Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?


Ada Dendam Kekalahan Ahok di Balik Pembubaran HTI?

JAKARTA - Spekulasi di balik pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia terus berkembang. Bahkan ada yang mengaitkan dengan langkah pembubaran HTI karena motif dendam atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa pembubaran HTI adalah upaya balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub lalu," kata Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburokhman, Senin (8/5) seperti yang dilansir RMOL (Jawa Pos Group).

Habiburokhman menjelaskan isu balas dendam bisa saja muncul karena banyaknya petinggi pemerintah yang dianggap dekat dengan Ahok. Makanya itu, dia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam memutuskan untuk melakukan pembubaran ormas.

"Kami menyesalkan berita pembubaran HTI yang terkesan dilakukan tergesa-gesa dan tanpa melalui proses hukum yang terbuka," katanya.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pada prinsipnya pembubaran organisasi massa harus dipertimbangkan dengan masak-masak karena yang dipertaruhkan adalah hak atas kebebasan berorganisasi yang merupakan salah satu inti dari demokrasi.

Pemerintah harus berpedoman pada UU 17/2013 tentang Ormas untuk membubarkan HTI. Menurut Pasal 60 ayat (2) UU Ormas, Pemerintah seharusnya menenempuh cara-cara persuasif sebelum pada akhirnya membubarkan HTI.

Peringatan pun mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan kesatu, peringatan kedua dan peringatan ketiga.

"Setelah melakukan langkah-langkah persuasif dan memberikan peringatan bertahap, Pemerintah dalam hal ini juga tidak bisa begitu saja langsung membubarkan HTI. Pembubaran HTI sebagai Ormas hanya bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan," ujar Habiburokhman.

Hal ini jelas diatur Pasal 70 ayat (1) UU Ormasyang berbunyi,

"Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia". (rus/rmol/jpg/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Program Bebas Rutilahu, Giliran Rumah Eko Purnama Dibedah
Program Bebas Rutilahu, Giliran Rumah Eko Purnama Dibedah
Selasa, 19 September 2017 13:34 WIB
PANGKALPINANG - Program bebas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel
Sudah 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK, 300 Lebih Bermasalah
Sudah 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK, 300 Lebih Bermasalah
Selasa, 19 September 2017 11:26 WIB
JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mencatat, sudah 77 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Terduga Teroris Dibekuk sebelum Presiden Jokowi Mendarat
Terduga Teroris Dibekuk sebelum Presiden Jokowi Mendarat
Selasa, 19 September 2017 11:19 WIB
CIREBON - Seorang terduga teroris ditangkap polisi di area luar Bandara Cakrabuana (Penggung), Kota Cirebon, Jabar, beberapa jam sebelum kedatangan
Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
Selasa, 19 September 2017 10:50 WIB
BLITAR - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tak ambil pusing atas polemik terkait instruksi agar seluruh prajuritnya menonton film