Intervensi Kenaikan Kelas.Guru Minta Masalah Jangan Diperbesar


Intervensi Kenaikan Kelas.Guru Minta Masalah Jangan Diperbesar

PUDING BESAR - Sejumlah dewan guru yang ada di SDN 3 Puding Besar meminta kasus dugaan intervensi yang dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Teknis (KUPT) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bangka, Hamzah terhadap kenaikan kelas, salah satu siswa di SD tersebut, M Johan Jauhari tidak diperbesar. Alasannya, kasus tersebut merupakan permasalahan internal sehingga tidak layak dipublikasikan.  "Tolonglah jangan diberitakan lagi, ini urusan rumah tangga kita. Cukup beritanya keluar hari ini (kemarin, red)," pinta salah satu guru yang namanya enggan dikorankan, saat ditemui di SDN 3 Puding Besar, kemarin (17/7).
Pihaknya mengakui jika keputusan rapat membenarkan tidak menaikkelaskan siswa tersebut. Namun, oleh kedua orang tuanya malah mendatangai KUPT Disdik. "Benar keputusan sekolah menetapkan demikian. Namun orang tuanya mendatangi KPUT sehingga, keputusan berubah," jelasnya seraya enggan menjelaskan lebih rinci alasan perubahan tersebut. 
Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 3 Puding Besar Sumarlin mengakui, apa yang dilakukan pihaknya merupakan sebuah kesalahan. "Kami akui itu kesalahan SD kami yang kurang berpendirian teguh terhadap putusan rapat dewan guru yang kita lakukan. Kalau sudah kita putuskan, dari mana pun tuntutan yang datang, kita jangan takut. Karena ini berdasarkan keputusan kami bersama, tidak ya tidak naik lah,” jelasnya yang berharap kejadian tersebut tidak terulang lagi. 
Romli, satu pengawas dari KUPT Disdik mengatakan, naik atau tidaknya seorang siswa merupakan kewenangan dari pihak sekolah melalui rapat yang dilakukan oleh semua guru di masing masing sekolah. “Untuk kenaikan kelas, itu bukan keputusan guru, bukan keputusan KUPT atau keputusan kepala sekolah, akan tetapi itu keputusan bersama yang dilakukan melalui rapat dewan guru yang tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.
Sementara itu, KUPT Disdik Kecamatan Puding Besar, Hamzah yang ditemui di ruang kerjanya membantah telah melakukan intervensi. Menurutnya, orang tua dari Johan mendatangi dirinya untuk mempertanyakan mengapa anaknya tidak naik kelas.  "Pas waktu saya mengetahui adanya kabar itu, saya langsung lakukan pengecekan. Setelah dicek sang anak memiliki nilai yang cukup bagus," jelasnya. 
Ia menyebutkan, dari 9 mata pelajaran jika di rata-ratakan mencapai 6,5. Jumlah ini menurutnya sudah melewati ambang batas yakni 5,5. “Kami kan tidak campur tangan. Tapi karena orang tua dengan dewan guru datang ke sini, saya hitungkan nilainya. Kalau saya lihat nilainya lebih dari 5,5 berarti anak ini naik. Sedangkan saya lihat nilai keseluruhannya, nilainya mencapai 590 kemudian dibagi 9 mata pelajaran maka rata ratanya 6,5. Itu kan sudah lebih dari 5,5,“ jelasnya.
Hamzah menyebutkan, kenaikan seseorang ditentukan dari hasil rapot yang diterima para siswa pada akhir semester. “Waktu itu saya bilang itu di mata bapak tapi saya tidak tahu karena saya tidak lihat anak. Dari jika dilihat dari nilai rata rata, maka anak itu harus naik dan itu layak naik, karena nilai rapot itu menentukan kenaikan kan? Kalau lain-lainnya itu guru,” tegasnya.
Namun Hamzah membantah jika menaikkan siswa yang bersangkutan adalah pihak dari KUPT. Karena dia  hanya membantu saja terkait masalah yang terjadi antara siswa dengan pihak sekolah. “Bukan kami hanya membantu permasalahan ini saja," kilahnya.
Hamzah juga mengatakan, Johan sendiri pernah mengikuti O2SN tingkat kabupaten pada cabang sepak bola di Belinyu. “Kan pada waktu itu anak itu kami bawa waktu O2SN ke Belinyu. Otomatis dia meninggalkan pelajaran. Akhirnya membuat anak itu tidak dinaikkan. Karena tidak naik, kita lakukan rapat sehingga anak itu dinaikkan,“ jelasnya lagi.
Sementara menurut warga sekitar, Johan dikenal cukup mempunyai prestasi yang membanggakan sekolah tersebut. Seperti mengikuti Pordini tingkat sekolah. Johan juga dikenal sebagai anak uang rajin. (rif)



Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Kewenangan PA Kini Bertambah
Kewenangan PA Kini Bertambah
Selasa, 19 September 2017 17:54 WIB
MUNTOK -- Pengadilan Agama (PA) mendapatkan tambahan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan persoalan ekonomi berbasis
Bondan Bawakan Sabu-Sabu Melalui Jalur Laut
Bondan Bawakan Sabu-Sabu Melalui Jalur Laut
Selasa, 19 September 2017 15:49 WIB
MUNTOK -- Riko Prasandi alias Bondan tersangka pengedar sabu-sabu yang diamankan Unit Reskrim Polsek Tempilang mengatakan bahwa barang haram yang
Puluhan Warga Babar Datangi DPRD Babel
Puluhan Warga Babar Datangi DPRD Babel
Selasa, 19 September 2017 13:19 WIB
PANGKALPINANG - Maraknya kegiatan kapal isap produksi (KIP) beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Barat (Babar) dan Jebu Laut, puluhan warga
5 Polsek di Babar Dapat Jatah Motor Dinas
5 Polsek di Babar Dapat Jatah Motor Dinas
Senin, 18 September 2017 16:25 WIB
MUNTOK -- Sebanyak 5 polsek di Kabupaten Bangka Barat (Babar) kebagian jatah motor dinas yang sebelumnya didistribusikan dari Polda Babel.