Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi


Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi

JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaga antirasuah ini akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya selama cuti lebaran berlangsung.

"Secara umum pegawai KPK cuti. Namun, tentu sejumlah pelaksanaan tugas tidak bisa berhenti meskipun di hari libur," ungkap Febri kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (18/6)

Menurut Febri, tim penindakan KPK tetap akan bekerja bila ada laporan dari masyarakat. Sama halnya dengan tim pengamanan rumah tahanan yang tetap berjaga selama cuti lebaran.

"Kami pastikan fungsi penindakan KPK akan terus berjalan menindaklanjuti informasi dari masyarakat," tukas Febri.

Lembaga antikorupsi juga mengingatkan para penyelenggara negara tidak terlena menerima gratifikasi maupun suap yang berkaitan dengan jabatan mereka. "KPK tetap mengingatkan agar para penyelenggara negara tetap tidak melakukan korupsi seperti menerima suap atau gratifikasi meskipun di jadwal cuti bersama ini," pungkasnya.

Sebelumnya, jelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah Direktorat Gratifikasi KPK banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pihak pegawai negeri atau penyelenggara. Peningkatan adanya laporan dugaan gratifikasi ini terjadi pada awal Januari hingga akhir Juni 2018 ini.

Dari banyaknya laporan gratfikasi tersebut, terungkap total nilai gratifikasi tertinggi ditempati Presiden Jokowi dengan nilai Rp 58 miliar. "Kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rp 40 miliar, ketiga pegawai Pemprov DKI Jakarta Rp 9,8 miliar, keempat Dirjen salah satu kementerian Rp 5,2 Miliar dan kelima mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Rp 3,9 Miliar," papar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Sementara dilihat dari tataran instansi, yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,8 miliar. Berturut-turut setelahnya yaitu DKI Jakarta Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 47,5 juta dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta.

Data tersebut, kata Giri, terjadi sejak bulan Januari hingga 4 Juni 2018. Dengan total sebanyak 795 penerimaan laporan gratifikasi.(ipp/JPC)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Gubernur Erzaldi Terima Penghargaan Platinum Potensial Pelayanan Publik dari Mendagri
Gubernur Erzaldi Terima Penghargaan Platinum Potensial Pelayanan Publik dari Mendagri
Sabtu, 15 September 2018 09:45 WIB
JAKARTA – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menererima anugerah bergengsi di tingkat nasional. Penghargaan Platinum Provinsi Potensial Pelayanan Publik
SK Keluar, Rikky Resmi Jabat Ketua DPW HPI Babel
SK Keluar, Rikky Resmi Jabat Ketua DPW HPI Babel
Sabtu, 08 September 2018 19:11 WIB
JAKARTA - Susunan kepengurusan Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Babel resmi terbentuk, hal ini berdasarkan Surat Keputusan No. 001/K-DPP/HPI/VIII/2018 yang dikeluarkan
Timnas Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2018
Timnas Indonesia U-16 Juara Piala AFF 2018
Sabtu, 11 Agustus 2018 21:39 WIB
TIMNAS Indonesia U-16 menjadi juara Piala AFF U-16 2018 setelah dalam laga final berhasil mengalahkan Thailand dengan skor
Pasca Gempa, PLN Berhasil Nyalakan Kembali Listrik di 3 Gili
Pasca Gempa, PLN Berhasil Nyalakan Kembali Listrik di 3 Gili
Sabtu, 11 Agustus 2018 18:59 WIB
LOMBOK, RADARBANGKA,- PLN memastikan pasokan listrik untuk Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan hari ini sudah menyala kembali