Hari ini, KPK Garap Anas.


Hari ini, KPK Garap Anas.

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum terkait penyelidikan dugaan korupsi proyek sport center Hambalang, Rabu (27/6). "Anas dijadwalkan akan dimintai keterangan besok (hari ini, red)," ungkap Juru Bicara KPK, Johan Budi melalui pesan singkatnya, Selasa (26/6).
Menurutnya, Anas akan dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek sport center Hambalang yang anggarannya membengkak dari hingga Rp1,1 triliun menjadi  Rp2,5 triliun. Sebelumnya istri Anas, Athiyah Laila juga pernah diperiksa KPK terkait perusahaan yang menjadi subkontrkaot proyek Hambalang.
Dalam penyelidikan Hambalang, KPK sudah meminta keterangan dari banyak pihak termasuk anggota DPR, mantan Kepala BPN Joyo Winoto dan juga dari perusahaan kontraktor proyek Kemenpora itu. "Sampai hari ini mungkin sudah 70 pihak yang diminta keterangan. Hal ini menunjukkan bahwa KPK serius," kata Johan.
Penyelidikan yang dilakukan KPK di Hambalang untuk mengetahui apakah dalam proses tersebut ada penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Kemudian, apakah prosesnya sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan. "Apakah ada mark up atau mark down," ujar Johan Budi.
Bisikan lain KPK adalah dugaan adanya suap dalam proyek Hambalang ke para penyelenggara negara. Anas Urbaningrum sendiri akan memenuhi panggilan KPK. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa mengatakan, saat ini Anas masih berada di luar kota untuk menghadiri berbagai acara partai. Rencananya, kata dia, Anas akan kembali hari Kamis nanti. "Tapi karena ada permintaan keterangan, Insya Allah hadir meskipun belum baca suratnya (pemanggilan). Anas baru tahu infonya (pemeriksaan) dari berita," kata Saan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, pihaknya mendukung pemeriksaan itu. Pasalnya, kata dia, selama ini Anas terus disebut-sebut terlibat tanpa ada kepastian hukum. "Saya kira langkah KPK ini bagus. Mas Anas juga akan senang. Proses hukumnya dijalankan agar tidak menyandera mas Anas dan Demokrat," kata Nurhayati.(fat/jpnn/rmol)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Pilih Kepala Daerah Berintegritas
Pilih Kepala Daerah Berintegritas
Kamis, 19 Januari 2017 13:45 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyarankan masyarakat memilih calon pemimpin berintegritas dan memiliki
Usul Dana Parpol Naik 50 Persen
Usul Dana Parpol Naik 50 Persen
Kamis, 19 Januari 2017 13:09 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar dana parpol naik menjadi 50 persen. Baik di
Berantas Tuntas Praktik Jual Beli Jabatan
Berantas Tuntas Praktik Jual Beli Jabatan
Kamis, 19 Januari 2017 08:12 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil masih adanya praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi aparatur sipil negara (ASN).
Pidato di Depan Presiden Dibatasi 7 Menit
Pidato di Depan Presiden Dibatasi 7 Menit
Kamis, 19 Januari 2017 08:11 WIB
JAKARTA -Sekretaris Kabinet Pramono Anung telah mengeluarkan surat edaran (SE) nomor B-750/Seskab/Polhukam/12/2016 tertanggal 23 Desember 2016, soal ketentuan sambutan menteri/pimpinan