Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi


Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi

JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lembaga antirasuah ini akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya selama cuti lebaran berlangsung.

"Secara umum pegawai KPK cuti. Namun, tentu sejumlah pelaksanaan tugas tidak bisa berhenti meskipun di hari libur," ungkap Febri kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (18/6)

Menurut Febri, tim penindakan KPK tetap akan bekerja bila ada laporan dari masyarakat. Sama halnya dengan tim pengamanan rumah tahanan yang tetap berjaga selama cuti lebaran.

"Kami pastikan fungsi penindakan KPK akan terus berjalan menindaklanjuti informasi dari masyarakat," tukas Febri.

Lembaga antikorupsi juga mengingatkan para penyelenggara negara tidak terlena menerima gratifikasi maupun suap yang berkaitan dengan jabatan mereka. "KPK tetap mengingatkan agar para penyelenggara negara tetap tidak melakukan korupsi seperti menerima suap atau gratifikasi meskipun di jadwal cuti bersama ini," pungkasnya.

Sebelumnya, jelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah Direktorat Gratifikasi KPK banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi yang dilakukan pihak pegawai negeri atau penyelenggara. Peningkatan adanya laporan dugaan gratifikasi ini terjadi pada awal Januari hingga akhir Juni 2018 ini.

Dari banyaknya laporan gratfikasi tersebut, terungkap total nilai gratifikasi tertinggi ditempati Presiden Jokowi dengan nilai Rp 58 miliar. "Kedua Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rp 40 miliar, ketiga pegawai Pemprov DKI Jakarta Rp 9,8 miliar, keempat Dirjen salah satu kementerian Rp 5,2 Miliar dan kelima mantan Menteri ESDM Sudirman Said, Rp 3,9 Miliar," papar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6).

Sementara dilihat dari tataran instansi, yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,8 miliar. Berturut-turut setelahnya yaitu DKI Jakarta Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan Rp 64,3 juta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 47,5 juta dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 44,1 juta.

Data tersebut, kata Giri, terjadi sejak bulan Januari hingga 4 Juni 2018. Dengan total sebanyak 795 penerimaan laporan gratifikasi.(ipp/JPC)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Ahok Bebas Agustus, Tapi Pilih Tinggal di Penjara
Ahok Bebas Agustus, Tapi Pilih Tinggal di Penjara
Kamis, 12 Juli 2018 13:21 WIB
JAKARTA - Pada 17 Agustus 2018, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menghirup udara bebas. Ahok bisa keluar
Pawang Ular Tewas Dipatuk King Kobra
Pawang Ular Tewas Dipatuk King Kobra
Rabu, 11 Juli 2018 07:34 WIB
PALANGKA RAYA – Seorang pawang ular yang masih belia di Palangka Raya, Kalteng harus menghembuskan napasnya karena dipatu ular King
Gerhana Bulan Total 28 Juli 2018, Terlama Abad Ini
Gerhana Bulan Total 28 Juli 2018, Terlama Abad Ini
Selasa, 10 Juli 2018 14:01 WIB
JAKARTA - Gerhana bulan total yang akan terjadi 28 Juli 2018 tergolong cukup spesial. Sebab pada saat itu bakal terjadi
Pengangkatan 100 Ribu Guru Honorer, Ini Syaratnya
Pengangkatan 100 Ribu Guru Honorer, Ini Syaratnya
Selasa, 10 Juli 2018 11:49 WIB
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengatakan permintaan pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi