Berita Nusantara
297 Pemda Dilarang Rekrut CPNS. Mayoritas Honorer Tertinggal Gagal CPNS
Selasa, 04 Oktober 2011 11:51 WIB | Dibaca 203 kali
JAKARTA - Sebanyak 297 pemerintah daerah dipastikan tidak bisa melaksanakan penerimaan CPNS jalur umum dengan formasi terbatas mulai tahun depan. Sebelum porsi belanja pegawai di APBD-nya berada di bawah belanja lainnya, seperti pembangunan, daerah-daerah itu dilarang melakukan rekrutmen CPNS.  Jika pemda yang bersangkutan masih juga mengajukan usulan formasi CPNS, pemerintah pusat tidak akan memprosesnya.
   
"Data teranyar dari Menteri Keuangan per Juli 2011, ada 297 daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dalam total APBD. Itu berarti 297 daerah tersebut sudah kelebihan pegawai dan tidak perlu menerima CPNS lagi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan dalam raker dengan Komisi II DPR RI, Senin (3/10).
   
Saking banyaknya pegawai ini, lanjutnya, di beberapa instansi sering ditemukan pegawai yang kinerjanya jelek dan hanya santai saja. Malah ada kepergok main catur, game, dan lain-lain.
   
"Dari tindak tanduk PNS yang kelihatan santai dan tidak punya kerjaan inilah membuat para pengamat bersuara keras meminta tidak boleh ada penerimaan CPNS lagi. Tapi di satu sisi masih ada daerah yang kekurangan pegawai dan masih butuh tambahan aparatur. Itu sebabnya, pemerintah mengambil kebijakan tegas di mana hanya yang belanja pegawainya di bawah 50 persen saja yang boleh membuka penerimaan CPNS," beber menteri dari Partai Demokrat itu.
   
Dia menyebut, daerah-daerah yang belanja pegawainya masih rendah kebanyakan di kawasan timur. Contohnya wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan lain-lain.
   
"Kalau daerah-daerah ini yang mengajukan usulan pasti akan kami proses. Lain dengan daerah yang belanja pegawainya lebih banyak, kami akan menolaknya," terangnya.
   
Seperti diketahui, mulai tahun depan, bagi daerah yang sudah melakukan penataan pegawainya, bisa membuka penerimaan CPNS. Hanya saja, formasinya pun dibatasi khusus untuk tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan, misalnya sipil, tenaga medis, tenaga penyuluh pertanian, dan guru untuk mata pelajaran tertentu. Itu pun, dengan syarat, hanya daerah yang anggaran APBD-nya mengalokasikan belanja pegawai di bawah 50 persen.
   
Sementara menurut Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, lebih dari 70 persen honorer tertinggal kategori satu gagal diangkat CPNS tahun ini. Penyebabnya karena syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menpan-RB EE Mangindaan No 5 Tahun 2010, tidak terpenuhi.
   
Gugurnya honorer tertinggal itu disebabkan karena tidak memenuhi kriteria. Paling banyak adalah syarat pembayaran gaji yang harus berasal dari APBN/APBD. Disusul SK pengangkatan yang  tidak sesuai ketentuan minimal satu tahun bekerja sampai 31 Desember 2005 dan sampai sekarang masih bekerja.
   
"Kebanyakan yang gugur karena tidak dibayar oleh APBN/APBD. Sementara syarat utama gajinya dibiayai APBN/APBD," kata Tumpak Minggu (2/10).
   
Seperti diketahui, dari data honorer tertinggal kategori satu yang masuk sekitar 152 ribuan, yang dinyatakan memenuhi kriteria hanya 67 ribu. Sebanyak 67 ribu honorer inilah yang akan diangkat CPNS tahun ini tanpa tes.
   
Terhadap honorer kategori satu yang tidak memenuhi syarat sumber pembayaran gaji, lanjut Tumpak, akan diarahkan ke kategori dua. Dengan demikian mereka bisa mengikuti tes sesama honorer. Itupun dengan syarat tambahan, SK pengangkatannya minimal 1 Januari 2005.
   
Lebih lanjut dijelaskan, kebijakan pengangkatan tenaga honorer harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP). Untuk tenaga honorer yang masuk dalam kategori satu dan memenuhi kriteria masih menunggu regulasi PP tentang penangkatan honorer menjadi CPNS, yang rencananya terbit bulan ini.
  
Sedangkan kategori dua, juga menunggu kebijakan pemerintah apakah akan diangkat sebagian, keseluruhan, atau akan tetap menggunakan seleksi sesama tenaga honorer.
   
"Pengangkatan tenaga honorer ini tidak termasuk atau dikecualikan dalam kebijakan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang moratorium penerimaan PNS  yang telah ada," tandasnya.
   
Sementara, pemerintah memberikan jatah 200 ribu untuk honorer tertinggal kategori dua. Hanya saja pengangkatan CPNS dari honorer kategori dua ini akan dilakukan bertahap mulai 2012 hingga 2013.
   
"Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya tahun depan. Langkah kita sudah cukup moderat, tahun depan 100 ribu orang dan sisanya (100 ribu) di 2013," ungkap Menpan&RB.
   
Dikatakannya pula bahwa dari 600 ribu honorer tertinggal kategori dua yang masuk dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 30 persen diambil dijadikan CPNS. Itupun harus dites sesama honorer dulu.
   
Artinya tenaga honorer Kategori II yang lolos verifikasi akan mengikuti tes CPNS seperti halnya pelamar umum lainnya. Hanya saja, akan ada pemeringkatan tersendiri bagi CPNS dari honorer II.
   
"Nantinya angka 600 ribu itu akan berkurang setelah divalidasi. Kemudian baru dites sesama honorer," ujarnya.
   
Dengan kuota 200 ribu itu, berarti masih sekitar 400 ribu honorer tertinggal kategori dua yang tidak bisa dijadikan CPNS. Menurut Mangindaan, 400 ribu tenaga honorer yang gagal jadi PNS itu akan diarahkan menjadi pegawai tidak tetap (PTT). Hanya saja pengangkatannya masih menunggu penetapan RPP tentang PTT.
   
"Honorer yang gagal CPNS bisa menjadi PTT. Tapi syaratnya, tenaga mereka masih dibutuhkan instansi. Mereka dibayar dengan dana PAD dan harus setara UMR," pungkasnya.
   
Sementara Komisi II DPR RI mensinyalir pelaksanaan moratorium penerimaan CPNS akan kaitannya dengan unsur politik. Mereka juga mensinyalir ada rencana untuk mengangkat banyak CPNS mulai 2013, dengan tujuan menarik simpati para pelamar pekerjaan dan keluarganya agar kembali memilih Partai Demokrat sebagai partai pemerintah.
   
"Moratorium ini sudah pernah dilakukan pada 1998. Tapi kemudian dibuka lagi menjelang pemilu dan ternyata angka tenaga honorer melambung jauh," ungkap Mariani Baramuli, anggota Komisi II DPR RI.
   
Dia mengkritisi, tidak seriusnya pemerintah dalam pelaksanaan moratorium. "Pemerintah harus konsisten dengan moratorium. Saya curiga ini ada hubungannya dengan pemilu 2014," tandasnya.
   
Terhadap tudingan legislator ini, Mangindaan membantah ada unsur politis dalam moratorium CPNS. Dijelaskannya, moratorium merupakan kebijakan parsial tapi konseptual dengan berpatokan pada grand design reformasi birokrasi.
   
"Tidak akan ledakan pelamar CPNS nanti. Karena moratorium ini terkonsep di mana daerah-daerah harus menyiapkan analisis kepegawaiannya, termasuk kebutuhan pegawainya selama lima tahun ke depan. Yang jelas, moratorium tidak ada kaitannya sama sekali dengan pemilu 2014," tandasnya. (esy/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Soto Betawi Pak`e Hadir di Jalan Sudirman
Soto Betawi Pak`e Hadir di Jalan Sudirman
PANGKALPINANG-Bagi anda pecinta kuliner soto dan oseng-oseng, Warung Soto Pak`e menyediakan menu utama soto Betawi bakar & oseng-oseng, sop daging, sop buntut, sop iga. Hadir di jalan Jendral Sudirman Utama Nomor 85 (seberang Kingkong Kopitiam) Pangkalpinang,
Bayern Munich vs Man City, Ulangi Kemenangan
Bayern Munich vs Man City, Ulangi Kemenangan
MUNICH-Laga seru akan tersaji dalam pertempuran perdana fase Grup E Liga Champions dini hari nanti (18/9) saat Manchester City mengunjungi markas Bayern Munich di Allianz Arena.
Mahasiswa UBB Temukan Harta Karun Suku Lom
TIGA puluh mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) berhasil mengungkap "harta karun" Suku Lom di Dusun Aik Abik dan Pejem Kecamatan Riau Silip, Bangka. Harta karun tak ternilai harganya itu telah didata dan dipetakan setelah selama tiga bulan hidup bersama Suku Lom.
Mitra Radar