Berita Pangkalpinang
Hari Ini DPRD Babel Panggil BLHD
Kamis, 21 Juli 2011 10:05 WIB | Dibaca 232 kali
   ANGGOTA (radarbangka.co.id) - Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel), memanggil pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), untuk meminta penjelasan terkait kapal isap PT Timah yang akan menambang bijih timah di perairan Pulau Belitung.
    "Komisi III mengundang Kepala BLHD Babel pada Kamis (21/7-red) pukul 10.30 WIB untuk membahas rencana beroperasinya kapal isap di perairan Pulau Belitung dan tentunya terkait juga dengan dokumen Amdal," ujar Abdullah Ma’ruf anggota Komisi III DPRD Babel Rabu kemarin (20/7).
    Ia mengatakan, dalam pemanggilan tersebut rencananya akan membahas upaya pencegahan rencana operasional kapal isap di wilayah laut Pulau Belitung, agar tidak mengganggu pariwisata dan nelayan di daerah tersebut.
    "Wilayah tersebut sudah masuk dalam destinasi pariwisata, jadi diharapkan PT Timah menghormati kesepakan yang sudah berjalan selama ini dan jangan mengganggu kegiatan masyarakat di daerah tersebut," katanya.
    Provinsi Bangka Belitung memiliki luas 81.725,14 kilometer persegi dengan luas daratan 16.424,14 kilometer persegi atau 20,10 persen dan luas lautan 70,90 persen. Seluruh dari wilayah daratan dan lautannya mengandung bijih timah dan mineral ikutan lain.
    Menurut dia, rencananya kapal isap milik PT Timah tersebut akan beroperasi di wilayah perairan Olievier, Belitung Timur. "Jika operasional kapal isap tersebut dibiarkan, dapat dipastikan akan sangat merugikan para pelaku pariwisata dan para nelayan," katanya.
Ia menjelaskan, sampai September 2010, PT Timah mengantongi Izin Usaha Penambangan (IUP) di Babel seluas 517.228 hektare, namun sampai 2009 hanya mampu merehabilitasi lahan bekas tambangnya seluas 11 ribu sampai 12 ribu hektare.
    Sementara itu, jumlah yang direhabilitasi seluas 11 ribu sampai 12 ribu hektare tersebut, sebanyak 60 persennya beralih fungsi kembali menjadi tambang inkonvensional yang sebagian besar hasil timahnya dibeli PT Timah.
"Pemda Belitung Timur harus berani tegas untuk tidak mengeluarkan izin operasional kapal isap produksi (KIP) di wilayah laut Pulau Belitung karena akan mengganggu sektor pariwisata dan aktivitas nelayan di daerah tersebut," katanya.
    Ia menambahkan, izin amdal hanya sebagai salah satu syarat untuk mengoperasikan kapal isap melakukan penambangan dan yang memegang peran penting menentukan operasional kapal isap adalah masyarakat sekitar wilayah tersebut.
    "Kami sangat menyayangkan jika kapal isap tersebut sampai beroperasi di Belitung, karena cepat atau lambat pasti akan diikuti kapal-kapal lain beroperasi di tempat tersebut," katanya.
    Ia menjelaskan, jika sampai hal itu terjadi dapat dipastikan Pulau Belitung yang selama ini terkenal dengan keindahan pantai dan alam bawah lautnya akan hilang dihisap kapal-kapal isap dengan alasan menghisap bijih timah di wilayah tersebut.
    Pemanggilan Kapala BLHD ke DPRD Babel, katanya, untuk memberikan jaminan bagi masyarakat agar kapal isap milik PT Timah tersebut tidak beroperasi di wilayah laut Pulau Belitung.
    "Jika sampai izin operasional kapal isap tersebut dikeluarkan, akan berdampak meruginya para pelaku pariwisata yang sedang berkembang di daerah tersebut," katanya. 

Aktivis Kritisi Lingkungan Hidup 
Ketika hari ini (21/7) DPRD Babel memanggil BLHD, Rabu kemarin (20/7) para aktivis peduli lingkungan hidup di Babel ramai-ramai mengkritisi kebijakan pemerintah maupun pelaku penambangan terhadap dampak yang diakibatkan tambang ini.
Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perhimbunan Mahasiswa Hukum Indonesia Bangka Belitung (Permahi Babel) di Hotel Aksi, diskusi mengusung tema "Kupas Tuntas Persoalan Kerusakan Lingkungan Di Babel", menghadirkan narasumber Kepala BLHD Pemprov Babel, Amrullah, Rosmala Dewi dosen Universitas Bangka Belitung (UBB), Wirtsa Firdaus Humas PT. Timah, dan John Ganesa dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selain itu, DPC Permahi Babel juga turut pengundang DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Permahi, Fahri Iksan, Dirreskrimsus Polda Babel, Kombes Martuani Sormin, serta para undangan dari para mahasiswa dan dari lapisan masyarakat.
Fahri Iksan, dalam sambutan pembukaan diskusi tersebut menyampaikan, keperihatinannya terhadap kerusakan lingkungan, yang mana tidak ada upaya atau tindak lebih lanjut dari pemerintah daerah (Pemda), kepolisian, perusahaan BUMN dan swasta.
Diskusi yang dimulai sejak pukul 10.00 wib, Adha, selaku moderator diskusi mengarahkan fokus materi pada kerusakan lingkungan khususnya kekelautan Babel, karena kerusakan di daratan Babel telah parah, untuk itu dia mengajak untuk membuka pikiran dari diskusi ini dalam menyelamatkan lingkungan pariran dan kelautan Babel.
Dalam hal ini, John Ganesa, berasumsi kerusakan lingkungan hidup di Babel dinilai dari kebijakan perizinan pertambangan oleh Pemda yang belum perfektif dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat serta wadah bagi masyarakat yang mengeluh terhadap kebijakan tersebut yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu. 
"Izin ada, namun perizinan dari pemda ini disinyalir tidak ada kebijakan perfektif didalam publik untuk memenuhi keinginan masyarakat," terangnya.
Oleh sebab itu, dia menambahkan, terkait kerusakan lingkungan yang kebanyakan dari pertambangan dimungkinkan adanya rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam feasibility study (FS) atau studi kelayakan sebelum pelaku usaha diterbitkan izin usaha yang dikeluarkan Pemda kemungkinan menjadi lahan bisnis.
Sementara itu, Amrullah membantah hal tersebut, ia menjelaskan  membantah rekomendasi Amdal menjadi lahan bisnis pemda. Dokumen Amdal bukanlah suatu rahasia negara, karena warga juga berhak mengetahui semua itu. 
"Dokumen Amdal bukan rahasia negara dan warga dapat memintanya kapan saja. dinilai oleh komisi penilaian yang berlisensi. Ya, ladang bisnis untuk konsultan bukan pemda. Mana kami tahu biaya Amdal, itu antara konsultan dengan pengusaha," tegas Amrullah. (cr35/ant) 



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Bank Sumsel Babel Layani Penukaran Uang Riyal
Bank Sumsel Babel Layani Penukaran Uang Riyal
PANGKALPINANG - Untuk memudahkan nasabah yang ingin beribadah haji tahun ini, Bank Sumsel Babel siap melayani penukaran uang Riyal, baik pecahan 1, 5, 10, 20, 100, 200 maupun 500 real.
Sterling Bakal Dapat Kontrak Baru
Sterling Bakal Dapat Kontrak Baru
LIVERPOOL-Brendan Rodgers berencana mengapresiasi performa Raheem Sterling dengan kenaikan nilai kontrak di awal musim Premier League musim ini. Namun, manajer The Reds itu menyatakan harus berhati-hati membuat klausul kontrak agar pas dengan usia Sterling.
Bateng Kekurangan Buku Paket
"Jumlah buku paket untuk guru dan siswa masih kurang dari Kementerian Pendidikan Nasional dan kami diperbolehkan untuk memperbanyak,"
Mitra Radar