Berita
13 Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK
Rabu, 16 Mei 2012 08:28 WIB | Dibaca 378 kali
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menuding otonomi daerah telah mempercepat proses kerusakan hutan. Hal Ini diakibatkan banyaknya hutan lindung yang berubah fungsi karena Pemerintah Daerah mengobral izin ke pihak swasta untuk memanfaatkan hutan. Ujung dari itu semua, Kemenhut telah melaporkan 13 kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). 13 kepala daerah itu diduga  menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan ijin kegiatan di hutan lindung dan ijin pengelolaan hutan untuk dialihfungsikan.
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pengawasan dan perijinan kehutanan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. "Akibatnya, yang terjadi dilapangan banyak ijin yang dikeluarkan dan mengalihkan fungsi lahan menjadi perkebunan ataupun perumahan sebagai akibat dari mudahnya mengeluarkan ijin dan  pengawasan yang sangat lemah," kata Darori dalam acara launching kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi di Jakarta, Selasa (15/5).
Diterangkan Darori, saat ini telah ada sekitar 10 juta lahan hutan lindung yang sudah berubah peruntukannya menjadi lahan pertambangan. Misalnya, yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Darori, hal itu menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin sehingga fungsi hutan lindung menjadi beralihfungsi. Padahal, persetujuan alih fungsi hanya bisa diberikan oleh pusat dan atas persetujuan DPR. "Ijin itu justru diberikan oleh Bupati dan itu melanggar Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan," ujarnya.
Darori menambahkan, saat ini pihaknya juga melakukan moratorium izin baru untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan gambut dan primer.  "Untuk itu, kami mengajak pihak swasta untuk ikut aktif dan mengambil langkah inisiatif untuk melindungi hutan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harusnya ikut aktif dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan hutan," tegasnya. Pihaknya juga menyayangkan, pihak Greenpeace yang tidak mau menjadi saksi penebangan kayu jenis ramin yang dilindungi. "Kalau mereka melaporkan sebaiknya siap juga jadi saksi," tandasnya. (naa/jpnn)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Sambut Ceng Beng, Ko Aho Promo Diskon Hingga 20 Persen
Sambut Ceng Beng, Ko Aho Promo Diskon Hingga 20 Persen
PANGKALANBARU - Sebagai spesialis AC mobil Ko Aho yang berlamatkan di Jalan Koba (depan SPBU Kampung Dul) hadir terpercaya dibidangnya selama hampir 15 tahun. Selain memberikan pelayan terbaik, Ko Aho terus memberikan kepuasan-kepuasan kepada konsumennya.
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
Deddy Kaget Ada Sekolah Belum Dialiri Listrik
Deddy Kaget Ada Sekolah Belum Dialiri Listrik
PANGKALPINANG - Beberapa sekolah di Kabupaten Bangka menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Deddy Yulianto. Kaget dirasakan Deddy karena melihat kenyataan masih ada sekolah tersebut hingga saat ini belum dialiri listrik.
Mitra Radar