Berita Pangkalpinang
Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock
Rabu, 14 November 2012 14:13 WIB | Dibaca 674 kali
SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
PANGKALPINANG - Sukses mengembangkan usahanya sejak 6 tahun silam, Marliani, pemilik galeri Lia Furniture & Elektronik kini melengkapi usahanya dengan beragam produk handpohone bermerk dan berkualitas. Beragam produk handphone ini dapat Anda miliki dengan pembayaran cash dan credit sesuai kemampuan Anda. Bahkan untuk kredit juga suku bunga sangat terjangkau dan tenor minimal 10 bulan.
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
BRASILIA-Legenda sepakbola Brasil Romario geram dengan hasil memalukan yang dituai tim nasional Brasil dalam Piala Dunia 2014. Pria yang kini berprofesi sebagai pengacara itu meminta para petinggi federasi sepakbola Brasil (CBF) dipenjara.
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk meluncurkan program “Indonesia Digital Learning”. Program ini merupakan pelatihan dengan sertifikasi internasional meningkatkan pemahaman penggunaan internet.
Mitra Radar