Penataan Gaji PNS Masuk RUU ASN


Penataan Gaji PNS Masuk RUU ASN

JAKARTA - Penataan gaji PNS hingga pejabat negara bersama tunjangannya akan diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN). Perombakan struktur gaji aparatur ini sebelumnya sudah digodok saat kepemimpinan Menpan&RB EE Mangindaan.  Saat itu, pemerintah tengah menyiapkan PP tentang penataan sistem penggajian mulai PNS golongan I hingga pejabat negara. Di mana sistem penggajiannya disesuaikan dengan beban kerja dan kinerja masing-masing pegawai.
   
"Kenapa kita harus ubah sistem penggajian PNS, karena sistemnya kacau balau. Antara pejabat struktural dan fungsional sangat jauh rentangnya. Begitu juga dengan pejabat eselon satu kementerian dengan lainnya jauh perbedaannya dan itu tidak didasarkan pada tingkat beban kerjanya," kata Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho pada saat itu. Karenanya, dalam PP nanti seluruh penggajian aparatur diubah dan disesuaikan dengan gradingnya. Artinya, meski sama-sama pejabat eselon satu atau dua, nominal yang diterima tidak akan sama. Sebab, didasarkan pada beban kerja serta tingkat kesulitannya.
   
Kini, ide pemerintah tersebut kembali dilontarkan Wamenpan&RB Eko Prasojo. Yang mengatakan, pemerintah akan merombak struktur gaji pokok plus tunjangan aparatur. Langkah majunya, perubahan struktur gaji ini nantinya akan dimasukkan dalam RUU ASN yang saat ini masih dibahas pemerintah dan DPR RI. Terhadap usulan tersebut Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi mengatakan, struktur gaji pegawai memang perlu ditata lagi. Dia menilai sistemnya tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Ketidakrelevanan itu salah satunya dilihat dari besarnya tunjangan daripada gaji pokok.
   
"Nah di RUU ASN ada diatur itu. Kalau gaji pokok harus lebih besar dari tunjangan. Tunjangan akan diterima bila pegawainya punya kinerja. Kalau tidak kerja, otomatis PNSnya tidak menerima tunjangan," ujarnya. Demikian juga dengan sistem penggajian di kalangan pejabat negara. Akan diatur, posisi gaji presiden lebih tinggi dibanding pejabat negara lainnya. Alasannya, karena tanggung jawab presiden lebih besar. Selain itu pejabat negara lainnya seperti Kajagung, Kapolri, menteri, gubernur, pejabat BUMN bertanggung jawab pada presiden.
   
"Kan anda tahu sendiri, gaji presiden lebih rendah dari gubernur BI. Tapi sekali lagi ini bukan karena ingin menaikkan gaji presiden atau DPR lantas ada UU ini. Namun semata-mata menata kembali pola penggajian di Indonesia agar sesuai asas keadilan," tegas politisi Demokrat ini. (Esy/jpnn)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
PDIP Babel Tunggu KPU
PDIP Babel Tunggu KPU
Jum'at, 17 Februari 2017 17:10 WIB
PANGKALPINANG - Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap menerima penetapan perolehan suara oleh
Jokowi Persilahkan KPK Garap Adik Ipar
Jokowi Persilahkan KPK Garap Adik Ipar
Jum'at, 17 Februari 2017 17:01 WIB
JAKARTA - Nama adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo muncul dalam surat dakwaan perkara restitusi pajak Country Director
Pilkada di 101 Daerah Aman
Pilkada di 101 Daerah Aman
Jum'at, 17 Februari 2017 09:15 WIB
TANGGERANG - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) di 101 daerah
Patrialis Akbar Lakukan Dua Pelanggaran Berat
Patrialis Akbar Lakukan Dua Pelanggaran Berat
Jum'at, 17 Februari 2017 09:10 WIB
JAKARTA - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), menilai Hakim Konstitusi non-aktif Patrialis Akbar terbukti melakukan dua pelanggaran berat sehingga harus