Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan


Wa Ode: Dana Infrastruktur 120 Daerah Dialihkan

JAKARTA (radarbangka.co.id) - Anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati mengatakan penyebutan tentang dugaan Pimpinan DPR, Pimpinan Badan Anggaran DPR RI serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo adalah penjahat anggaran yang diucapkannya saat talk show di salah satu media televisi pada Rabu malam (25/5) terkait dengan batalnya sekitar 120 daerah memperoleh alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 25/PMK.07/2011.

"Konteks pernyataan tersebut terkait dengan Permenkeu Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011, yang mana sekitar 120 daerah harusnya mendapat Alokasi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah, nyatanya tidak," kata Nurhayati ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (27/5).

Ke seratus dua puluh daerah itu, lanjutnya terdapat di Marauke, Papua, Tabanan, Bali, Sumatera Selatan dan khususnya Sumatera Barat yang masih sangat membutuhkan dana alokasi tersebut. "Atas kehilangan itu, saya menduga pimpinan DPR bersama pimpinan Badan Anggaran serta Menteri Keuangan menjadi bagian penjahat anggaran," ungkapnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara itu mengatakan, apa yang diucapkannya cuma ingin menegaskan komitmen pemerintah karena 120 daerah tersebut tidak mendapat dana seperti yang terdapat dalam Peraturan Menkeu tersebut. Ia menceritakan, pembahasan Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah sudah dibahas DPR sejak Desember 2010.

Badan Anggaran DPR bersama Menkeu Agus Martowardojo sudah menentukan daerah mana saja yang mendapatkan dana tersebut dan mana yang tidak. Badan Anggaran DPR dan pemerintah memakai rumus kapasitas fiskal. Dalam rapat terakhir Badan Anggaran DPR dan pemerintah, pemerintah menyampaikan gugatan Lembaga Transparasi Anggaran ke Mahkamah Konstitusi.

"Nah dalam rapat itu, diserahkan pada pemerintah untuk menetapkan beberapa daerah yang memenuhi kapasitas fiskal itu. Pemerintah menyerahkan simulasi angka. Misalnya, Papua mendapat berapa, Aceh dapat berapa dan tidak boleh ada sektor," kata anggota Banggar tersebut.

Namun, nyatanya dalam Permenkeu tersebut, pemerintah menghilangkan 120 daerah dan memakai sistem sektor. Padahal, itu tidak diputuskan resmi Badan Anggaran. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pemerintah mengubah simulasinya dan menuding perubahan ini dilakukan oleh pimpinan Badan Anggaran DPR.

"Saya sebagai anggota Panja Transfer Daerah tidak pernah membuat itu. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menkeu agar menandatangani Pedoman Dana Infrastuktur Daerah," imbuh Nurhayati. (fas/jpnn)



Berikan Komentar

Nusantara Lainnya
3 Tokoh Paling Layak Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019
3 Tokoh Paling Layak Dampingi Jokowi pada Pilpres 2019
Jum'at, 23 Februari 2018 22:28 WIB
JAKARTA - Alvara Research Center merilis hasil survei mengenai sosok yang pantas menjadi pendamping Joko Widodo pada Pilpres 2019.
Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Gerindra, Wouw!
Hasil Survei Terbaru: Elektabilitas Gerindra, Wouw!
Jum'at, 23 Februari 2018 22:23 WIB
JAKARTA - Hasil survei Alvara Research Centre menunjukkan bahwa Partai Golkar, PDIP, dan Gerindra merupakan tiga partai dengan popularitas tertinggi.
Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
Calon Kada Banyak Terkena OTT KPK, KPU Jangan Cuek
Kamis, 15 Februari 2018 09:19 WIB
JAKARTA -Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizkiyansyah menilai, penangkapan terhadap sejumlah calon kepala daerah oleh KPK dalam beberapa
Kapolri Naik Mobil Baracuda Menuju Lapangan Mako Brimob
Kapolri Naik Mobil Baracuda Menuju Lapangan Mako Brimob
Kamis, 15 Februari 2018 09:09 WIB
JAKARTA -Kapolri Jenderal Tito Karnavian disambut meriah kehadirannya oleh jajaran anggota Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (15/2) pagi.