Senjata Air Soft Gun Dipastikan Ilegal


Senjata Air Soft Gun Dipastikan Ilegal

PANGKALPINANG (radarbangka.co.id) - Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Polda Babel) menyatakan siapapun yang terlihat memegang dan menggunakan senjata Air Soft Gun baik dari masyarakat maupun anggota kepolsian atau TNI  dipastikan senjata tersebut ilegal karena sampai saat ini senjata Air Soft Gun tersebut belum pernah dikeluarkan izinnya oleh Kapolri.
“Air Soft Gun berdasarkan peraturan Kapolri tidak memiliki izin impor, jadi barang siapa yang memiliki Air Soft Gun itu ilegal,” ujar Dir Intel Polda Babel Kombes Pol Agus Hariful di dampingi Kasi Yanmas AKP Bambang. M di ruang kerjanya Jumat kemarin (22/7). 
Agus menjelaskan, senjata Air Soft Gun saat ini sudah beredar di masyarakat dan ada semacam kartu yang seolah-olah ada penerbitan padahal sampai dengan hari ini Mabes Polri belum pernah mengeluarkan izin penggunaan atau pemakaian Air Soft Gun tersebut.
Untuk itu lanjut Agus, apabila di temukan dilapangan sejata Air Soft Gun tersebut  ada suratnya maka itu bohong karena surat tersebut merupakan semacam SIM untuk club yang di tanda tangani oleh beberapa purnawirawan dari TNI dan Polri.
“Pak Iskandar Hasan (Mantan kapolda-red) dulu sudah pernah menandatangani semacam SIM itu, tapi ini bukan izin hanya merupakan kartu club. Jadi apabila ada yang memakai Air Soft Gun baik dari aparat maupun masyarakat itu ilegal karena senjata tersebut tidak boleh di gunakan perorangan dan hanya boleh di gunakan untuk olahraga menembak target saja dan setelah di gunkan maka di kembalikan lagi ke gudang,” terang Agus.
Untuk itu kata Agus, penggunaan senjata ini di kwatirkan di salah gunakan untuk pelaku kejahatan karena sudah banyak terjadi. Seberapa bahya senjata tersebut bila di gunakan untuk kejahatan menurut Agus senjata tersebut hanya bisa dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat karena begitu melihat senjata saja dalam aksi kejahatan masyarakat sudah pasti takut.
“Intinya siapapun yang pakai Air Soft Gun termasuk aparat itu ilegal karena tidak ada izin pemegangan senjata itu karena masyarakat kalau sudah ada kartu SIN tersebut seolah-olah sudah ada izin. Padahal itu bukan izin tapi merupakan semacam identitas pemiliknya cuma tidak resmi karena  yang resmi mengeluarkannya ialah pejabat Polri,” tegas Agus. (ydi) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Hadirkan 8 PNS Saksi Korupsi Bansos
Hadirkan 8 PNS Saksi Korupsi Bansos
Selasa, 19 September 2017 11:17 WIB
PANGKALPINANG - Sidang perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dengan terdakwa Silviana Prihartini alias Silvi sampai saat ini
135 Regu Meriahkan Pawai Taaruf
135 Regu Meriahkan Pawai Taaruf
Selasa, 19 September 2017 09:16 WIB
PANGKALPINANG - Antusias dan kegembiraan tampak jelas dalam raut wajah dari 135 regu para santri TPA/TKA, siswa SD, SMP hingga
Walikota Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2018
Walikota Sampaikan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2018
Selasa, 19 September 2017 13:38 WIB
PANGKALPINANG - Memasuki tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2013-2018, Pemerintah
Dinsos Tangani 29 Kasus Kekerasan Anak
Dinsos Tangani 29 Kasus Kekerasan Anak
Selasa, 19 September 2017 13:32 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai akhir Agustus 2017 telah