Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock


Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock

SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Kedapatan Pungli, Langsung Pecat
Kedapatan Pungli, Langsung Pecat
Jum'at, 20 Januari 2017 08:38 WIB
PANGKALPINANG – Demi mewujudkan Kota Pangkalpinang bebas dari Pungutan Liar (Pungli), Kepala Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) dan Pemadam
Staf Ahli Ajak Dinas PU Bahas JBR dan Banjir
Staf Ahli Ajak Dinas PU Bahas JBR dan Banjir
Jum'at, 20 Januari 2017 08:35 WIB
PANGKALPINANG - Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Syahrudin, memanggil dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangka Belitung (Babel) khususnya
Gusdur KW Berkelakar Dihadapan Pengunjung
Gusdur KW Berkelakar Dihadapan Pengunjung
Jum'at, 20 Januari 2017 08:31 WIB
PANGKALPINANG - Karena kemiripan dengan Almarhum Gus Dur, Handojo diundang penulis asal Babel, Ahmadi Sofyan sembari promosi warungnya, di Umah
BMKG Imbau Warga Waspada Angin Kencang
BMKG Imbau Warga Waspada Angin Kencang
Jum'at, 20 Januari 2017 08:29 WIB
PANGKALPINANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kota Pangkalpinang, mengimbau warga setempat agar mewaspadai potensi angin kencang pada Jumat