan plin-plan dalam hal ini. Tapi itu faktanya mau gimana lagi. Tapi yang jelas, untuk memperbaiki hal ini kita sudah anggarkan anggaran untuk pembuatan database aset tahun ini," tegasnya.(Cr43)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hadirkan 8 PNS Saksi Korupsi Bansos
Hadirkan 8 PNS Saksi Korupsi Bansos
Selasa, 19 September 2017 11:17 WIB
PANGKALPINANG - Sidang perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dengan terdakwa Silviana Prihartini alias Silvi sampai saat ini
135 Regu Meriahkan Pawai Taaruf
135 Regu Meriahkan Pawai Taaruf
Selasa, 19 September 2017 09:16 WIB
PANGKALPINANG - Antusias dan kegembiraan tampak jelas dalam raut wajah dari 135 regu para santri TPA/TKA, siswa SD, SMP hingga
Walikota Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2018
Walikota Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2018
Selasa, 19 September 2017 13:38 WIB
PANGKALPINANG - Memasuki tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2013-2018, Pemerintah
Dinsos Tangani 29 Kasus Kekerasan Anak
Dinsos Tangani 29 Kasus Kekerasan Anak
Selasa, 19 September 2017 13:32 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai akhir Agustus 2017 telah