Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?


Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?

JAKARTA - Spekulasi di balik pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia terus berkembang. Bahkan ada yang mengaitkan dengan langkah pembubaran HTI karena motif dendam atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub lalu," kata Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman, Senin (8/5) seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group).

Habiburokhman menjelaskan isu balas dendam bisa saja muncul karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok. Makanya itu, dia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan untuk melakukan pembubaran ormas.

"Kami menyesalkan berita pembubaran HTI yang terkesan dilakukan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses hukum yang terbuka," katanya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi.

Pemerintah harus berpedoman pada UU 17/2013 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, Pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.

Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga.

"Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan," ujar Habiburokhman.

Hal ini jelas diatur Pasal 70 ayat (1) UU Ormasyang berbunyi,

"Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". (rus/rmol/jpg/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Senin, 18 Juni 2018 21:37 WIB
JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
Senin, 18 Juni 2018 21:19 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, terpidana kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto belum melunasi
Arus Mudik 2018 Alami Penurunan Kemacetan 60 Persen
Arus Mudik 2018 Alami Penurunan Kemacetan 60 Persen
Senin, 18 Juni 2018 21:16 WIB
JAKARTA -Puncak arus mudik 2018 telah berlalu. Bahkan sejumlah masyarakat saat ini satu persatu mulai kembali ke perantauan. Kendati demikian
Tim SAR Hentikan Total Pencarian, Semua Korban Hilang Sudah Ditemukan
Tim SAR Hentikan Total Pencarian, Semua Korban Hilang Sudah Ditemukan
Rabu, 13 Juni 2018 21:21 WIB
KAYUAGUNG - Pencarian korban tenggelamnya speed boot Albert yang mengalami kecelakaan Rabu (13/6) pukul 09.00 WIB akhirnya ditemukan.