Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?


Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?

JAKARTA - Spekulasi di balik pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia terus berkembang. Bahkan ada yang mengaitkan dengan langkah pembubaran HTI karena motif dendam atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub lalu," kata Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman, Senin (8/5) seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group).

Habiburokhman menjelaskan isu balas dendam bisa saja muncul karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok. Makanya itu, dia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan untuk melakukan pembubaran ormas.

"Kami menyesalkan berita pembubaran HTI yang terkesan dilakukan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses hukum yang terbuka," katanya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi.

Pemerintah harus berpedoman pada UU 17/2013 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, Pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.

Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga.

"Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan," ujar Habiburokhman.

Hal ini jelas diatur Pasal 70 ayat (1) UU Ormasyang berbunyi,

"Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". (rus/rmol/jpg/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Penting! HTI Sudah Dibubarkan, tapi Bendera Tauhid Tetap Diizinkan
Penting! HTI Sudah Dibubarkan, tapi Bendera Tauhid Tetap Diizinkan
Sabtu, 22 Juli 2017 22:13 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soedarmo menyatakan bahwa langkah pemerintah membubarkan
Kajati Minta Kejari Ungkap Kasus Besar
Kajati Minta Kejari Ungkap Kasus Besar
Sabtu, 22 Juli 2017 14:31 WIB
PANGKALPINANG - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Happy Hadiastuti meminta kepada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari), di
BPK :  Aset Senilai 18,14 M Tidak Diketahui Keberadaannya
BPK : Aset Senilai 18,14 M Tidak Diketahui Keberadaannya
Jum'at, 21 Juli 2017 18:42 WIB
PANGKALPINANG - Hal yang dikecualikan dalam opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), 2016
Pembuat Hoaks Sungguh Bernyali, Berani Edit Foto Pasukan Kopassus
Pembuat Hoaks Sungguh Bernyali, Berani Edit Foto Pasukan Kopassus
Jum'at, 21 Juli 2017 15:56 WIB
JAKARTA - Bisa dibilang, pembuat dan penyebar hoaks yang satu ini mungkin punya nyali setara Spider-Man.