Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock


Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock

SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Korupsi Proyek ILS Bandara, Elfin Terancam Tuntutan 12 M
Korupsi Proyek ILS Bandara, Elfin Terancam Tuntutan 12 M
Minggu, 21 Mei 2017 15:03 WIB
PANGKALPINANG - Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Bangka Belitung (Babel), akan menuntut pengembalian kerugian negara kepada terdakwa
Siswanto Dewan Bantah Edarkan Sabu
Siswanto Dewan Bantah Edarkan Sabu
Rabu, 17 Mei 2017 16:13 WIB
PANGKALPINANG - Anggota DPRD Bangka Belitung (Babel), Siswanto membantah jika dirinya dianggap sebagai pengedar sabu-sabu dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba
Kasus Pembebasan Jalan Lintas Timur Kembali Bergulir
Kasus Pembebasan Jalan Lintas Timur Kembali Bergulir
Rabu, 17 Mei 2017 16:04 WIB
PANGKALPINANG - Tim Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Babel melakukan penyelidikan untuk mendalami dugaan korupsi pembebasan lahan
Erzaldi Ingin Sertijab di Lapangan Terbuka
Erzaldi Ingin Sertijab di Lapangan Terbuka
Selasa, 16 Mei 2017 19:03 WIB
PANGKALPINANG - Ada yang berbeda dalam serah terima jabatan gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung (Babel) nantinya. Jika biasanya dilakukan