Berita Pangkalpinang
Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock
Rabu, 14 November 2012 14:13 WIB | Dibaca 1.068 kali
SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Puri 56 Resto & Hotel Hadirkan Menu Baru
Puri 56 Resto & Hotel Hadirkan Menu Baru
PANGKALPINANG-Puri 56 Resto & Hotel yang menghadirkan konsep minimalis dan natural dapat menjadi salah satu pilihan tepat Anda dan keluarga maupun mitra bisnis. Guna memuaskan pengunjung, Puri 56 Resto & Hotel pun saat ini menghadirkan 4 pilihan menu menarik dengan rasa, kualitas serta ditawarkan dengan harga yang terjangkau.
Lawan Kamerun, Ini Target Indonesia
Lawan Kamerun, Ini Target Indonesia
SIDOARJO - Timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan Kamerun di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (25/3) sore nanti. Sadar akan level dan kualitas Timnas yang berbeda jauh, Indonesia hanya menarget untuk kerja keras.
TK Negeri Model Pangkalpinang, Berstandar Nasional Tapi Hanya 24 Siswa
TK Negeri Model Pangkalpinang, Berstandar Nasional Tapi Hanya 24 Siswa
PANGKALPINANG - Meski sudah berstandar nasional, TK Negeri Model Pangkalpinang ternyata hanya memiliki 24 anak didik. "Ya saat ini anak didik kita hanya berjumlah 24 orang. Dari 7 kelas yang ada di sekolah kami, hanya 3 kelas yang digunakan," tutur Kepala Sekolah TK Negeri Model Pangkalpinang Sriwiyana kepada Radar Bangka, Kamis (26/3).
Mitra Radar