Kesbangpol Akan Jadi Badan Vertikal. Wawako: Koordinasi Lebih Mudah


Kesbangpol Akan Jadi Badan Vertikal. Wawako: Koordinasi Lebih Mudah

PANGKALPINANG-Pemerintah pusat berencana mengambil alih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Bila selama ini Kesbangpol mejadi tanggung jawab Kepala Daerah, ke depan badan ini akan menjadi instansi vertikal. Perubahan tersebut pun akan diatur lewat revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Alasan Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengambil alih karena kesatuan bangsa merupakan tugas pusat. Penggambil kebijakan terhadap Kesbangpol di daerah berada di tangan Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. 
Menanggapi rencana tersebut, Wakil Walikota (Wawako) Pangkalpinang Malikul Amjad siap menerima instruksi dari pemerintah pusat. Menurutnya, dengan Kesbangpol di tangan pusat, maka koordinasi mengenai kesatuan bangsa akan menjadi lebih seperti halnya koordinasi dengan pihak kepolisian. “Itu tentang organisasi kepemerintahan. Kalau sudah ada instruksi dari pusat bahwa badan akan lepas dari Pemkot jadi vertical, tidak masalah. Sama saja. Tinggal efektifitas dan koordinasi harus sinergis. Akan lebih mudah koordinasinya mengenai kebangsaan sama seperti koordinasi dengan kepolisian,” ujarnya, Sabtu (23/6).
Fungsi Kesbangpol akan dalam ranah fungsi pemerintahan umum. Termasuk di dalamnya, adalah fungsi pengawasan.  Di era otonomi daerah, fungsi itu diserahkan ke daerah. Namun dalam pelaksanaannya, Gamawan mengakui tak optimal. Maka harus ada revisi, dimana fungsi Kesbangpol akan langsung dikontrol pusat. 
Gamawan mengatakan, bila fungsinya dan keberadaan Kesbangpol  masih seperti sekarang, akan menjadi problem ketika yang melakukan pelanggaran itu adalah kepala daerah. Pengangkatan kepala Kesbangpol ke depan harus disetujui pemerintah pusat.
Salah satu fungsi Kesbangpol yang akan diatur di revisi UU 32 adalah menjadi pembina ormas di daerah. Dengan perubahan itu, setidaknya jaringan pusat di daerah cukup kuat. Di revisi UU Pemda juga nanti juga akan diatur kriteria ormas berskala daerah dan nasional. Selama ini, kriterianya belum ada. Dengan begitu pembinaan akan lebih mudah lagi.  Diwawancarai Rabu (20/6) pekan lalu, Kepala Kesbangpol Pangkalpinang Anggo Rudi menyatakan bila pihaknya kesulitan mendata Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Orkesmas). Hingga saat ini, sedikitnya lima LSM maupun Orkesmas tersebut baru terdata. “LSM di Pangkalpinang cukup susah didata. Hingga saat inipun kita baru mengantongi data lima LSM atau Orkesmas. Kalau yayasan cukup banyak. Dikhawatirkan mereka kesulitan mendapat bantuan dari Pemerintah Kota,” katanya. 
Dijelaskannya, LSM atau Orkesmas merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan. Tiap tahunnya Pemerintah Kota (Pemkot) menganggarkan bantuan kepada LSM atau Orkesmas tersebut. Hanya, bantuan diberikan kepada LSM atau Orkesmas yang telah terdaftar dan mengajukan bantuan. “Orkesmas adalah mitra kerja Pemerintah. Misalkan, ada Orkesmas yang ingin buat jalan tapak di Kelurahan bisa mengajukan bantuan dana. Tapi bantuan tersebut akan dianggarkan tahun berikutnya untuk Orkesmas yang telah didata di Kesbanpol. Bila tidak, tentu tidak bisa,” jelasnya.
Meski sudah terdaftar di Kesbanpol tingkat Provinsi, LSM atau Orkesmas tersebut masih harus mendaftar di tingkat Kabupaten/ Kota. Untuk didata di Kesbangpol Pangkalpinang, LSM atau Orkesmas kata Anggo, harus memenuhi sebanyak 22 syarat.  “LSM atau Orkesmas harus mendaftar di Kesbangpol tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Mereka harus memenuhi 22 persyaratan agar tedaftar. Jika sudah, mereka bisa diberikan bantuan. Jangan hanya mendekati Pilkada baru bermunculan,” sentil Anggo. (dry)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
BMKG Pangkalpinang Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi
BMKG Pangkalpinang Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi
Kamis, 08 Desember 2016 19:27 WIB
PANGKALPINANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan peringatakan dini kemunngkinan terjadinya gelombang tinggi yang
Pemprov Babel Bangun Kampung UMKM Digital
Pemprov Babel Bangun Kampung UMKM Digital
Kamis, 08 Desember 2016 19:25 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membangun Kampung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Digital, guna mengoptimalkan promosi dan pemasaran
UMKM Babel Diimbau Manfaatkan PLUT Kembangkan Usaha
UMKM Babel Diimbau Manfaatkan PLUT Kembangkan Usaha
Kamis, 08 Desember 2016 19:22 WIB
PANGKALPINANG - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yan Megawandi mengimbau pelaku usaha mikro kecil menengah memanfaatkan Pusat Layanan Usaha
Puting Beliung Tumbangkan Pohon dan Tiang listrik
Puting Beliung Tumbangkan Pohon dan Tiang listrik
Kamis, 08 Desember 2016 16:06 WIB
PANGKALPINANG - Hujan deras disertai anggin kencang yang terjadi pada Selasa (7/12), sekitar pukul 04.50 WIB dini hari kemarin mengakibatkan