Dana Bagi Hasil Pertambangan Hanya 3%


Dana Bagi Hasil Pertambangan Hanya 3%

    MUNTOK - Anggota DPD RI Herry Erfian Roesman Djohan menilai, tingginya polemik pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait pertambangan lantaran tidak jelasnya pembagian zonasi. "Harus jelas dulu, mana wilayah tambang legal dan ilegal, dan mana wilayah tambang rakyat. Harus ada zonasi tambang yang jelas, selama ini kan pemprov kan belum memberikan kejelasan mengenai zonasi ini.

    Makanya terjadi lah pro kontra yang terus menerus masalah tambang ini, "ungkap Herry Erfian saat melakukan reses ke Pemkab Babar, Senin (9/1). Menurutnya, adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dimana salah satunya sektor pertambangan. Maka perlu adanya pemahaman image yang diterima oleh masyarakat tentang pengalihan kewenangan tersebut. 

    "Sekarang ini yang terkena dampaknya kabupaten/kota padahal kewenangan sudah beralih. Untuk itu, kita harapkan pemprov bisa bersinergi dengan pihak pihak terkait untuk memberikan pemahaman ini tentang adanya pengalihan kewenangan sesuai dengan UU 23 tahun 2014," kata dia. Dirinya juga menyinggung bahwa dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dari pemerintah pusat ke daerah sangat lah kecil.

    "DBH kita sangat kecil hanya 3 persen, cukup apa kalau segitu. Nahh hal ini sudah kita usulkan Kemenkeu bahwa DBH dari royalti harus dinaikkan minimal 10 persen, barulah masyarakat kita dapat merasakannya," ujar Herry Erfian.

    Selain Hery Erfian, kegiatan reses anggota DPD RI diikuti anggota DPD lainnya seperti Bahar Buasan. Pada kesempatan tersebut, Bahar lebih banyak memberikan masukan kepada Pemda Babar untuk arah pengembangan di sektor pariwisata. Dimana Babar sendiri sudah dikenal sebagai destinasi wisata sejarah. "Oleh karena itu, ini perlu pengembangan yang tidak perlu memakan waktu lama lagi, tinggal bagaimana dapat kita kemas secara baik dan optimal. Kalau untuk bangun hotel mungkin perlu waktu, memang kita tau Babar fasilitas hotelnya masih sangat minim. Jadi, untuk menarik pengunjung dari Sumatera maka cukup memerlukan transportasi yang efektif sepert kapal pesiar. Sehingga selain wisata sejarah maka dikapal itu disiapkan paket wisata lain, sehingga ada nuansa yang ditemukan didalam kapal tersebut," ujar Bahas Buasan yang duduk sebagai anggota Komite 4 DPD RI dimana salah satunya membidangi pariwisata.

    Sementara itu, Wakil Bupati Babar Markus mengharapkan dengan kedatangan dua anggota DPD RI ke Babar tersebut, dapat membawa motovasi baru bagi daerah. "Kita berharap kedatangan dua tamu kita ini membawa angin bagus untuk daerah kita ini, karena apa yang sudah kita usulkan tadi, tidak hanya dibawa ke pusat tetapi direspon langsung oleh pemerintah pusat. Yang nanti hasilnya, dirasakan oleh masyarakat di Babar khususnya," imbuh Markus.(ray)





Berikan Komentar

Muntok Lainnya
RSUD-Puskemas Sepakat Ciptakan Pelayanan Optimal
RSUD-Puskemas Sepakat Ciptakan Pelayanan Optimal
Senin, 20 Februari 2017 22:53 WIB
MUNTOK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason (SS) Kabupaten Bangka Barat (Babar) terus berbenah, berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan
Minggu Depan SK Baru Honorer Diterbitkan
Minggu Depan SK Baru Honorer Diterbitkan
Senin, 20 Februari 2017 22:51 WIB
MUNTOK - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangka Barat (Babar) memastikan minggu depan Surat Keputusan (SK) kontrak kerja
DPRD Temui Dirut PT Lotus SG Lestari
DPRD Temui Dirut PT Lotus SG Lestari
Senin, 20 Februari 2017 21:11 WIB
MUNTOK - DPRD Kabupaten Bangka Barat (Babar), Senin (20/2) kemarin bertolak ke Desa Cipinang, Kecamatan Rumping, Kabupaten Bogor guna bertemu
Gali Pondasi Malah Temukan Granat
Gali Pondasi Malah Temukan Granat
Jum'at, 17 Februari 2017 17:03 WIB
MUNTOK - Sarpin, warga Kabupaten Bangka Barat menemukan sebuah granat berbentuk manggis yang diduga masih aktif saat menggali tanah untuk