BPKP Babel Sulit Lacak Aset Pemda


BPKP Babel Sulit Lacak Aset Pemda

PANGKALPINANG - Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan(BPKP) Provinsi Bangka Belitung mengakui hingga kini sulit melacak keberadaan dan kejelasan aset yang dimiliki pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/kota. Tak heran, sampai saat ini pemda sulit meraih wajar tanpa pengecualian (WTP) kecuali Pemkab Bangka Tengah dan Bangka Selatan.
Demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian Auditor BPKP Provinsi Babel Ian Kartiwan dalam jumpa persnya usai peresmian gedung baru, Selasa(10/7) kemarin. Akan tetapi, diakuinya, sejak hadirnya BPKP Babel secara perlahan persoalan aset tersebut bisa diselesaikan. "Selain lemah dalam pencatatan aset, kebanyakan persoalan yang dialami pemda kita adalah masalah piutang pajak daerah yang masih terakumulasi data lama," kata Ian.
Di sisi lain, lanjut Ian, belanja daerah pun sampai sekarang masih banyak yang lalai. Namun demikian, hal tersebut bukan merupakan persoalan yang baru lagi dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan BPKP Babel.
Lebih jauh dijelaskannya, pada umumnya pemda selalu bersikap terbuka dalam setiap pemeriksaan. Hanya saja, yang menjadi persoalan ialah terkadang dalam pelaporannya pemda masih bertele-tele, sehingga menghambat tugas BPKP Babel.  "Keterbukaan itu wajib dilakukan pemda. Makanya, audit ini saya anggap itu seni karena memiliki tantangan yang berat dalam membuka keterbukaan itu," terangnya.
Oleh sebab itu, Ian mengimbau agar seluruh pemda bisa melengkapi semua data-data aset yang dimiki mengingat persoalan tersebut sudah berlarut-larut. "Ya setidaknya ada ada klarifikasi asetlah dari pemda kita. Dengan begitu, tidak ada lagi yang namanya wajar dengan pengecualian(WDP)," tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Babel Iskandar Zulkarnaen juga mengakui hal tersebut. Menurutnya, hingga saat ini persoalan aset memang menyebabkan Pemprov sulit meraih WTP. "Kita memang dikatakan plin-plan dalam hal ini. Tapi itu faktanya mau gimana lagi. Tapi yang jelas, untuk memperbaiki hal ini kita sudah anggarkan anggaran untuk pembuatan database aset tahun ini," tegasnya.(Cr43)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
381 TKA Perpanjang Izin
381 TKA Perpanjang Izin
Senin, 23 Januari 2017 10:36 WIB
PANGKALPINANG - Hingga saat ini terdapat sekitar ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdata di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ormas Tuntut Masmuni Cabut Pernyataannya
Ormas Tuntut Masmuni Cabut Pernyataannya
Senin, 23 Januari 2017 10:34 WIB
PANGKALPINANG - Menanggapi pernyataan Ketua PW GP Ansor Bangka Belitung, Masmuni ratusan masyarakat tergabung dalam OKP dan Ormas Islam di
Disdik Terapkan UNBK Diseluruh SMP, Beserta 8 PKBM dan 1 SKB
Disdik Terapkan UNBK Diseluruh SMP, Beserta 8 PKBM dan 1 SKB
Senin, 23 Januari 2017 10:32 WIB
PANGKALPINANG - Untuk terus meningkatkan nilai integritas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pangkalpinang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer
Segera Cari Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir
Segera Cari Solusi Jangka Panjang Atasi Banjir
Senin, 23 Januari 2017 10:31 WIB
PANGKALPINANG - Peristiwa banjir yang kembali melanda di sejumlah titik di Kota Pangkalpinang ternyata mendapat perhatian DPRD Kota Pangkalpinang.