Berita
Bansos Diperketat, Khusus Buat yang Sekarat
Senin, 27 Juni 2011 11:31 WIB | Dibaca 870 kali
JAKARTA (radarbangka.co.id) - Ke depan, kepala daerah tidak bisa seenaknya lagi menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) yang dianggarkan di APBD.  Kemendagri saat ini sedang merancang Peraturan Mendagri (permendagri) yang akan memperketat aturan penggunaan dana bansos. Draf permendagri segera digodok bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permendagri ini juga akan mengatur mengenai penyaluran dana hibah.

Kasubdit Wilayah III pada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Musa Tarigan menjelaskan, di permendagri ini nantinya akan dipertegas kriteria penerima bansos dan hibah.

"Sekarang disusun permendagri tentang pengelolaaan bansos dan hibah. Sesuai kesepakatan dengan KPK, tanggal 30 Juni, Kamis, diserahkan ke KPK untuk minta koreksi," ujar Musa Tarigan dalam Lokakarya bertema "Arah Kebijakan Penyusunan APBD 2012" di Bandung, Sabtu (25/6). Targetnya, akhir Juli juga sudah bisa disahkan Menkum-HAM Patrialis Akbar untuk masuk ke lembaran negara, setelah diteken Mendagri Gamawan Fauzi.

Nantinya, hasil penelitian KPK mengenai penyaluran bansos yang pernah dipaparkan di hadapan para kepala daerah beberapa waktu lalu, dipadu dengan hasil kajian dari kemendagri. "Setelah itu diperbaiki, dikoreksi, dan setelah itu minta untuk diteken mendagri," ujar pejabat kemendagri asal Medan itu.

Dijelaskan, dalam draf permendagri diatur bahwa penerima bansos hanya lah yang benar-benar mengalami kerawanan sosial. "Misal yang cacat, jompo, nggak ada pekerjaan. Yang terima bansos, hanya yang mau kelelep (tenggelam, red), sudah mau sekarat. Dari aspek sosial memang harus ditolong. Ada pergeseran. Yang masih bisa ngopi, ngrokok, jelas tak bisa terima," urai Musa.

Ditegaskan juga, bagi yang sudah hibah, tidak boleh lagi terima bansos. "Kriteria sudah jelas. Itu usulan dari kita, tapi bagaimana nantinya, tergantung KPK," ucapnya.

Dicontohkan, jika selama ini pengurus masjid atau gereja bisa menerima bantuan bansos, maka ke depan tak bisa lagi. "Karena membangun masjid bukan termasuk kerawanan sosial. Tapi nanti untuk pengurus masjid bisa dapat bantuan hibah," urai Musa. (sam/jpnn)





comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Tarik Napas! Siap-siap Tarif Listrik Naik
Tarik Napas! Siap-siap Tarif Listrik Naik
JAKARTA Terhitung mulai Mei ini, tarif dasar listrik (TDL) lebih mahal ketimbang April. Tren penurunan TDL sejak Desember 2015 berhenti karena berangsur naiknya harga minyak.
Rio Kembali Gagal Finis
Rio Kembali Gagal Finis
JAKARTA - Pebalap Formula 1 Indonesia, Rio Haryanto, terhenti pada perlombaan Grand Prix Rusia 2016, di Sirkuit Sochi Autodrom, Rusia, Minggu, karena tertabrak mobil pebalap Force India, Nico Hulkenberg. Tabrakan itu menurut akun Twitter resmi Formula 1,
Hanya 1 Persen Siswa Ikut UNBK, Kontribusi Pemda Dipertanyakan
Hanya 1 Persen Siswa Ikut UNBK, Kontribusi Pemda Dipertanyakan
JAKARTA-Minimnya alokasi anggaran pendidikan yang masuk dalam APBD menjadi salah satu kendala belum seluruhnya sekolah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Padahal dengan UNBK, kualitas siswa lebih terukur.
Mitra Radar