Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock


Penetapan UMK Pangkalpinang Deadlock

SPSI dan APINDO tak Sepakat

Armada : Kami Serahkan ke Pemprov 

PANGKALPINANG-Penetapan upah minimum regional (UMR) Kota Pangkalpinang mengalami deadlock sebab para unsur yang terlibat tidak mencapai kata sepakat dalam pembahasan.

Pembahasan serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Pangkalpinang untuk tahun 2013 antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) berjalan alot. Tak ayal, pertemuan yang dijembatani Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pangkalpinang beberapa hari lalu berakhir ’deadlock’ atau tidak ada kesepakatan antar pihak. "Pembahasan UMK telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Kedua pihak (SPSI dan Apindo-red. ) tidak menemui kata sepakat, pertemuan berakhir deadlock," kata Armada, Kepala Dinsosnaker Kota Pangkalpinang, kepada Radar Bangka, kemarin (12/11).

Ia mengatakan, kedua pihak sama-sama gigih atas usulan masing-masing yakni usulan kenaikan UMK pada 2013 mendatang. SPSI mengajukan UMK Pangkalpinang pada 2013 mendatang mengalami kenaikan sebesar 14 persen dari UMK di tahun ini yang besarannya Rp 1,3 juta lebih. Sedangkan APINDO mengajukan kenaikan UMK pada 2013 hanya sebesar 7 persen saja. "SPSI mengajukan upah minimum sebesar Rp 1,5 juta lebih, APINDO mengusulkan Rp 1,4 juta lebih. Keduanya sama-sama mempertahankan usulannya, Setelah dibahas, tidak menemui kata sepakat, deadlock," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, selaku instansi pemerintah daerah, Armada pun mengambil keputusan penetapan UMK Pangkalpinang diserahkan pada Dinas Tenaga Kerja (Distaker) Provinsi Babel. "Karena deadlock kami serahkan ke provinsi saja," tukasnya.

Ia menambahkan, setelah diserahkan ke Distaker Provinsi, maka wewenang menetapkan UMK Pangkalpinang berada di Distaker Provinsi Babel. Mengenai upah minimum di ibukota provinsi yang layak pada tahun mendatang, menurut Armada, berdasarkan kebutuhan hidup layak pekerja usia produktif yang belum menikah, upah minimum yang layak sebesar Rp 1,4 juta lebih. Hal tersebut berdasarkan perhitungan 61 item yang menjadi kebutuhan dasar hidup pekerja. "Masalahnya sebagian besar pekerja di Pangkalpinang ini telah menikah. Kebutuhan hidup layak tentu berbeda," jelasnya. (cr48) 



Berikan Komentar

Pangkalpinang Lainnya
Kompol M Nanggala Jabat Binpotmas, Binmas Polda Babel
Kompol M Nanggala Jabat Binpotmas, Binmas Polda Babel
Kamis, 27 Juli 2017 14:00 WIB
PANGKALPINANG - Perwira Polisi Menengah, Kompol M Nanggala SIK MH selaku Kakorgadik di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lubuk Bunter Polda
Ekspos Pulomas Ditunda Minggu Depan
Ekspos Pulomas Ditunda Minggu Depan
Kamis, 27 Juli 2017 13:29 WIB
PANGKALPINANG -Rencana pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bangka Belitung (Babel), mengelar ekspos pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengerukan
Walikota Sambut Relawan Banjir
Walikota Sambut Relawan Banjir
Kamis, 27 Juli 2017 13:27 WIB
PANGKALPINANG -Tim Satuan Reaksi Cepat (SRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, Rabu (26/7) pulang usai melakukan aksi kemanusian untuk
Garam di Bangka Masih Aman, KKP : Kelangkaan Akibat Anomali Iklim
Garam di Bangka Masih Aman, KKP : Kelangkaan Akibat Anomali Iklim
Kamis, 27 Juli 2017 12:45 WIB
PANGKALPINANG - Dinas Perdagangan dan UMKM Pangkalpinang mengklaim, bahwa saat ini stok garam dapur untuk wilayah Bangka masih tergolong aman