Dijerat Tanpa Peringatan Dulu


Dijerat Tanpa Peringatan Dulu

    JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak seluruh keberatan tim penasihat hukum terdakwa dugaan penodaan agama Islam Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Salah satu yang dipersoalkan PH Ahok adalah bahwa perbuatan kliennya seharusnya diberikan peringatan keras terlebih dahulu. Namun, hakim tegas menolak alasan PH Ahok tersebut.

    “Keberatan penasihat hukum tidak berdasar dan beralasan hukum,” ujar Hakim Anggota I Wayan Wirjana membacakan pertimbangan hukum majelis dalam sidang putusan sela Ahok di gedung lama PN Jakarta Pusat, di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakpus, Selasa (27/12). Dalam eksepsinya, PH Ahok menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Argumentasi PH bahwa JPU telah mengabaikan atau mengesampingkan legalitas dari mekanisme peringatan keras.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam UU nomor 1/PNPS/1965/ tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sebagai hukum positif, yang belum pernah dicabut. Namun, hakim memiliki pertimbangan hukum lain. I Wayan menjelaskan, Ahok diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif pasal 156 a atau 156 KUHP. Karenanya, keberatan PH yang menyatakan PU telah mengabaikan atau mengesampingkan legalitas mekanisme peringatan keras sebagaimana UU 1/PNPS/1965, tidak benar.

Menurut Wayan, dalam pasal 4 UU 1/1965/PPNS menyebutkan dalam KUHPidana diadakan pasal baru yakni pasal 156 a dan 156 KUHP.

    Karenanya hakim menimbang berdasarkan pasal 4 tersebut bukan berarti JPU mengabaikan atau mengesampingkan keberlakuan atau legalitas UU 1/1965/PPNS. “Menimbang, pendapat penasihat hukum yang mendalilkan terdakwa harus diperingatkan terlebih dahulu sebelum diproses perkaranya di peradilan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU nomor 1/PNPS/1965, pengadilan menilai bahwa dalil tersebut tidak benar,” kata Wayan.

    Sebab, yang dikenakan sanksi peringatan keras terlebih dahulu dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 1/1965/PPNS adalah organisasi atau suatu aliran kepercayaan. Menurut dia, berdasarkan pasal itu presiden dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran yang terlarang. Tentunya, setelah presiden mendapat pertimbangan menteri agama, menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri.

    Setelah mendapatkan peringatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut orang atau organisasi atau aliran kepercayaan masih terus melanggar ketentuan pasal 1, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 3 ayat UU 1/1965/PPNS.

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 1/1965/PPNS tersebut, dalil penasihat tersebut diterapkan khusus bagi barang siapa organisasi atau suatu aliran kepercayaan yang perbuatannya diatur dan diancam pasal 1 UU 1/1965/PPNS,” katanya. Wayan menambahkan, dalam dakwaan pertama Ahok didakwa melanggar pasal 156 a KUHP yang merupakan pasal baru di KUHP atas dasar ketentuan pasal 4 UU 1/1965/PPNS.

    “Sehingga penerapan pasal 156 a KUHP tidak perlu melalui proses peringatan keras terlebih dahulu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan penasihat hukum tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum,” tuntas Wayan.

    Sementara, Kejaksaan Agung masih merahasiakan nama saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan perkara Ahok. "Belum ada laporannya, kan baru selesai sidang. Jadi belum tahu siapa saja saksi dan ahli yang akan kami hadirkan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad.

Ia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum pasca ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Ahok. "Nantilah, sabar ketemu saja belum (sama tim JPU)," katanya.

    Hal senada dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum yang menyebutkan persidangan saja belum dimulai jadi tidak etis menyebutkan nama saksi dan ahlinya. "Tunggu saja pas persidangan nanti," katanya.(boy/jpnn)





Berikan Komentar

Kamtibmas Lainnya
Lihat! Wanita Tanpa Busana Kendarai Motor ke Bandara
Lihat! Wanita Tanpa Busana Kendarai Motor ke Bandara
Senin, 16 Januari 2017 09:18 WIB
PONTIANAK - Terjadi kehebohan di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (15/1) siang. Seorang wanita tanpa busana dengan
Wanita Bermotor Tanpa Busana ke Bandara Itu Ternyata..
Wanita Bermotor Tanpa Busana ke Bandara Itu Ternyata..
Senin, 16 Januari 2017 13:06 WIB
Ulah wanita berinisial Rus mengendarai sepeda motor tanpa busana sehelai benang pun, Minggu (15/1) siang, membuat warga yang melihatnya terhenyak.
Kenali Bahaya Tesu, Narkoba Jenis Baru
Kenali Bahaya Tesu, Narkoba Jenis Baru
Kamis, 12 Januari 2017 11:45 WIB
SURABAYA - Tembakau gorila belakangan ramai diperbincangkan publik. Itu setelah jenis tembakau itu diduga dikonsumsi seorang pilot belum lama ini.
Pakar Sebut Saksi JPU Kasus Ahok Tak Berbobot
Pakar Sebut Saksi JPU Kasus Ahok Tak Berbobot
Kamis, 12 Januari 2017 11:29 WIB
Pakar hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menilai, keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa perkara