Berita
Tuntaskan Pelanggaran HAM
Rabu, 25 Juli 2012 11:20 WIB | Dibaca 221 kali
Kejagung Butuh Pengadilan Ad Hoc

JAKSA Agung Basrief Arief menegaskan pihaknya membutuhkan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad hoc untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. "Kalau peristiwa sebelum tahun 2000 memerlukan itu (pengadilan HAM). Sesuai Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000," ujar Basrief di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyatakan Jaksa Agung seharusnya dapat melakukan penyidikan terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran HAM tanpa menunggu pengadilan Ad Hoc. Beberapa peristiwa itu di antaranya pelanggaran HAM berat Timor-Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984.
Menurut KontraS, Jaksa Agung tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM.
MK dalam keputusannya menyatakan bahwa pasal 43 ayat 2 tetap berlaku. MK menyatakan untuk menentukan perlu tidaknya pembentukan pengadilan HAM ad hoc suatu kasus tertentu menurut locus dan tempus delicti memang memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi DPR dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus memperhatikan hasil penyelidikan dan penyidikan dari institusi berwenang, dalam hal ini Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sehingga dalam hal ini, seharusnya Jaksa Agung dapat melakukan penyidikan tanpa harus menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu.
Meski demikian, Basrief  mengatakan pengadilan HAM ad hoc tetap penting dan diperlukan bukan hanya untuk memutuskan perkara HAM. Melalui pengadilan tersebut, kata dia, akan ada proses penyidikan perkara seperti melakukan penggeledahan dan penyitaan. Dalam hal ini, jaksa memerlukan izin dari pengadilan HAM. "Untuk upaya paksa harus ada izin dari pengadilan," tandas Basrief.(flo/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
Lia Furniture Elektronik, Bisa Cash & Kredit
PANGKALPINANG - Sukses mengembangkan usahanya sejak 6 tahun silam, Marliani, pemilik galeri Lia Furniture & Elektronik kini melengkapi usahanya dengan beragam produk handpohone bermerk dan berkualitas. Beragam produk handphone ini dapat Anda miliki dengan pembayaran cash dan credit sesuai kemampuan Anda. Bahkan untuk kredit juga suku bunga sangat terjangkau dan tenor minimal 10 bulan.
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
Romario : Penjarakan PSSI Brazil!
BRASILIA-Legenda sepakbola Brasil Romario geram dengan hasil memalukan yang dituai tim nasional Brasil dalam Piala Dunia 2014. Pria yang kini berprofesi sebagai pengacara itu meminta para petinggi federasi sepakbola Brasil (CBF) dipenjara.
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
Dicari 100 Ribu Peserta Pelatihan Indonesia Digital Learning
JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk meluncurkan program “Indonesia Digital Learning”. Program ini merupakan pelatihan dengan sertifikasi internasional meningkatkan pemahaman penggunaan internet.
Mitra Radar