Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan


Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan

JAKARTA (radarbangka.co.id) - Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati mengatakan penyebutan tentang dugaan Pimpinan DPR, Pimpinan Badan Anggaran DPR RI serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo adalah penjahat anggaran yang diucapkannya saat talk show di salah satu media televisi pada Rabu malam (25/5) terkait dengan batalnya sekitar 120 daerah memperoleh alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 25/PMK.07/2011.

"Konteks pernyataan tersebut terkait dengan Permenkeu Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, yang mana sekitar 120 daerah harusnya mendapat Alokasi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah, nyatanya tidak," kata Nurhayati ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (27/5).

Ke seratus dua puluh daerah itu, lanjutnya terdapat di Marauke, Papua, Tabanan, Bali, Sumatera Selatan dan khususnya Sumatera Barat yang masih sangat membutuhkan dana alokasi tersebut. "Atas kehilangan itu, saya menduga pimpinan DPR bersama pimpinan Badan Anggaran serta Menteri Keuangan menjadi bagian penjahat anggaran," ungkapnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu mengatakan, apa yang diucapkannya cuma ingin menegaskan komitmen pemerintah karena 120 daerah tersebut tidak mendapat dana seperti yang terdapat dalam Peraturan Menkeu tersebut. Ia menceritakan, pembahasan Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sudah dibahas DPR sejak Desember 2010.

Badan Anggaran DPR bersama Menkeu Agus Martowardojo sudah menentukan daerah mana saja yang mendapatkan dana tersebut dan mana yang tidak. Badan Anggaran DPR dan pemerintah memakai rumus kapasitas fiskal. Dalam rapat terakhir Badan Anggaran DPR dan pemerintah, pemerintah menyampaikan gugatan Lembaga Transparasi Anggaran ke Mahkamah Konstitusi.

"Nah dalam rapat itu, diserahkan pada pemerintah untuk menetapkan beberapa daerah yang memenuhi kapasitas fiskal itu. Pemerintah menyerahkan simulasi angka. Misalnya, Papua mendapat berapa, Aceh dapat berapa dan tidak boleh ada sektor," kata anggota Banggar tersebut.

Namun, nyatanya dalam Permenkeu tersebut, pemerintah menghilangkan 120 daerah dan memakai sistem sektor. Padahal, itu tidak diputuskan resmi Badan Anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pemerintah mengubah simulasinya dan menuding perubahan ini dilakukan oleh pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Saya sebagai anggota Panja Transfer Daerah tidak pernah membuat itu. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menkeu agar menandatangani Pedoman Dana Infrastuktur Daerah," imbuh Nurhayati. (fas/jpnn)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Perlu Aturan Khusus untuk Provinsi Kepulauan
Perlu Aturan Khusus untuk Provinsi Kepulauan
Rabu, 22 Februari 2017 21:44 WIB
JAKARTA - Provinsi yang memiliki banyak pulau atau provinsi kepulauan memerlukan aturan khusus terutama terkait aspek kewenangan. Kewenangan khusus bagi
Patrialis Pastikan Hakim MK Bersih
Patrialis Pastikan Hakim MK Bersih
Rabu, 22 Februari 2017 21:38 WIB
JAKARTA - Patrialis Akbar membantah adanya dugaan keterlibatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) lain dalam kasus suap terkait uji materi Undang-Undang
Santunan Kecelakaan Naik 2 Kali Lipat
Santunan Kecelakaan Naik 2 Kali Lipat
Rabu, 22 Februari 2017 21:28 WIB
JAKARTA - PT Jasa Raharja tahun ini menaikkan nilai santunan asuransi kecelakaan transportasi umum dan korban kecelakaan lalu lintas sebesar
Mendagri Siap Diberhentikan Presiden
Mendagri Siap Diberhentikan Presiden
Rabu, 22 Februari 2017 03:44 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kukuh dengan keputusannya belum mengusulkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Basuki T