Pemerintah Kaji Biaya Pindah Ibu Kota


Pemerintah Kaji Biaya Pindah Ibu Kota

JAKARTA - Pemerintah ternyata tidak sekadar melempar wacana terkait pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bahkan sudah menyiapkan kajiannya hingga pada tahap pembiayaannya.

    Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pun mengisyaratkan soal kajian itu. "Pokoknya ada deh," ujarnya di kompleks Istana Negara, Senin (10/4). Kajian itu juga mencakup daerah yang akan menjadi lokasi ibu kota. Namun, Kalimantan diuntungkan karena bukan daerah rawan bencana gempa.

    Hanya saja Bambang belum bersedia memerincinya. Namun, saat ditanya tentang kemungkinan membangun istana negara di bakal ibu kota pemerintahan, mantan menteri keuangan itu langsung menyodorkan jawaban diplomatis. "Pokoknya ada pusat pemerintahan, bentuknya istana atau bukan nggak penting. Pokoknya kantor presiden, tempat tinggal presiden dan kementerian-kementerian. Sama seperti di Jakarta sini," tuturnya.

    Bambang bahkan menyinggung kemungkinan penetapan pemindahan ibu kota pemerintahan sudah dilakukan sebelum 2019. Hanya saja, dia mengingatkan bahwa prosesnya tidak singkat. Menurutnya, 2019 itu baru tahap penetapannya. Sedangkan realisasinya tidak serta-merta. "Kan tidak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan membangun kota dari nol. Kami inginnya membangun dari nol, bukan kota yang sudah ada," tegasnya.

    Sementara Wakil Ketua Komisi III Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menilai, butuh konsistensi untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Palangkaraya. Sebab, wacana itu bukan lah hal baru melainkan melanjutkan gagasan dari Presiden RI I Soekarno.
    "Ini masalah konsistensi. Ini kan bicara gagasan Bung Karno yang mau dikonkretkan Pak Jokowi. Harapan kita ke depan gagasan Bung Karno ini diteruskan presiden-presiden mendatang," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

    Gagasan Bung Karno untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya dari berbagai aspek menurutnya memang layak. Di daerah tersebut, tidak ada gempa, tanahnya stabil, dan luasnya mendukung. Lagi pula, kondisi Jakarta dengan fenomena hari ini kata Desmond tidak tepat lagi menjadi ibu kota. Namun, pemindahan ibu kota negara tersebut belum siap dilaksanakan hari ini.

    Sebab, perlu kesiapan anggaran untuk membangun infrastruktur pemerintahan. "APBN sekarang tidak ada yang siap. DAK DAU saja, pemerintahan Jokowi masih utang ke pemerintah daerah," tutur dia. Artinya, butuh waktu lama setidaknya lima sampai sepuluh tahun untuk membangun infrastruktur saja. "Termasuk moving orang-orang di sana juga butuh waktu lama," sebut Desmond.

    Namun sebagai sebuah gagasan dan bagian yang diwacanakan, hal ini kata dia perlu disikapi dengan keputusan politik yang dilakukan penyelanggara negara. "Bukan sebatas Pak Jokowi saja, niat baik ini harus konsisten," pungkas politikus Gerindra itu.(fat/jpnn/JPG)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Kamis, 19 April 2018 09:48 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mendukung penegakan hukum bagi oknum pegawai pajak yang terkena Operasi Tangkap
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
Senin, 16 April 2018 16:09 WIB
JAKARTA - Direktur Umum (Dirut) PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi saat ditanya wartawan, tak menepis jika PT Timah
 PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
Senin, 16 April 2018 14:58 WIB
JAKARTA - PT Timah Tbk mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/4). Dalam rapat RSUP
Musda Golkar Sijunjung Ricuh, Kaca dan Pot Bunga Pecah Berserakan
Musda Golkar Sijunjung Ricuh, Kaca dan Pot Bunga Pecah Berserakan
Senin, 16 April 2018 10:54 WIB
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Sijunjung yang berlangsung di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Golkar Sumatera Barat (Sumbar),