Sinyal KPK Bakal Ada Tersangka Baru


Sinyal KPK Bakal Ada Tersangka Baru

BENGKULU - Setelah menetapkan Kepala Puskemas Betungan Syuhadatul Islamy, Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu Suryana bersama Panitera Pengganti Hendra Kurniawan sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di peradilan.

Baik itu hakim lain, maupun pihak lain di luar pengadilan. “Indikasi keterlibatan pihak lain terus kami dalami,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Pernyataan KPK  memberikan sinyal bakal ada tersangka baru ini dikuatkan pendapat Pakar Hukum Pidana Universitas Bengkulu, Prof. Herlambang, SH, MH. Ia yakin jika tersangka kasus OTT KPK ini bakal bertambah. Tidak hanya Hakim Suryana, Panitera Hendra Kurniawan atau Syuhadatul Islamy. Tetapi tersangka lainnya diyakini lebih dari  satu orang lagi yang akan menambah daftar tersangka OTT.

“Saya, yakin tidak mungkin 3 orang ini tersangka. Pasti ada yang akan menyusul,” ujar Herlambang.

Keyakinan Herlambang, untuk pengembangan kasus selanjutnya, KPK akan lanjut ke masalah aliran dana, untuk siapa saja sisa uang Rp 75 juta, serta ikut menetapkan angka suap. “Dananya baru Rp 50 juta. Terus sisanya Rp 75 juta untuk siapa saja. Tidak mungkin sisanya itu untuk panitera. Sudah jelas ada yang akan menerima janji dari uang itu. Baru dibagikan untuk hakim, pasti ada lagi sasarannya,” katanya.

Ada kemungkinan tersangka bertambah lagi dari pengadilan atau dari penyuap. “Soal suap menyuap ada dua unsur di sini. Pertama yang menyuap dan kedua penerima suap. Jadi dari penyuap, siapapun itu jika KPK mengembangkan dan menemukan adanya andil orang lain yang menyiapkan uang dari barang bukti suap, maka tidak menutup kemungkinan tersangka,” paparnya.

Herlambang juga mengaku fenomena OTT KPK di Bengkulu yang mencuri perhatian publik,  menambah buruknya citra Bengkulu. Untuk itu kata Herlambang, peran KPK sangat penting dalam pencegahan KKN.

“Sudah berkali-kali OTT. Ternyata itu tidak bisa memberikan efek jera. KPK harus maksimal untuk mengatasi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme ini. Suap harus ditiadakan di Bengkulu,” tutupnya.

Diketahui bermula ketika Wilson beperkara di PN Tipikor Bengkulu pada 26 April 2017. Pada 20 Juli lalu, jaksa penuntut menuntut mantan Plt Kepala DPPKA Kota ini 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Keluarga Wilson, Syuhadatul Islamy diduga berupaya memengaruhi majelis hakim di pengadilan setempat agar menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan. Commitment fee untuk “mengamankan” putusan itu adalah Rp 125 juta.

Nah, sebelum agenda pembacaan putusan, orang dekat Wilson, Si membuka rekening baru di BTN dengan jumlah uang yang disetorkan Rp 150 juta. Pada 14 Agustus, putusan akhirnya dibacakan dan Wilson dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. Selain uang Rp 40 juta yang diamankan di rumah Suryana, petugas KPK menyita duit Rp 75 juta di rumah Hendra Kurniawan. Uang itu ditengarai merupakan sisa commitment fee yang diberikan keluarga terdakwa.

Praktik korupsi yang masih mudah ditemui di lingkungan lembaga pengadilan menjadi cambuk bagi Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pembinaan aparaturnya. Pun, mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah ada saat ini mesti dimaksimalkan untuk membersihkan pengadilan dari perilaku koruptif.

Meski sudah mengambil sikap tegas terhadap hakim anggota Pengadilan Tipikor Bengkulu Suryana dan panitera pengganti Hendra Kurniawan yang tertangkap tangan KPK Kamis (7/9), MA tetap harus melakukan evaluasi. Khususnya dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

“Regulasi pengawasan hakim harus diubah,” kata peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar. Menurut Erwin, perbaikan sistem pengawasan tetap harus dilakukan. Namun, bukan hanya oleh MA. Tapi juga Komisi Yudisial (KY) yang notabene memang bertugas menjaga marwah para hakim.

Menurut dia, dualisme pengawasan hakim oleh MA dan KY menjadi salah satu sebab tidak berjalannya sistem pengawasan terhadap para hakim. “Dualisme itu membuat tidak ada standar,” ungkapnya. Dualisme itu justru membuat sistem pengawasan yang sudah ada tidak berjalan efektif.

Selain perbaikan pengawasan, RUU Jabatan Hakim juga harus segera disahkan untuk mempercepat reformasi lembaga peradilan. Dalam aturan itu sebagian berkaitan dengan integritas hakim. Sehingga tidak ada lagi hakim yang berbuat curang. Apalagi menerima suap atau terlibat praktik korupsi. “Semua itu untuk mempercepat reformasi lembaga peradilan,” bebernya.

Untuk diketahui, MA sejatinya memiliki instrumen untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lembaga peradilan. Yakni, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9/2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Pengaduan itu bisa dilaporkan melalui berbagai cara. Antara lain, aplikasi siwas MA di situs MA, layanan pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail), faksimili, telepon, meja pengaduan, surat dan kotak pengaduan yang ada di seluruh lembaga peradilan. Semua indikasi pelanggaran bisa disampaikan melalui sistem itu. Misal, kode etik, perilaku menyimpang hakim serta panitera.

Ketua Muda Pengawasan MA Hakim Agung Sunarto menyatakan, pihaknya bekerjasama dengan bidang pencegahan KPK untuk merumuskan sistem pengaduan dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, badan peradilan di seluruh tanah air bisa diawasi secara ketat. “Kalau informasinya (masyarakat, Red) berkaitan dengan gratifikasi, kami serahkan ke KPK,” ujarnya. (RB)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Kapolri  Segera Menemui  Menkopolhukam Bahas Densus Antikorupsi
Kapolri Segera Menemui Menkopolhukam Bahas Densus Antikorupsi
Kamis, 19 Oktober 2017 20:47 WIB
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku akan menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto guna membahas tentang
Tunjangan Veteran Mulai Januari Naik 25 Persen
Tunjangan Veteran Mulai Januari Naik 25 Persen
Kamis, 19 Oktober 2017 20:41 WIB
JAKARTA -Presiden Joko Widodo memutuskan kenaikan tunjangan bagi veteran saat menutup Kongres ke-11 Legiun Veteran Republik Indonesia 2017 di Hotel
Hari Pertama Ngantor, Anies Baswedan Terima Demonstran
Hari Pertama Ngantor, Anies Baswedan Terima Demonstran
Selasa, 17 Oktober 2017 19:22 WIB
JAKARTA - Hari pertama menjalankan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerima perwakilan massa demonstran.
AHY Kunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Begini Kisahnya
AHY Kunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Begini Kisahnya
Selasa, 17 Oktober 2017 19:18 WIB
JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (17/10) pagi mengunjungi Basuki T Purnama (Ahok) di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua,