Dewan Minta Pemerintah Ambil Langkah Cepat


Dewan Minta Pemerintah Ambil Langkah Cepat

SIMPANG TERITIP -- Menyikapi persoalan yang di hadapi ratusan nelayan Air Nyatoh Kecamatan Teritip itu, politisi partai Golkar Bangka Barat Deddi Wijaya yang kini sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Bangka Belitung mendesak Pemerintah Provinsi Babel untuk mengambil langkah cepat. Karena menurut DW sapaan akrabnya hal tersebut merupakan salah satu bencana alam.

"Tadi saya dibubungi masyarakat sana (air nyatoh,red) katanya ada ratusan bagan nelayan roboh. Jadi dengan adanya kejadian ini, kita minta Pemprov Babel harus mengambil langkah cepat. Minimal bantuan berupa makanan untuk disalurkan dulu, "ungkap Deddi Wijaya. Jumat (12/1) siang.

Menurut DW yang biasa ia disapa persoalan yang terjadi di Air Nyatoh ini adalah salah satu bentuk bencana alam.

"Untuk itu, pemerintah harus cepat tanggap untuk memberikan solusi kepada masyarakat kita yang sedang susah, "pungkasnya.(ray)





Berikan Komentar

Muntok Lainnya
AKBP Firman Andreanto Resmi Jabat Kapolres Babar
AKBP Firman Andreanto Resmi Jabat Kapolres Babar
Senin, 15 Januari 2018 13:24 WIB
MUNTOK -- AKBP Firman Andreanto, SH, S.IK MH hari ini resmi di lantik sebagai Kapolres Bangka Barat menggantikan posisi AKBP
Polisi Bersihkan Masjid Di Tempilang
Polisi Bersihkan Masjid Di Tempilang
Senin, 15 Januari 2018 01:37 WIB
TEMPILANG -- Ratusan polisi yang melakukan pengamanan sejak pasca kejadian kerusuhan berdarah di Tempilang pada bulan Desember 2017 lalu, pada
Bagan Dihantam Ombak, 500 Nelayan Terancam Kehilangan Pekerjaan
Bagan Dihantam Ombak, 500 Nelayan Terancam Kehilangan Pekerjaan
Jum'at, 12 Januari 2018 15:34 WIB
SIMPANG TERITIP -- Ratusan nelayan di Desa Air Nyatoh terancam kehilangan pekerjaan. Pasalnya, bagan yang menjadi tumpuan kehidupan nelayan di
Anshori Kecewa Dirinya Tak Dilantik
Anshori Kecewa Dirinya Tak Dilantik
Kamis, 11 Januari 2018 07:34 WIB
MUNTOK - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Selatan Anshori mengaku kecewa dirinya tidak dilantik pada pelantikan pejabat tinggi