Berita
MK Batalkan Ketentuan di UU Kesehatan. Darurat, Mantri Boleh Praktik Farmasi
Selasa, 28 Juni 2011 13:57 WIB | Dibaca 319 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mantri kesehatan asal Kalimantan Timur yang mengajukan uji materi atas pasal 108 ayat 1 jo pasal 190 UU ayat 1 nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dari putusan MK, dalam keadaan tertentu seorang mantri dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk melakukan praktik kefarmasian demi menyelamatkan pasien.

“Sepanjang tidak dimaknai bahwa tenaga kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian. Dan dalam hal (itu) tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu (yang) dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, antara lain, dokter atau dokter gigi, bidan, dan perawat yang melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan pasien,” ujar Ketua majelis hakim, Mahfud MD saat membacakan amar putusan, Senin (27/6).

Permohonan ini diajukan salah satunya oleh Misran, seorang mantri atau perawat yang menjadi kepala Puskesmas Pembantu di Kuala Samoja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Misran dijerat hukuman penjara selama tiga bulan karena dianggap melanggar pasal 108 ayat (1) UU kesehatan.

Ketentuan pasal 108 ayat (1) UU Kesehatan mengatur bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam Penjelasan Pasal 108 ayat (1) ditegaskan, Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena ketentuan tersebut, Misran melakukan yang berniat baik melakukan tindakan medis untuk menolong nyawa pasien justru menjadi pesakitan. Karenanya Misran menggugat ketentuan di UU Kesehatan itu ke MK. Selain Misran, permohonan juga diajukan oleh tujuh kepala puskesmas lain di Kalimantan Timur.

Dalam amar putusan MK, majelis hakim MK menilai pasal 108 ayat 1 tersebut tidak memiliki hukum mengikat. Syaratnya, sepanjang tenaga kesehatan itu tidak melakukan tugasnya dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan jiwa dan diperlukan tindakan medis untuk segera menyelamatkan pasien. “Penjelasan pasal 108 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Mahfud.

Menanggapi pengabulan permohonan tersebut, Misran menyatakan rasa syukurnya. Dengan putusan tersebut, ia yakin tidak ada keraguan lagi bagi rekan-rekan seprofesinya-sesama tenaga kesehatan-untuk melayani kesehatan masyarakat.

Terutama lagi, lanjutnya, dalam keadaan darurat di lokasi-lokasi terpencil yang sulit akses transportasinya serta minim tenaga emdis. “Dengan putusan MK ini saya himbau semua tenaga kesehatan yang berada di lini depan jangan segan lagi dalam melayani masyarakat,” ujar Misran usai sidang. (kyd/jpnn) 



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
PANGKALPINANG - Sukses mengembangkan usahanya sejak 6 tahun silam, Marliani, pemilik galeri Lia Furniture & Elektronik kini melengkapi usahanya dengan beragam produk handpohone bermerk dan berkualitas. Beragam produk handphone ini dapat Anda miliki dengan pembayaran cash dan credit sesuai kemampuan Anda. Bahkan untuk kredit juga suku bunga sangat terjangkau dan tenor minimal 10 bulan.
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
BRASILIA-Legenda sepakbola Brasil Romario geram dengan hasil memalukan yang dituai tim nasional Brasil dalam Piala Dunia 2014. Pria yang kini berprofesi sebagai pengacara itu meminta para petinggi federasi sepakbola Brasil (CBF) dipenjara.
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk meluncurkan program “Indonesia Digital Learning”. Program ini merupakan pelatihan dengan sertifikasi internasional meningkatkan pemahaman penggunaan internet.
Mitra Radar