Berita Pangkalpinang
Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock
Rabu, 14 November 2012 14:13 WIB | Dibaca 1.399 kali
SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Banjir, Perekonomian Lumpuh Total
Banjir, Perekonomian Lumpuh Total
PANGKALPINANG - Pusat perekonomian di Kota Pangkalpinang dan Bangka Selatan (Basel) lumpuh total, karena banjir berketinggian dua hingga tiga meter merendam daerah itu
Evan Dimas Pamit ke Spanyol, Menpora Beri Sarung Bukan Uang Saku
Evan Dimas Pamit ke Spanyol, Menpora Beri Sarung Bukan Uang Saku
JAKARTA - Evan Dimas akhirnya dipastikan berangkat ke Spanyol untuk menjalani program kerja sama dan berlatih di klub RCD Espanyol B. Sebelum berangkat, Evan sempat menolak dan nyaris dituntut secara hukum oleh Nine Sport, pihak yang menjalin kerja sama dengan La Liga Spanyol.
Sekolah di Pangkalpinang Diliburkan
Sekolah di Pangkalpinang Diliburkan
PANGKALPINANG - Seluruh sekolah yang ada di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa (9/2) kemarin diliburkan oleh Dinas Pendidikan setempat
Mitra Radar