Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan


Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan

JAKARTA (radarbangka.co.id) - Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati mengatakan penyebutan tentang dugaan Pimpinan DPR, Pimpinan Badan Anggaran DPR RI serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo adalah penjahat anggaran yang diucapkannya saat talk show di salah satu media televisi pada Rabu malam (25/5) terkait dengan batalnya sekitar 120 daerah memperoleh alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 25/PMK.07/2011.

"Konteks pernyataan tersebut terkait dengan Permenkeu Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, yang mana sekitar 120 daerah harusnya mendapat Alokasi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah, nyatanya tidak," kata Nurhayati ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (27/5).

Ke seratus dua puluh daerah itu, lanjutnya terdapat di Marauke, Papua, Tabanan, Bali, Sumatera Selatan dan khususnya Sumatera Barat yang masih sangat membutuhkan dana alokasi tersebut. "Atas kehilangan itu, saya menduga pimpinan DPR bersama pimpinan Badan Anggaran serta Menteri Keuangan menjadi bagian penjahat anggaran," ungkapnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu mengatakan, apa yang diucapkannya cuma ingin menegaskan komitmen pemerintah karena 120 daerah tersebut tidak mendapat dana seperti yang terdapat dalam Peraturan Menkeu tersebut. Ia menceritakan, pembahasan Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sudah dibahas DPR sejak Desember 2010.

Badan Anggaran DPR bersama Menkeu Agus Martowardojo sudah menentukan daerah mana saja yang mendapatkan dana tersebut dan mana yang tidak. Badan Anggaran DPR dan pemerintah memakai rumus kapasitas fiskal. Dalam rapat terakhir Badan Anggaran DPR dan pemerintah, pemerintah menyampaikan gugatan Lembaga Transparasi Anggaran ke Mahkamah Konstitusi.

"Nah dalam rapat itu, diserahkan pada pemerintah untuk menetapkan beberapa daerah yang memenuhi kapasitas fiskal itu. Pemerintah menyerahkan simulasi angka. Misalnya, Papua mendapat berapa, Aceh dapat berapa dan tidak boleh ada sektor," kata anggota Banggar tersebut.

Namun, nyatanya dalam Permenkeu tersebut, pemerintah menghilangkan 120 daerah dan memakai sistem sektor. Padahal, itu tidak diputuskan resmi Badan Anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pemerintah mengubah simulasinya dan menuding perubahan ini dilakukan oleh pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Saya sebagai anggota Panja Transfer Daerah tidak pernah membuat itu. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menkeu agar menandatangani Pedoman Dana Infrastuktur Daerah," imbuh Nurhayati. (fas/jpnn)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Dirjen Pajak Dukung Penegakan Hukum Oknum Kena OTT
Kamis, 19 April 2018 09:48 WIB
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mendukung penegakan hukum bagi oknum pegawai pajak yang terkena Operasi Tangkap
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
PT Timah Penghasil Timah Terbesar Kedua di Dunia
Senin, 16 April 2018 16:09 WIB
JAKARTA - Direktur Umum (Dirut) PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi saat ditanya wartawan, tak menepis jika PT Timah
 PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
PT Timah Bagi Dividen 35 Persen, Laba TINS Meningkat 99 Persen
Senin, 16 April 2018 14:58 WIB
JAKARTA - PT Timah Tbk mengelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/4). Dalam rapat RSUP
Musda Golkar Sijunjung Ricuh, Kaca dan Pot Bunga Pecah Berserakan
Musda Golkar Sijunjung Ricuh, Kaca dan Pot Bunga Pecah Berserakan
Senin, 16 April 2018 10:54 WIB
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Sijunjung yang berlangsung di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Golkar Sumatera Barat (Sumbar),