Tanpa Izin Polisi, Kegiatan di Masjid Bisa Dibubarkan


Tanpa Izin Polisi, Kegiatan di Masjid Bisa Dibubarkan

Polres Pangkalpang Sebar Surat Edaran

    PANGKALPINANG - Polres Pangkalpinang membuat surat edaran yang ditujukan untuk ketua dan pengurus masjid. Surat edaran bertuliskan, bahwa setiap kegiatan apapun yang mengunakan fasilitas tempat ibadah oleh ormas atau kelompok tertentu wajib mendapatkan izin dari pihak kepolisian setempat, karena dikhawatirkan kegiatan ormas tersebut digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme, pro kekerasan, dan anti pancasila. Bukan hanya kepada pengurus atau ketua masjid, surat edaran juga ditujukan ke tempat ibadah lainnya baik gereja, maupun tempat ibadah vihara yang ada di wilayah hukum Polres Pangkalpinang.

    Menurut Kasat Intelkam Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra, surat edaran dari pihak kepolisian ini sangat mudah dalam mengawasi pergerakan ormas yang Anti Pancasila dan beraliran radikalisme serta pro kekerasan karena mampu merusak kerukunan beragama. "Sebagai tindak lanjut dalam mengantisipasi masuknya paham radikalisme, pro kekerasan dan anti Pancasila ke Bangka Belitung," ujarnya, Kamis (4/5).

    Dirinya membantah jika surat edaran tersebut membatasi acara dakwah. Hal ini harus diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. "Kami tidak menghalangi dakwah, ini yang harus diluruskan. Agar tidak timbul fitnah. Disuratkan tidak ada tulisan pelarangan berdakwah ataupun dilarang melakukan pengajian. Yang dilarang adalah menyebar ajaran radikal, Pro kekerasan serta anti Pancasila," tegasnya.

    Dirinya pun berharap kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya di Pangkalpinang untuk dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pergerakan ormas yang menyebarkan paham radikalisme, pro kekerasan dan anti pancasila. "Kita harapkan masyarakat tidak ikut terprovokasi, bila perlu bantu polri dalam pengawasan agar kerukunan antar umat beragama dapat kita jaga bersama," harapnya.

    Dihimpun Radar Bangka, surat edaran Polres Pangkalpinang dengan nomor B/12/IV/2017/Intelkam dengan perihal ketentuan kegiatan Ormas atau kelompok golongan masyarakat yang menggunakan fasilitas masjid. Tercantum tanggal dikeluarkan surat edaran tersebut pada 28 April 2017.

    Beberapa rujukan tertulis pada surat dimulai dari aturan Undang-undang, Juklak Kapolri hingga Peraturan Menteri Agama. Kemudian sehubungan dengan rujukan tersebut, diberitahukan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan masjid WAJIB mendapat izin dari kepolisian karena dikhawatirkan kegiatan digunakan untuk menyebar paham atau ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila.

    Ormas atau kelompok masyarakat tertentu tersebut jika tidak dapat menunjukkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) atau surat izin keramaian dari kepolisian terhadap kegiatan yang akan diadakan, maka ketua dan pengurus masjid WAJIB MENOLAK untuk tidak memberikan izin menggunakan fasilitas masjid.

    Apabila tetap melaksanakan kegiatan tanpa adanya izin kepolisian, makan akan dilakukan tindakan hukum berupa pembubaran kegiatan dan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan PAsal 510 KUH (Pidana) dan Juklap Kapolri No.Pol: Juklap/02/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Untuk penyampaian informasi yang berkenaan dengan hal tersebut, dpat menghubungi Kasat Intelkam Polres Pangkalpinang, AKP M Adi Putra.(bai/rb)




Banner

Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Gubernur Resmikan Wisata Mangrove Silvofishery
Gubernur Resmikan Wisata Mangrove Silvofishery
Sabtu, 29 Juli 2017 01:32 WIB
KOBA - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), D. H. Erzaldi Rosman bersama Ketua TP PKK Provinsi Babel dan unsur Forkopimda
Pendaftaran CPNS 2017 Mulai Dibuka 1 Agustus
Pendaftaran CPNS 2017 Mulai Dibuka 1 Agustus
Kamis, 27 Juli 2017 20:33 WIB
JAKARTA - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM
Boikot Produk Israel
Boikot Produk Israel
Rabu, 26 Juli 2017 12:00 WIB
JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengecam tindakan tentara Israel yang melarang warga Palestina beribadah
Inilah 10 Wakil Rakyat Terbaik 2017 Versi Panggung Indonesia
Inilah 10 Wakil Rakyat Terbaik 2017 Versi Panggung Indonesia
Selasa, 25 Juli 2017 16:41 WIB
JAKARTA - Di tengah citra buruk yang masih melekat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Panggung Indonesia