Gerindra Ditawari 4 Kursi Menteri


Gerindra Ditawari 4 Kursi Menteri

    JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa partainya mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk masuk ke pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, partai pimpinan Prabowo Subianto itu bahkan ditawari empat kursi menteri di Kabinet Kerja.

    Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo bahwa Gerindra ditawari empat posisi di pemerintahan,” ujar Arief melalui pesan singkat, Selasa (3/1). Politikus yang sebelumnya sering mengaku sebagai ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN itu bahkan memerinci pos-pos kementerian yang ditawarkan ke Gerindra. “Yaitu Menkopolkam, Mentan (menteri pertanian, red), Menaker (menteri tenaga kerja, red) dan kepala KSP (kepala staf kepresidenan, red),” tuturnya. Kendati demikian, hingga saat ini Jokowi -sapaan Joko Widodo- belum menawarkan hal itu secara langsung ke Prabowo. Bila tawaran itu memang benar, katanya, Prabowo pasti menginformasikannya ke DPP Gerindra.

    "Biasanya Pak Prabowo pasti menginformasikan kepada para pengurus pusat," sambung Arief. Karenanya Arief menegaskan, kewenangan untuk memutuskan apakah Gerindra masuk ke pemerintahan atau tetap menjadi oposisi berada di tangan Prabowo. "Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," sebutnya.

Hanya saja, kata Arief, tidak ada satupun kader Partai Gerindra maupun loyalis Prabowo yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi. Sebab, kader Partai Gerindra hanya akan masuk ke dalam kabinet jika dipimpin langsung oleh Prabowo.
    "Kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo karena akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019," sebut dia.

Arif pun menegaskan, partainya lebih baik memanaskan mesin politik pada 2018 sebelum pemilu serentak yang digelar 2019. Sebab, seluruh kader Gerindra sepakat untuk mengusung Prabowo menjadi presiden. “Seluruh kader Gerindra sepakat mengusung PS (Prabowo Subianto, red) sebagai capres 2019 dan berjuang untuk memenangkannya," pungkas Arief.

    Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso meyakini Presiden Joko Widodo akan segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle) lagi. Meski ada bantahan dari istana, namun Priyo mengaku mendapat sinyal bahwa presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu akan merombak menteri-menterinya lagi.

    “Saya dengar itu santer kuat akan terjadi reshuffle meski dibantah kalangan istana," ujarnya saat ditemui di sela-sela jumpa pers Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Priyo menambahkan, berdasar pengalamannya sebagai wakil rakyat, reshuffle pasti terjadi usai digembar-gemborkan media massa. Menurutnya, sejak era Presiden Soeharto hingga saat ini tidak pernah ada reshuffle tanpa sebelumnya didahului berita di media. "Jadi kalau anda beritakan gini, meski dibantah, saya feeling tetep akan terjadi. Ini berdasarkan pengalaman tujuh belas tahun," pungkas mantan wakil ketua DPR itu.(dna/jpg)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
BNN Bongkar Penyelundupan Sabu-Sabu asal Malaysia di Aceh
BNN Bongkar Penyelundupan Sabu-Sabu asal Malaysia di Aceh
Kamis, 21 September 2017 16:54 WIB
JAKARTA - Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea Cukai dan BNN Provinsi (BNNP) Nangroe Aceh Darussalam (NAD)
Presiden Jokowi Kalah Cepat dengan Panglima TNI
Presiden Jokowi Kalah Cepat dengan Panglima TNI
Rabu, 20 September 2017 15:34 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Presiden Joko Widodo yang juga Panglima tertinggi TNI kalah cepat
Film G30S PKI Bukan Urusan Mendagri
Film G30S PKI Bukan Urusan Mendagri
Rabu, 20 September 2017 18:16 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolomengatakan, tidak pernah memberi izin maupun melarang pemutaran kembali film G 30 S/PKI,
Sudah Rekaman E-KTP tapi Belum Jadi, Ini Penyebabnya
Sudah Rekaman E-KTP tapi Belum Jadi, Ini Penyebabnya
Rabu, 20 September 2017 01:12 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrullah menyebut, sebanyak 9,3 juta warga belum