Gerindra Ditawari 4 Kursi Menteri


Gerindra Ditawari 4 Kursi Menteri

    JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa partainya mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk masuk ke pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, partai pimpinan Prabowo Subianto itu bahkan ditawari empat kursi menteri di Kabinet Kerja.

    Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo bahwa Gerindra ditawari empat posisi di pemerintahan,” ujar Arief melalui pesan singkat, Selasa (3/1). Politikus yang sebelumnya sering mengaku sebagai ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN itu bahkan memerinci pos-pos kementerian yang ditawarkan ke Gerindra. “Yaitu Menkopolkam, Mentan (menteri pertanian, red), Menaker (menteri tenaga kerja, red) dan kepala KSP (kepala staf kepresidenan, red),” tuturnya. Kendati demikian, hingga saat ini Jokowi -sapaan Joko Widodo- belum menawarkan hal itu secara langsung ke Prabowo. Bila tawaran itu memang benar, katanya, Prabowo pasti menginformasikannya ke DPP Gerindra.

    "Biasanya Pak Prabowo pasti menginformasikan kepada para pengurus pusat," sambung Arief. Karenanya Arief menegaskan, kewenangan untuk memutuskan apakah Gerindra masuk ke pemerintahan atau tetap menjadi oposisi berada di tangan Prabowo. "Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," sebutnya.

Hanya saja, kata Arief, tidak ada satupun kader Partai Gerindra maupun loyalis Prabowo yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi. Sebab, kader Partai Gerindra hanya akan masuk ke dalam kabinet jika dipimpin langsung oleh Prabowo.
    "Kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo karena akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019," sebut dia.

Arif pun menegaskan, partainya lebih baik memanaskan mesin politik pada 2018 sebelum pemilu serentak yang digelar 2019. Sebab, seluruh kader Gerindra sepakat untuk mengusung Prabowo menjadi presiden. “Seluruh kader Gerindra sepakat mengusung PS (Prabowo Subianto, red) sebagai capres 2019 dan berjuang untuk memenangkannya," pungkas Arief.

    Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso meyakini Presiden Joko Widodo akan segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle) lagi. Meski ada bantahan dari istana, namun Priyo mengaku mendapat sinyal bahwa presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu akan merombak menteri-menterinya lagi.

    “Saya dengar itu santer kuat akan terjadi reshuffle meski dibantah kalangan istana," ujarnya saat ditemui di sela-sela jumpa pers Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Priyo menambahkan, berdasar pengalamannya sebagai wakil rakyat, reshuffle pasti terjadi usai digembar-gemborkan media massa. Menurutnya, sejak era Presiden Soeharto hingga saat ini tidak pernah ada reshuffle tanpa sebelumnya didahului berita di media. "Jadi kalau anda beritakan gini, meski dibantah, saya feeling tetep akan terjadi. Ini berdasarkan pengalaman tujuh belas tahun," pungkas mantan wakil ketua DPR itu.(dna/jpg)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Jokowi Heran, Hadiah Sepedanya Tak Laku di Bali
Jokowi Heran, Hadiah Sepedanya Tak Laku di Bali
Sabtu, 23 Juni 2018 18:23 WIB
BALI - Sudah menjadi ciri khas Presiden Joko Widodo untuk memberikan kuis berhadiah sepeda dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah-daerah.
Babel Gandeng ITS Kembangkan Transportasi Listrik
Babel Gandeng ITS Kembangkan Transportasi Listrik
Sabtu, 23 Juni 2018 13:24 WIB
SURABAYA--Kepulauan Bangka Belitung (Babel) merupakan provinsi yang memilki banyak pulau dengan pulau yang berpenghuni sebanyak 50 pulau.
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Tak Ada Tanggal Merah untuk Berantas Korupsi
Senin, 18 Juni 2018 21:37 WIB
JAKARTA -Meski memasuki hari libur Lebaran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemberantasan korupsi tak berhenti. Juru Bicara KPK Febri Diansyah
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
KPK Pastikan Novanto Lunasi Uang Pengganti USD 7,3 Juta
Senin, 18 Juni 2018 21:19 WIB
JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, terpidana kasus korupsi pengadaan e-KTP Setya Novanto belum melunasi