Indonesia Darurat PNS, Prioritas Guru Daerah 3T


Indonesia Darurat PNS, Prioritas Guru Daerah 3T

    JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak melakukan rekrutmen CPNS. Padahal, sebanyak 125 ribu PNS pensiun setiap tahun.

    Bambang khawatir, jumlah PNS di pusat dan daerah akan minus bila pemerintah tidak mengantisipasi hal tersebut. Dia menilai, pemerintah bisa saja mengeluarkan Inpres seperti kejadian 1977. Kala itu, daerah dan pusat kekurangan tenaga pendidik. Alhasil, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres 3/1977 yang memberikan kesempatan kepada siswa SMP untuk masuk sekolah pendidikan guru (SPG) dan langsung dikaryakan.

    "Saat ini jumlah PNS kita sudah minus. Ada pensiun, tetapi penggantian pensiun tidak ada. Hingga 2020 akan menjadi tahun-tahun sulit bila tidak ada langkah pemerintah untuk menghitung teliti kebutuhan pegawai di seluruh daerah," terang Bambang kepada JPNN, Minggu (16/4). Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah PNS hasil e-PUPNS 2015 sebanyak 4,43 juta. Jumlah tersebut terus berkurang karena tidak ada penambahan jumlah pegawai. Kecuali untuk formasi khusus, itu pun jumlahnya tidak sebanding dengan PNS yang pensiun.

    Tak mengherankan, Bambang menyarankan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer dan PTT yang sudah mengabdi belasan hingga pulutan tahun guna menutupi kekurangan pegawai. "Pemerintah tidak terasa karena di instansi ada honorer dan PNS. Bila honorernya mogok kerja, baru terasa dampaknya," tandasnya. 

     Bambang juga menyinggung sikap pemerintah yang enggan mengangkat guru honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS dengan alasan kompetensi rendah dinilai tidak beralasan. Bila dilihat dari latar belakang pengangkatan guru honorer menjadi CPNS, hal itu merupakan imbas Inpres 3/1977 yang dikeluarkan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik. "Guru honorer baik K1 maupun K2 yang berusia di atas 35 tahun itu sisa-sisa dari kebijakan masa lalu. Saat itu, lulusan SMP diarahkan ke SPG agar ada tenaga pendidik," kata dia.

    Bahkan, siswa SPG kelas dua pun langsung dipekerjakan karena negara kekurangan tenaga pendidik. Meski begitu, yang mendaftar di SPG tidak banyak. Umumnya yang mendaftar adalah siswa dengan prestasi akademik di atas 20 besar. Guru pun menjadi pilihan terakhir bagi siswa. "Kalau sudah begitu bagaimana bisa diharapkan kompetensi mereka tinggi. Masa ada the big five atau the big ten mau jadi guru. Biasanya yang mau jadi guru itu, maaf-maaf saja peringkatnya di atas sepuluh atau 20," tuturnya.

    Bila pemerintah tetap ngotot mempertahankan kompetensi sebagai syarat utama untuk guru honorer menjadi CPNS, hal itu dinilai akan gagal. Untuk menyelesaikan masalah honorer K2 cukup dengan pendekatan kemanusiaan. "Dan, sepatutnya pemerintah juga yang menyelesaikan. Apalagi banyak honorer yang usianya di atas 40 dan 50 tahun," pungkas politikus Gerindra ini.

Prioritas Guru Daerah 3T

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memprioritaskan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru untuk ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Memang ada pengangkatan guru untuk menjadi CPNS sebanyak 6.300 orang pada tahun ini, namun pengangkatan guru ini diprioritaskan untuk ditempatkan di daerah 3T, termasuk ada empat daerah 3T di Jawa Timur, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Situbondo, dan Bondowoso," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Muhadjir Effendi.    

    Ia mengakui kekurangan tenaga guru terjadi di berbagai daerah, bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Malang, namun tahun ini tidak ada pengangkatan guru di wilayah Kabupaten Malang maupun lainnya, kecuali di daerah 3T. Kabupaten Malang tidak termasuk daerah 3T, lanjutnya, sehingga tidak ada pengangkatan guru. "Kalau Kabupaten Malang masuk daerah 3T, saya bisa dimarahi pak bupati. Sebenarnya tidak ada moratorium untuk tenaga pendidik, tetapi memang tidak ada kebijakan pengangkatan tenaga pendidik baru," paparnya.

    Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik tersebut, katanya, strategi yang diterapkan adalah melalui Program Guru Keahlian Ganda. Guru normatif dan adaptif dididik kembali, dan dibekali kemampuan mata pelajaran produktif. "Dengan cara ini, kebutuhan guru, terutama SMK bisa diatasi tanpa mengangkat guru. Ada sekitar 12.000 guru yang lulus pendidikan guru berkeahlian ganda pada tahun lalu. Dan, tahun ini ada 15.000 guru yang mendaftar program ini," katanya.

    Kemendikbud menargetkan ada 40.000 guru dengan keahlian ganda pada 2018. "Ini berlaku untuk semua keahlian produkti, sehingga satu guru bisa mengajar beberapa mata pelajaran," terangnya. (esy/jpnn)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Penuhi Panggilan KPK, Kwik Kian Gie Blakblakan soal SKL BLBI
Penuhi Panggilan KPK, Kwik Kian Gie Blakblakan soal SKL BLBI
Selasa, 12 Desember 2017 06:13 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Kwik Kian Gie memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia dimintai keterangan sebagai saksi
Kasat Reskrim Polres Manggarai Dikabarkan Terjaring OTT
Kasat Reskrim Polres Manggarai Dikabarkan Terjaring OTT
Selasa, 12 Desember 2017 04:54 WIB
JAKARTA - Kasat Reskrim Polres Manggarai Iptu AF dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar
Dayang Donna Siapkan Program Rp 5 M Setiap Desa per Tahun
Dayang Donna Siapkan Program Rp 5 M Setiap Desa per Tahun
Selasa, 12 Desember 2017 04:53 WIB
PENAJAM PASER UTARA - Dayang Donna sudah berkontribusi untuk pembangunan Kaltim. Dan ke depan untuk warga Penajam Paser Utara.
Lapor, Pak Presiden! Ketua DPR Kosong
Lapor, Pak Presiden! Ketua DPR Kosong
Senin, 11 Desember 2017 21:49 WIB
JAKARTA - Pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR akhirnya diterima rapat paripurna, Senin (11/12). Posisi Ketua DPR pun kosong,