Dana Bagi Hasil Pertambangan Hanya 3%


Dana Bagi Hasil Pertambangan Hanya 3%

    MUNTOK - Anggota DPD RI Herry Erfian Roesman Djohan menilai, tingginya polemik pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait pertambangan lantaran tidak jelasnya pembagian zonasi. "Harus jelas dulu, mana wilayah tambang legal dan ilegal, dan mana wilayah tambang rakyat. Harus ada zonasi tambang yang jelas, selama ini kan pemprov kan belum memberikan kejelasan mengenai zonasi ini.

    Makanya terjadi lah pro kontra yang terus menerus masalah tambang ini, "ungkap Herry Erfian saat melakukan reses ke Pemkab Babar, Senin (9/1). Menurutnya, adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dimana salah satunya sektor pertambangan. Maka perlu adanya pemahaman image yang diterima oleh masyarakat tentang pengalihan kewenangan tersebut. 

    "Sekarang ini yang terkena dampaknya kabupaten/kota padahal kewenangan sudah beralih. Untuk itu, kita harapkan pemprov bisa bersinergi dengan pihak pihak terkait untuk memberikan pemahaman ini tentang adanya pengalihan kewenangan sesuai dengan UU 23 tahun 2014," kata dia. Dirinya juga menyinggung bahwa dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah sangat lah kecil.

    "DBH kita sangat kecil hanya 3 persen, cukup apa kalau segitu. Nahh hal ini sudah kita usulkan Kemenkeu bahwa DBH dari royalti harus dinaikkan minimal 10 persen, barulah masyarakat kita dapat merasakannya," ujar Herry Erfian.

    Selain Hery Erfian, kegiatan reses anggota DPD RI diikuti anggota DPD lainnya seperti Bahar Buasan. Pada kesempatan tersebut, Bahar lebih banyak memberikan masukan kepada Pemda Babar untuk arah pengembangan di sektor pariwisata. Dimana Babar sendiri sudah dikenal sebagai destinasi wisata sejarah. "Oleh karena itu, ini perlu pengembangan yang tidak perlu memakan waktu lama lagi, tinggal bagaimana dapat kita kemas secara baik dan optimal. Kalau untuk bangun hotel mungkin perlu waktu, memang kita tau Babar fasilitas hotelnya masih sangat minim. Jadi, untuk menarik pengunjung dari Sumatera maka cukup memerlukan transportasi yang efektif sepert kapal pesiar. Sehingga selain wisata sejarah maka dikapal itu disiapkan paket wisata lain, sehingga ada nuansa yang ditemukan didalam kapal tersebut," ujar Bahas Buasan yang duduk sebagai anggota Komite 4 DPD RI dimana salah satunya membidangi pariwisata.

    Sementara itu, Wakil Bupati Babar Markus mengharapkan dengan kedatangan dua anggota DPD RI ke Babar tersebut, dapat membawa motovasi baru bagi daerah. "Kita berharap kedatangan dua tamu kita ini membawa angin bagus untuk daerah kita ini, karena apa yang sudah kita usulkan tadi, tidak hanya dibawa ke pusat tetapi direspon langsung oleh pemerintah pusat. Yang nanti hasilnya, dirasakan oleh masyarakat di Babar khususnya," imbuh Markus.(ray)





Berikan Komentar

Muntok Lainnya
Buaya Doyan Kerupuk Jadi Tontonan
Buaya Doyan Kerupuk Jadi Tontonan
Rabu, 17 Mei 2017 16:52 WIB
KELAPA - Buaya salah satu hewan predator air yang sangat ganas. Bahkan buaya tak segan-segan mencabik daging mangsanya. Namun berbeda
5 Bulan Belum Terima Gaji, Kades Terpaksa Nyadap Karet
5 Bulan Belum Terima Gaji, Kades Terpaksa Nyadap Karet
Selasa, 16 Mei 2017 19:05 WIB
MUNTOK - Belum diterimanya gaji oleh 60 Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Bangka Barat (Babar) sejak Januari 2017, menyebabkan mereka
Nelayan Terganggu Oli KIP 14
Nelayan Terganggu Oli KIP 14
Selasa, 09 Mei 2017 00:39 WIB
TEMPILANG - Antisipasi yang dilakukan PT Timah dengan memasang oil boom agar tak melubernya tumpahan minyak dan oli Kapal Isap
Dengar Pendapat Polemik Rencana Tambang Batu Bukit Kukus, "Kebijakan Ini Ngeri-ngeri Sedap"
Dengar Pendapat Polemik Rencana Tambang Batu Bukit Kukus, "Kebijakan Ini Ngeri-ngeri Sedap"
Kamis, 04 Mei 2017 19:48 WIB
MUNTOK - DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Rabu (3/5) kemarin menggelar rapat dengar pendapat terkait rencana tambang batu Bukit Kukus