Gerindra Ditawari 4 Kursi Menteri


Gerindra Ditawari 4 Kursi Menteri

    JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengungkapkan bahwa partainya mendapat tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk masuk ke pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, partai pimpinan Prabowo Subianto itu bahkan ditawari empat kursi menteri di Kabinet Kerja.

    Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo bahwa Gerindra ditawari empat posisi di pemerintahan,” ujar Arief melalui pesan singkat, Selasa (3/1). Politikus yang sebelumnya sering mengaku sebagai ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN itu bahkan memerinci pos-pos kementerian yang ditawarkan ke Gerindra. “Yaitu Menkopolkam, Mentan (menteri pertanian, red), Menaker (menteri tenaga kerja, red) dan kepala KSP (kepala staf kepresidenan, red),” tuturnya. Kendati demikian, hingga saat ini Jokowi -sapaan Joko Widodo- belum menawarkan hal itu secara langsung ke Prabowo. Bila tawaran itu memang benar, katanya, Prabowo pasti menginformasikannya ke DPP Gerindra.

    "Biasanya Pak Prabowo pasti menginformasikan kepada para pengurus pusat," sambung Arief. Karenanya Arief menegaskan, kewenangan untuk memutuskan apakah Gerindra masuk ke pemerintahan atau tetap menjadi oposisi berada di tangan Prabowo. "Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," sebutnya.

Hanya saja, kata Arief, tidak ada satupun kader Partai Gerindra maupun loyalis Prabowo yang ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi. Sebab, kader Partai Gerindra hanya akan masuk ke dalam kabinet jika dipimpin langsung oleh Prabowo.
    "Kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo karena akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019," sebut dia.

Arif pun menegaskan, partainya lebih baik memanaskan mesin politik pada 2018 sebelum pemilu serentak yang digelar 2019. Sebab, seluruh kader Gerindra sepakat untuk mengusung Prabowo menjadi presiden. “Seluruh kader Gerindra sepakat mengusung PS (Prabowo Subianto, red) sebagai capres 2019 dan berjuang untuk memenangkannya," pungkas Arief.

    Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Priyo Budi Santoso meyakini Presiden Joko Widodo akan segera melakukan perombakan kabinet (reshuffle) lagi. Meski ada bantahan dari istana, namun Priyo mengaku mendapat sinyal bahwa presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu akan merombak menteri-menterinya lagi.

    “Saya dengar itu santer kuat akan terjadi reshuffle meski dibantah kalangan istana," ujarnya saat ditemui di sela-sela jumpa pers Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1). Priyo menambahkan, berdasar pengalamannya sebagai wakil rakyat, reshuffle pasti terjadi usai digembar-gemborkan media massa. Menurutnya, sejak era Presiden Soeharto hingga saat ini tidak pernah ada reshuffle tanpa sebelumnya didahului berita di media. "Jadi kalau anda beritakan gini, meski dibantah, saya feeling tetep akan terjadi. Ini berdasarkan pengalaman tujuh belas tahun," pungkas mantan wakil ketua DPR itu.(dna/jpg)





Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Ingat ya, Satu Orang Bisa Daftarkan 3 Nomor Telepon
Ingat ya, Satu Orang Bisa Daftarkan 3 Nomor Telepon
Selasa, 21 November 2017 09:57 WIB
JAKARTA - Menkominfo Rudiantara menyerahkan urusan fitur pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) kepada masing-masing operator kartu SIM.
Usai 8 Jam Diperiksa KPK, Istri Setya Novanto Bilang Begini
Usai 8 Jam Diperiksa KPK, Istri Setya Novanto Bilang Begini
Selasa, 21 November 2017 00:03 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Deisti Astriani Tagor sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik
Sori, Tidak Ada Kebijakan Pengangkatan Honorer K2 jadi CPNS
Sori, Tidak Ada Kebijakan Pengangkatan Honorer K2 jadi CPNS
Selasa, 21 November 2017 00:37 WIB
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut menyikapi beredarnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) nomor B/4017/M.PAN/10/2017,
MKD Segera Rekomendasikan Pencopotan Ketua DPR Satya Novanto
MKD Segera Rekomendasikan Pencopotan Ketua DPR Satya Novanto
Senin, 20 November 2017 14:53 WIB
JAKARTA-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan menentukan sikap hari ini pascapenahanan Ketua DPR Setya Novanto yang berstatus tersangka korupsi e-KTP di