PPK Irigasi : Jika Saya Sampai Dipenjara, Akin Harus Tanggung Jawab


PPK Irigasi : Jika Saya Sampai Dipenjara, Akin Harus Tanggung Jawab

PENGAKUAN mengejutkan diungkapkan Hasan Basri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan jaringan irigasi Kelapa tahun 2016 silam. Saat rehat isoma, Hasan Basri dan Fuad (konsultan) proyek yang diperiksa tim penyidik Pidsus Kejati Babel sempat dibincangi wartawan mengaku jika dirinya sampai dipenjara akan meminta Akin harus bertanggungjawab.
    
"Kalau sampai saya dipenjara gara-gara ini, saya akan mengejar Akin sampai kemanapun. Ya, paling dipenjara 2 tahun, sudah itu akan mengejar Akin," ujar Hasan Basri, Rabu (22/11) siang. Dikatakan Hasan, dirinya hanya tumbal dalam perkara ini dan tak tahu menahu akar permasalahannya. "Memang saya dalam kasus ini dulunya menjabat sebagai PPT, tapi sekarang tidak lagi karena sudah dinonjobkan (tidak ada jabatan--red). Kalau diusut sampai benang merah, jelas lah pasti AKin selaku kontraktor biru laut, Direktur PT Bangun Cipta Artha (BCA) yang harus bertanggungjawab penuh," ungkapnya.
    
Untuk perkara proyek irigasi Kelapa, sambung Hasan Basri, sebenarnya sudah pernah diperiksa BPK dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran. "Dulu pernah diperiksa BPK dan hasilnya memang tidak ditemukan kesalahan ataupun pelanggaran. Namun jika kasus ini nantinya berkembang dan ada penemuan baru. Bukan hanya proyek irigasi Kelapa, namun akan merembet ke perkara sawah," ujarnya. 
    
Terakhir, Hasan Basri berharap dalam perkara ini pemeriksaan terhadap dirinya cepat selesai. "Kalau cepat selesai saya mau mengusulkan pindah dari Pemkab Bangka Barat ke Provinsi atau pun ke inspektorat biar gak pusing lagi," tandasnya.
    
Diketahui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/11) sejak pukul 09.00 WIB sudah memeriksa Hasan Basri (PPK) dan Fuad (Konsultan Proyek). Sehari sebelumnya, Selasa (21/11), Direktur PT Bangun Cipta Artha (BCA), Akin Biru Laut, kontraktor ternama di Kabupaten Bangka Barat juga memenuhi panggilan penyidik Kejati Babel.
        
Akin yang mengerjakan proyek senilai 7, 85  miliar tahun 2016 dengan panjang irigasi 16 kilometer ini sempat panik saat dimintai keterangan oleh wartawan. Mengenakan baju putih celana panjang jeans sembari menenteng tas bergegas ambil langkah seribu.
   
"Tidak ada apa-apa," ujarnya sembari pergi terlihat takut. Ditanya wartawan apakah kedatangannya ke Kejati Babel terkait proyek irigasi Kelapa, Akin kembali mengelak. "Bukan...bukan," elaknya lagi menuju mobil doble gardan miliknya.
        
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bangka Barat Suharli ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/11) sore membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
    
Namun Suharli, tidak bisa menjelaskan secara rinci terkait objek pemanggilan dan pemeriksaan keduannya. Kendati demikian, Suharli memastikan pemanggilan dan pemeriksaan keduanya berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan proyek yang dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.850.000.000 tersebut.
   
"Selain memanggil dan memeriksa PPK dan PPTK, hari ini pihak Kejati juga memeriksa Amar yang sebelumnya menjadi anggota PPH dan Direktur PT Bangun Cipta Artha. Untuk objek kami belum tahu juga," ujar Suharli.
   
Aspidsus Kejati Babel, Eddi Ermawan melalui Kasi Penkum Roy Arland saat dikonfirmasikan membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. "Ya kami serius mengusut dugaan pelanggaran dalam proyek ini. Hari ini kita periksa ulang PPK dan konsultan. Besok, ada pemeriksaan lainnya terkait CSR PT Timah, yakni Kabid CSR," kata Roy. (don/wah)





Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Pemkot Resmikan Rumah Layak Huni
Pemkot Resmikan Rumah Layak Huni
Selasa, 12 Desember 2017 06:11 WIB
PANGKALPINANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus konsisten dalam pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Pangkalpinang pada tahun
Wow, Anggaran Mamin Dewan 4,5 Miliar
Wow, Anggaran Mamin Dewan 4,5 Miliar
Selasa, 12 Desember 2017 05:14 WIB
PANGKALPINANG - Anggaran makan dan minum (mamin) anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka Rp 4,5 miliar.
Jika Terbukti Malapraktik, DPRD Beri Ultimatum
Jika Terbukti Malapraktik, DPRD Beri Ultimatum
Selasa, 12 Desember 2017 05:31 WIB
PANGKALPINANG - Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Depati Gandhi mengatakan, setelah mendapatkan kabar miring tersebut pihaknya langsung melakukan crosscek kronologis
Dugaan Malapraktik RSUD Depati Hamzah : Saat Transfusi Tak Ada Reaksi
Dugaan Malapraktik RSUD Depati Hamzah : Saat Transfusi Tak Ada Reaksi
Selasa, 12 Desember 2017 05:25 WIB
PANGKALPINANG - Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Syahrizal membantah jika pihaknya salah dalam memberikan informasi golongan darah