Berita Pangkalpinang
Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock
Rabu, 14 November 2012 14:13 WIB | Dibaca 877 kali
SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
HUT ke-11, Sriwijaya Air Hadirkan Raffi Ahmad dan Tommi Ali
HUT ke-11, Sriwijaya Air Hadirkan Raffi Ahmad dan Tommi Ali
PANGKALPINANG-Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-11, maskapai penerbangan Sriwijaya Air akan menghadirkan pesta rakyat Gebyar Musik yang akan diselenggarakan Sabtu (29/11) pukul 19.00 WIB di Alun-alun Taman Merdeka (ATM) Pangkalpinang.
Persipas Bertekad Tembus Divisi Utama
Persipas Bertekad Tembus Divisi Utama
PANGKALPINANG - Klub sepak bola amatir Kota Pangkalpinang, Persipas, bertekad membanggakan masyarakat Pangkalpinang dengan menembus Divisi Utama Liga Indonesia pada musim 2015.
Guru, Jadilah Figur Teladan
Guru, Jadilah Figur Teladan
PANGKALPINANG - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rustam Effendi, menyampaikan pesan kepada seluruh untuk menjadi figur yang diteladani oleh semua murid. Sebab dipundak guru, pendidik dan tenaga kependidikan, ada wajah masa depan bangsa.
Mitra Radar