Hibah Langsung Harus Melalui SKPD


Hibah Langsung Harus Melalui SKPD

PANGKALPINANG - Masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang langsung cair. Sebab mulai tahun ini dana hibah yang diusulkan, dilakukan langsung melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.  Menurut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang, Nafiri, diberlakukannya aturan mekanisme pangajuan tersebut agar setiap pengusulan dana hibah bisa lebih terorganisir dan peruntukkan dana hibah diharapkan bisa tepat sasaran.
  
 “Jadi organisasi manapun yang ingin mengajukan dana hibah itu tergantung SKPD yang mengusulkan. Misalnya, untuk kepentingan PMI itu melalui Dinas Pendidikan Pangkalpinang, PKK melalui kantor Badan Pemberdayaan Perempuan. Kalau tidak demikian, maka tidak akan bisa dicairkan,” kata Nafiri kepada RB di ruang kerjanya kemarin (7/11).  Ia melanjutkan ditahun-tahun sebelumnya pengajuan dana hibah memang melalui DPPKAD Pangkalpinang dan bisa dicairkan secara mendadak jika manfaat dana hibah tersebut benar-benar darurat. Akan tetapi, setelah aturan baru berlaku tim pengkaji proposal masuk itu sudah dilakukan SKPD yang bersangkutan. Sedangkan sebelumnya, tim pengkaji dibentuk oleh sekretariat dibawah asisten II Setda Kota Pangkalpinang.
  
Nafiri menjelaskan, pengajuan dana hibah yang akan diusulkan haruslah bersifat sosial diantaranya untuk penanggulangan kemiskinan. Namun, pengajuan tersebut langsung dianggarkan oleh tim APBD pada awal tahun. “Begitu juga dengan pos bantuan juga tidak bisa bersifat mendadak. Dan sudah harus mengusulkan diawal tahun. Jadi kalau ada orang yang mendadak minta bantu saat ini, tidak akan bisa lagi dibantu, kecuali sudah dianggarkan di tahun sebelumnya,” ujarnya.
   
Saat ditanyai apakah hingga saat ini ada laporan pertanggungjawaban dana hibah yang bermasalah, ia mengatakan bahwa hal tersebut belum bisa dipastikan mengingat tahun anggaran 2011 belum berakhir.   “Untuk tahun ini memang belum memasuki akhir tahun dan masih ada yang belum dicairkan. Namun, kita tunggu LPj nya sampai akhir tahun nanti. Dan jika ada yang bermasalah, biasanya itu akan segera ditindaklanjuti,” pungkas Nafiri sembari menambahkan penganggaran dana hibah tahun 2012 sudah diusulkan melalui tim APBD Pangkalpinang. (rja)



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Dinyatakan Hakim Tak Bersalah, Kuasa Hukum Dodot Laporkan Panwas Ke DKPP Pusat
Dinyatakan Hakim Tak Bersalah, Kuasa Hukum Dodot Laporkan Panwas Ke DKPP Pusat
Sabtu, 21 April 2018 11:16 WIB
PANGKALPINANG - Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menyatakan kasus dugaan
Hakim Tolak Tuntutan Jaksa, Dodot Dinyatakan Bebas Tak Bersalah
Hakim Tolak Tuntutan Jaksa, Dodot Dinyatakan Bebas Tak Bersalah
Sabtu, 21 April 2018 00:22 WIB
PANGKALPINANG - Sidang putusan kasus dugaan money politic yang digelar Jumat malam (20/4) telah memutuskan Ismiryadi alias Dodot telah dinyatakan
Warga Kenanga Keluhkan Bau Busuk Pabrik Tapioka PT. BAA
Warga Kenanga Keluhkan Bau Busuk Pabrik Tapioka PT. BAA
Sabtu, 21 April 2018 00:13 WIB
PANGKALPINANG - Warga Kenanga Kabupaten Bangka berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD Provinsi Babel untuk mengadukan permasalahan limbah dari pabrik tapioka PT.
Kapolres Pangkalpinang Tinjau Lokasi Banjir
Kapolres Pangkalpinang Tinjau Lokasi Banjir
Jum'at, 20 April 2018 00:17 WIB
PANGKALPINANG - Kapolres Pangkalpinang, AKBP Iman Septana Risdono SIk bersama Wakapolres Pangkalpinang beserta Kapolsek Bukit Intan dan Kanit Reskrim Polsek