Silvi Divonis 7 Tahun Penjara


Silvi Divonis 7 Tahun Penjara

PANGKALPINANG - Sungguh miris apa yang menimpa Silviana Prihartini alias Silvi, PNS di instansi DPPKAD Kabupaten Bangka. Akibat perbuatan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) kematian tahun anggaran 2015, gadis cantik ini dijatuhi vonis hukuman kurungan penjara selama 7 tahun, Kamis (11/1).

Tak cuma itu, Silvi juga dikenakan denda sebesar Rp 400 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sangsi hukuman pidana kurungan penjara selama 6 bulan terhadap terdakwa Silvi.

"Menghukum terdakwa Silvi pula untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.151.500.000 dengan masa waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti tersebut maka akan diganti hukuman kurungan penjara selama tiga tahun," kata Surono SH MH selaku ketua majelis hakim saat membacakan amar putusan perkara tipikor tersebut di sela-sela sidang berlangsung di ruang sidang utama gedung Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.

Putusan majelis hakim PN Pangkalpinang tersebut lebih ringan dibanding tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum (JPU) asal Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka sebelumnya yakni ancaman hukuman pidana kurungan penjara selama 10 tahun terhadap Silvi.

Saat majelis hakim usai membacakan amar putusan perkara tipikor dan mengetuk palu, Silvi terlihat hanya menundukan kepala di hadapan majelis hakim meski saat sidang putusan itu terdakwa terlihat didampingi penasihat hukumnya, Jailani SH.
Sekedar diketahui, dalam perkara tipikor bansos kematian tahun anggaran 2015 tersebut pihak Kejari Bangka hanya menetapkan satu orang tersangka yakni Silviana Prihatini alias Silvi meski sebelumnya pula sejumlah saksi lainnya sempat diperiksa oleh Pidsus Kejari Bangka dan dihadirkan dalam persidangan.

Silvi diketahui pula tak lain merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku bendahara DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bangka awalnya diduga telah melakukan tindakan penyelewengan uang negara mencapai angka sekitar Rp.1,9 M setelah batas waktu yang ditentukan oleh Perwakilan BPK Bangka Belitung selama 60 hari. (don)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Buntut Penolakan HTI Oleh Warga Babar, DPRD Babel  Segera Bentuk Panja
Buntut Penolakan HTI Oleh Warga Babar, DPRD Babel Segera Bentuk Panja
Rabu, 17 Januari 2018 14:23 WIB
PANGKAL PINANG -Menyikapi aspirasi masyarakat Bangka Barat bersama Forum Perjuangan Bangka Barat Bersatu (FPBBB) terkait keberadaan HTI di Bangka Barat
Pemprov Babel Dukung Temu Akbar Nelayan Nasional
Pemprov Babel Dukung Temu Akbar Nelayan Nasional
Rabu, 17 Januari 2018 13:32 WIB
PANGKALPINANG - Jika tak ada aral melintang, pada tanggal 10 Februari hingga 11 Februari 2018 mendatang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ratusan Warga Babar Datangi DPRD Babel, Desak Pencabutan Izin HTI PT BRS
Ratusan Warga Babar Datangi DPRD Babel, Desak Pencabutan Izin HTI PT BRS
Rabu, 17 Januari 2018 11:55 WIB
PANGKAL PINANG - Ratusan warga yang berasal dari 6 Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat hari ini Rabu (18/1) siang menduduki
Pembangunan Asrama Haji Transit Diragukan
Pembangunan Asrama Haji Transit Diragukan
Rabu, 17 Januari 2018 11:40 WIB
PANGKALPINANG- Pembangunan asrama haji transit Babel senilai Rp Rp 40.091.237.000 sumber dana APBN – SBSN tahun anggaran 2017 makin menuai