Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?


Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?

JAKARTA - Spekulasi di balik pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia terus berkembang. Bahkan ada yang mengaitkan dengan langkah pembubaran HTI karena motif dendam atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub lalu," kata Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman, Senin (8/5) seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group).

Habiburokhman menjelaskan isu balas dendam bisa saja muncul karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok. Makanya itu, dia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan untuk melakukan pembubaran ormas.

"Kami menyesalkan berita pembubaran HTI yang terkesan dilakukan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses hukum yang terbuka," katanya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi.

Pemerintah harus berpedoman pada UU 17/2013 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, Pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.

Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga.

"Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan," ujar Habiburokhman.

Hal ini jelas diatur Pasal 70 ayat (1) UU Ormasyang berbunyi,

"Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". (rus/rmol/jpg/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Kamis, 19 April 2018 09:48 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mendukung penegakan hukum bagi oknum pegawai pajak yang terkena Operasi Tangkap
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
Senin, 16 April 2018 16:09 WIB
JAKARTA - Direktur Umum (Dirut) PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi saat ditanya wartawan, tak menepis jika PT Timah
 PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
Senin, 16 April 2018 14:58 WIB
JAKARTA - PT Timah Tbk mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/4). Dalam rapat RSUP
Musda Golkar Sijunjung Ricuh, Kaca dan Pot Bunga Pecah Berserakan
Musda Golkar Sijunjung Ricuh, Kaca dan Pot Bunga Pecah Berserakan
Senin, 16 April 2018 10:54 WIB
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Sijunjung yang berlangsung di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Golkar Sumatera Barat (Sumbar),