Penggajian PNS Bakal Direvisi


Penggajian PNS Bakal Direvisi

    JAKARTA - Pemerintah tak akan lagi mengucurkan dana berlebih untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) non job. Sebab, pangkat karir kini hanya melekat pada jabatan yang diemban. Seperti diketahui, saat ini pangkat karir PNS masih melekat pada perorangan. Artinya, saat yang bersangkutan sudah tak lagi menjabat, besaran gaji pun akan tetap sama meski beban kerja sudah jauh berbeda. Misalnya, seorang PNS dengan golongan IV A dan menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) suatu kementerian. Dengan tanggung jawab tersebut, dia masuk menjadi Eselon I.

    Posisi ini tentu mendongkrak gaji dan tunjangan yang diterima. Tapi sayangnya, saat dia tak lagi menjabat dan tak memiliki beban kerja yang sama, besaran gaji tersebut tak mengalami penyesuaian. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, hal itu tidak akan terjadi lagi ke depan seiring dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

    Mereka yang sudah meninggalkan jabatannya, maka pangkat tak akan lagi melekat. Dengan begitu, besaran gaji dan tunjangan pun akan menyesuaikan. ”Kalau sekarang kan masih melekat pangkatnya. Nanti, tidak lagi,” ujarnya. Selain itu, ke depan tak akan ada lagi istilah golongan I-IV dalam jajaran aparatur sipil negara (ASN). Istilah tersebut diganti dengan kelas jabatan yang dimulai dari 1-15. 

    Selain itu, pemetaan untuk pengalihan kelas jabatan ini sudah mulai berjalan. Ditingkat pemerintah pusat, evaluasi sudah berjalan 100 persen. ”Ini nunggu PNS daerah,” katanya. Asdep Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Otok Kuswandaru mengatakan, berlakunya aturan soal jabatan ini akan berbarengan dengan keluarnya PP gaji dan tunjangan yang tengah digodok. Sehingga, aturan bisa saling melengkapi. ”Tahun ini kita targetkan rampung,” ungkapnya, seperti diberitakan Jawa Pos.

    Dengan perubahan aturan ini, Otok meyakini, negara bisa sangat efisien. Negara hanya akan menggaji mereka sesuai dengan beban kerjanya. Tak ada lagi gaji besar bagi mereka yang sudah non job, apalagi untuk mereka yang terkena sanksi pidana korupsi, pelanggaran disiplin berat dan lainnya.

    ”Prinsipnya, pangkat melekat ke jabatan bukan perorangan. Ke depan, reformasi birokrasi akan luar biasa,” tuturnya. Dia menambahkan, dalam PP 11/2017 juga diamatkan soal pembatasan masa jabatan. Sebuah jabatan hanya boleh diduduki selama lima tahun. Selanjutnya, harus dilakukan kembali seleksi untuk pengisian jabatan tersebut. Semua orang yang sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam PP 11/2017 berhak mengikuti seleksi tersebut, termasuk pejabat sebelumnya.

Pegawai pemerintah baik PNS maupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) akan mendapatkan tiga komponen gaji yaitu gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Hal itu diatur dalam PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara (ASN).

    Bahkan untuk pensiun, PPPK juga dapat asalkan yang bersangkutan bersedia mau membayar iuran pensiun. Menurut Otok Kuswandaru, Asdep Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), banyak pelamar kerja yang ngotot menjadi PNS.

    Padahal posisi PNS dan PPPK sama dari sisi kesejahteraan. Di aturan awal, PNS memang mendapatkan pensiun, sedangkan PPPK tidak. Namun, dengan aturan baru (PP Manajemen ASN), PPPK bisa mendapatkan pensiun asalkan mereka mau menyicil iurannya. "PPPK yang bekerja di suatu instansi, bisa mengajukan untuk iuran pensiunnya yang secara otomatis dipotong bulanan layaknya PNS," terang Otok, Minggu (7/5).

    Untuk jabatan, lanjutnya, PPPK memang tidak bisa menempati jabatan struktural. PPPK hanya bisa ditempatkan di jabatan fungsional. Namun, PPPK tidak dibatasi usia seperti PNS. "PNS dibatasi usia baik saat masuk (maksimal 35 tahun) maupun pensiun (58 tahun). Sedangkan PPPK tidak ada pembatasan usia. Pelamar di atas 35 tahun bisa melamar. Saat usianya sudah di atas 58 tahun tapi tenaga/kemampuannya masih dibutuhkan, yang bersangkutan bisa terus bekerja," bebernya. Mengingat posisi PNS dan PPPK setara dari sisi kesejahteraan, lanjut Otok, untuk rekrutmennya pun sama. Di mulai dari usulan pengadaan oleh instansi, ada formasi jabatannya, dan tes kompetensi dasar dan bidang. (esy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Program Bebas Rutilahu, Giliran Rumah Eko Purnama Dibedah
Program Bebas Rutilahu, Giliran Rumah Eko Purnama Dibedah
Selasa, 19 September 2017 13:34 WIB
PANGKALPINANG - Program bebas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang yang bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel
Sudah 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK, 300 Lebih Bermasalah
Sudah 77 Kepala Daerah Kena OTT KPK, 300 Lebih Bermasalah
Selasa, 19 September 2017 11:26 WIB
JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mencatat, sudah 77 kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Terduga Teroris Dibekuk sebelum Presiden Jokowi Mendarat
Terduga Teroris Dibekuk sebelum Presiden Jokowi Mendarat
Selasa, 19 September 2017 11:19 WIB
CIREBON - Seorang terduga teroris ditangkap polisi di area luar Bandara Cakrabuana (Penggung), Kota Cirebon, Jabar, beberapa jam sebelum kedatangan
Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
Nobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
Selasa, 19 September 2017 10:50 WIB
BLITAR - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tak ambil pusing atas polemik terkait instruksi agar seluruh prajuritnya menonton film