Dijerat Tanpa Peringatan Dulu


Dijerat Tanpa Peringatan Dulu

    JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak seluruh keberatan tim penasihat hukum terdakwa dugaan penodaan agama Islam Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Salah satu yang dipersoalkan PH Ahok adalah bahwa perbuatan kliennya seharusnya diberikan peringatan keras terlebih dahulu. Namun, hakim tegas menolak alasan PH Ahok tersebut.

    “Keberatan penasihat hukum tidak berdasar dan beralasan hukum,” ujar Hakim Anggota I Wayan Wirjana membacakan pertimbangan hukum majelis dalam sidang putusan sela Ahok di gedung lama PN Jakarta Pusat, di Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakpus, Selasa (27/12). Dalam eksepsinya, PH Ahok menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Argumentasi PH bahwa JPU telah mengabaikan atau mengesampingkan legalitas dari mekanisme peringatan keras.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam UU nomor 1/PNPS/1965/ tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sebagai hukum positif, yang belum pernah dicabut. Namun, hakim memiliki pertimbangan hukum lain. I Wayan menjelaskan, Ahok diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif pasal 156 a atau 156 KUHP. Karenanya, keberatan PH yang menyatakan PU telah mengabaikan atau mengesampingkan legalitas mekanisme peringatan keras sebagaimana UU 1/PNPS/1965, tidak benar.

Menurut Wayan, dalam pasal 4 UU 1/1965/PPNS menyebutkan dalam KUHPidana diadakan pasal baru yakni pasal 156 a dan 156 KUHP.

    Karenanya hakim menimbang berdasarkan pasal 4 tersebut bukan berarti JPU mengabaikan atau mengesampingkan keberlakuan atau legalitas UU 1/1965/PPNS. “Menimbang, pendapat penasihat hukum yang mendalilkan terdakwa harus diperingatkan terlebih dahulu sebelum diproses perkaranya di peradilan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU nomor 1/PNPS/1965, pengadilan menilai bahwa dalil tersebut tidak benar,” kata Wayan.

    Sebab, yang dikenakan sanksi peringatan keras terlebih dahulu dalam pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 1/1965/PPNS adalah organisasi atau suatu aliran kepercayaan. Menurut dia, berdasarkan pasal itu presiden dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi atau aliran yang terlarang. Tentunya, setelah presiden mendapat pertimbangan menteri agama, menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri.

    Setelah mendapatkan peringatan atau tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut orang atau organisasi atau aliran kepercayaan masih terus melanggar ketentuan pasal 1, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun sesuai pasal 3 ayat UU 1/1965/PPNS.

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU 1/1965/PPNS tersebut, dalil penasihat tersebut diterapkan khusus bagi barang siapa organisasi atau suatu aliran kepercayaan yang perbuatannya diatur dan diancam pasal 1 UU 1/1965/PPNS,” katanya. Wayan menambahkan, dalam dakwaan pertama Ahok didakwa melanggar pasal 156 a KUHP yang merupakan pasal baru di KUHP atas dasar ketentuan pasal 4 UU 1/1965/PPNS.

    “Sehingga penerapan pasal 156 a KUHP tidak perlu melalui proses peringatan keras terlebih dahulu. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan penasihat hukum tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum,” tuntas Wayan.

    Sementara, Kejaksaan Agung masih merahasiakan nama saksi dan ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan perkara Ahok. "Belum ada laporannya, kan baru selesai sidang. Jadi belum tahu siapa saja saksi dan ahli yang akan kami hadirkan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad.

Ia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum pasca ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Ahok. "Nantilah, sabar ketemu saja belum (sama tim JPU)," katanya.

    Hal senada dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum yang menyebutkan persidangan saja belum dimulai jadi tidak etis menyebutkan nama saksi dan ahlinya. "Tunggu saja pas persidangan nanti," katanya.(boy/jpnn)





Berikan Komentar

Kamtibmas Lainnya
Owner Arisan Online Tersangka, Dijerat Pasal Berlapis
Owner Arisan Online Tersangka, Dijerat Pasal Berlapis
Rabu, 22 Februari 2017 03:30 WIB
MANGGAR - Owner Arisan Online (Arisol) Destari Sulius Putri (DSP) alias Yaya dan suaminya Alfajar alias
Riki Dihabisi Karena Sakit Hati
Riki Dihabisi Karena Sakit Hati
Senin, 06 Februari 2017 21:10 WIB
PANGKALPINANG - Empat tersangka pelaku pembunuhan terhadap Riki (29) warga Desa Kebintik yang melarikan diri ke
Penetapan Tersangka Tidak Semena-Mena
Penetapan Tersangka Tidak Semena-Mena
Kamis, 02 Februari 2017 15:33 WIB
TANJUNGPANDAN-Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung, terus berupaya mengungkap tabir kejahatan Korupsi di Belitung. Teranyar, Kejari membuka terang
OTT KPK, Patrialis Lancarkan Impor Daging
OTT KPK, Patrialis Lancarkan Impor Daging
Jum'at, 27 Januari 2017 10:44 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka.