Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?


Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?

JAKARTA - Spekulasi di balik pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia terus berkembang. Bahkan ada yang mengaitkan dengan langkah pembubaran HTI karena motif dendam atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub lalu," kata Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman, Senin (8/5) seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group).

Habiburokhman menjelaskan isu balas dendam bisa saja muncul karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok. Makanya itu, dia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan untuk melakukan pembubaran ormas.

"Kami menyesalkan berita pembubaran HTI yang terkesan dilakukan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses hukum yang terbuka," katanya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi.

Pemerintah harus berpedoman pada UU 17/2013 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, Pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.

Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga.

"Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan," ujar Habiburokhman.

Hal ini jelas diatur Pasal 70 ayat (1) UU Ormasyang berbunyi,

"Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". (rus/rmol/jpg/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
3 Tokoh Paling Layak Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019
3 Tokoh Paling Layak Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019
Jum'at, 23 Februari 2018 22:28 WIB
JAKARTA - Alvara Research Center merilis hasil survei mengenai sosok yang pantas menjadi pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Gerindra, Wouw!
Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Gerindra, Wouw!
Jum'at, 23 Februari 2018 22:23 WIB
JAKARTA - Hasil survei Alvara Research Centre menunjukkan bahwa Partai Golkar, PDIP, dan Gerindra merupakan tiga partai dengan popularitas tertinggi.
Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
Kamis, 15 Februari 2018 09:19 WIB
JAKARTA -Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizkiyansyah menilai, penangkapan terhadap sejumlah calon kepala daerah oleh KPK dalam beberapa
Kapolri Naik Mobil Baracuda Menuju Lapangan Mako Brimob
Kapolri Naik Mobil Baracuda Menuju Lapangan Mako Brimob
Kamis, 15 Februari 2018 09:09 WIB
JAKARTA -Kapolri Jenderal Tito Karnavian disambut meriah kehadirannya oleh jajaran anggota Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (15/2) pagi.