Berita Nusantara
Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan
Sabtu, 28 Mei 2011 09:20 WIB | Dibaca 765 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati mengatakan penyebutan tentang dugaan Pimpinan DPR, Pimpinan Badan Anggaran DPR RI serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo adalah penjahat anggaran yang diucapkannya saat talk show di salah satu media televisi pada Rabu malam (25/5) terkait dengan batalnya sekitar 120 daerah memperoleh alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 25/PMK.07/2011.

"Konteks pernyataan tersebut terkait dengan Permenkeu Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, yang mana sekitar 120 daerah harusnya mendapat Alokasi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah, nyatanya tidak," kata Nurhayati ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (27/5).

Ke seratus dua puluh daerah itu, lanjutnya terdapat di Marauke, Papua, Tabanan, Bali, Sumatera Selatan dan khususnya Sumatera Barat yang masih sangat membutuhkan dana alokasi tersebut. "Atas kehilangan itu, saya menduga pimpinan DPR bersama pimpinan Badan Anggaran serta Menteri Keuangan menjadi bagian penjahat anggaran," ungkapnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu mengatakan, apa yang diucapkannya cuma ingin menegaskan komitmen pemerintah karena 120 daerah tersebut tidak mendapat dana seperti yang terdapat dalam Peraturan Menkeu tersebut. Ia menceritakan, pembahasan Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sudah dibahas DPR sejak Desember 2010.

Badan Anggaran DPR bersama Menkeu Agus Martowardojo sudah menentukan daerah mana saja yang mendapatkan dana tersebut dan mana yang tidak. Badan Anggaran DPR dan pemerintah memakai rumus kapasitas fiskal. Dalam rapat terakhir Badan Anggaran DPR dan pemerintah, pemerintah menyampaikan gugatan Lembaga Transparasi Anggaran ke Mahkamah Konstitusi.

"Nah dalam rapat itu, diserahkan pada pemerintah untuk menetapkan beberapa daerah yang memenuhi kapasitas fiskal itu. Pemerintah menyerahkan simulasi angka. Misalnya, Papua mendapat berapa, Aceh dapat berapa dan tidak boleh ada sektor," kata anggota Banggar tersebut.

Namun, nyatanya dalam Permenkeu tersebut, pemerintah menghilangkan 120 daerah dan memakai sistem sektor. Padahal, itu tidak diputuskan resmi Badan Anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pemerintah mengubah simulasinya dan menuding perubahan ini dilakukan oleh pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Saya sebagai anggota Panja Transfer Daerah tidak pernah membuat itu. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menkeu agar menandatangani Pedoman Dana Infrastuktur Daerah," imbuh Nurhayati. (fas/jpnn)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Paket Kebijakan Sebelumnya Terus Dipantau
Paket Kebijakan Sebelumnya Terus Dipantau
JAKARTA - Pemerintah hari ini telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi X. Namun, kebijakan paket ekonomi tersebut belakangan dikritik sejumlah kalangan.
Evan Dimas Pamit ke Spanyol, Menpora Beri Sarung Bukan Uang Saku
Evan Dimas Pamit ke Spanyol, Menpora Beri Sarung Bukan Uang Saku
JAKARTA - Evan Dimas akhirnya dipastikan berangkat ke Spanyol untuk menjalani program kerja sama dan berlatih di klub RCD Espanyol B. Sebelum berangkat, Evan sempat menolak dan nyaris dituntut secara hukum oleh Nine Sport, pihak yang menjalin kerja sama dengan La Liga Spanyol.
Kuliah Umum di Universitas Mataram (3/habis) Tips Meningkatkan Minat Baca ala Dahlan Iskan
Kuliah Umum di Universitas Mataram (3/habis) Tips Meningkatkan Minat Baca ala Dahlan Iskan
MATARAM - Mahasiswa Universitas Mataram (Unram) sangat antusias mengikuti kuliah umum dari mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Kuliah Umum bertajuk “Buka Mata Mari Bekerja di Media, Baca Buku Kuasai Dunia”
Mitra Radar