Berita Nusantara
Penataan Gaji PNS Masuk RUU ASN
Jum'at, 18 November 2011 08:28 WIB | Dibaca 607 kali
JAKARTA - Penataan gaji PNS hingga pejabat negara bersama tunjangannya akan diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Perombakan struktur gaji aparatur ini sebelumnya sudah digodok saat kepemimpinan Menpan&RB EE Mangindaan.  Saat itu, pemerintah tengah menyiapkan PP tentang penataan sistem penggajian mulai PNS golongan I hingga pejabat negara. Di mana sistem penggajiannya disesuaikan dengan beban kerja dan kinerja masing-masing pegawai.
   
"Kenapa kita harus ubah sistem penggajian PNS, karena sistemnya kacau balau. Antara pejabat struktural dan fungsional sangat jauh rentangnya. Begitu juga dengan pejabat eselon satu kementerian dengan lainnya jauh perbedaannya dan itu tidak didasarkan pada tingkat beban kerjanya," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho pada saat itu. Karenanya, dalam PP nanti seluruh penggajian aparatur diubah dan disesuaikan dengan gradingnya. Artinya, meski sama-sama pejabat eselon satu atau dua, nominal yang diterima tidak akan sama. Sebab, didasarkan pada beban kerja serta tingkat kesulitannya.
   
Kini, ide pemerintah tersebut kembali dilontarkan Wamenpan&RB Eko Prasojo. Yang mengatakan, pemerintah akan merombak struktur gaji pokok plus tunjangan aparatur. Langkah majunya, perubahan struktur gaji ini nantinya akan dimasukkan dalam RUU ASN yang saat ini masih dibahas pemerintah dan DPR RI. Terhadap usulan tersebut Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi mengatakan, struktur gaji pegawai memang perlu ditata lagi. Dia menilai sistemnya tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Ketidakrelevanan itu salah satunya dilihat dari besarnya tunjangan daripada gaji pokok.
   
"Nah di RUU ASN ada diatur itu. Kalau gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan. Tunjangan akan diterima bila pegawainya punya kinerja. Kalau tidak kerja, otomatis PNSnya tidak menerima tunjangan," ujarnya. Demikian juga dengan sistem penggajian di kalangan pejabat negara. Akan diatur, posisi gaji presiden lebih tinggi dibanding pejabat negara lainnya. Alasannya, karena tanggung jawab presiden lebih besar. Selain itu pejabat negara lainnya seperti Kajagung, Kapolri, menteri, gubernur, pejabat BUMN bertanggung jawab pada presiden.
   
"Kan anda tahu sendiri, gaji presiden lebih rendah dari gubernur BI. Tapi sekali lagi ini bukan karena ingin menaikkan gaji presiden atau DPR lantas ada UU ini. Namun semata-mata menata kembali pola penggajian di Indonesia agar sesuai asas keadilan," tegas politisi Demokrat ini. (Esy/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai main dealer kendaraan terus memperluas layanan penjualan dan purna jualnya di Jl Daan Mogot Km 20 No 8 Batu Ceper, Tangerang, Kamis (26/3). Dibawah kendali PT Armindo Perkasa (AP), dealer resmi ke-153 di Indonesia ini lengkap dengan fasilitas 3S (Sales, Service & Sparepart).
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
Beltim Bebas Buku Radikal Siswa
Beltim Bebas Buku Radikal Siswa
MANGGAR - Menindaklanjuti maraknya temuan buku pelajaran agama yang memuat bahasan radikal di sejumlah sekolah menengah di kabupaten/kota di Indonesia, Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Beltim tidak menemukan peredaran buku dimaksud.
Mitra Radar