Berita
13 Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK
Rabu, 16 Mei 2012 08:28 WIB | Dibaca 606 kali
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menuding otonomi daerah telah mempercepat proses kerusakan hutan. Hal Ini diakibatkan banyaknya hutan lindung yang berubah fungsi karena Pemerintah Daerah mengobral izin ke pihak swasta untuk memanfaatkan hutan. Ujung dari itu semua, Kemenhut telah melaporkan 13 kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). 13 kepala daerah itu diduga  menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan ijin kegiatan di hutan lindung dan ijin pengelolaan hutan untuk dialihfungsikan.
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pengawasan dan perijinan kehutanan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. "Akibatnya, yang terjadi dilapangan banyak ijin yang dikeluarkan dan mengalihkan fungsi lahan menjadi perkebunan ataupun perumahan sebagai akibat dari mudahnya mengeluarkan ijin dan  pengawasan yang sangat lemah," kata Darori dalam acara launching kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi di Jakarta, Selasa (15/5).
Diterangkan Darori, saat ini telah ada sekitar 10 juta lahan hutan lindung yang sudah berubah peruntukannya menjadi lahan pertambangan. Misalnya, yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Darori, hal itu menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin sehingga fungsi hutan lindung menjadi beralihfungsi. Padahal, persetujuan alih fungsi hanya bisa diberikan oleh pusat dan atas persetujuan DPR. "Ijin itu justru diberikan oleh Bupati dan itu melanggar Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan," ujarnya.
Darori menambahkan, saat ini pihaknya juga melakukan moratorium izin baru untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan gambut dan primer.  "Untuk itu, kami mengajak pihak swasta untuk ikut aktif dan mengambil langkah inisiatif untuk melindungi hutan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harusnya ikut aktif dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan hutan," tegasnya. Pihaknya juga menyayangkan, pihak Greenpeace yang tidak mau menjadi saksi penebangan kayu jenis ramin yang dilindungi. "Kalau mereka melaporkan sebaiknya siap juga jadi saksi," tandasnya. (naa/jpnn)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Hyundai Keluarkan Perecok Honda Jazz
Hyundai Keluarkan Perecok Honda Jazz
TANGGERANG - PT Hyundai Mobil Indonesia (HMI) turut hadir di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE, BSD, Tangerang Selatan. PT HMI hadir bukan dengan tangan kosong, ia pun meluncurkan dua unit
Kado Kemerdekaan, Owi/Butet Raih Emas
Kado Kemerdekaan, Owi/Butet Raih Emas
RIO DE JANEIRO - Kontingen Indonesia akhirnya berhasil meraih medali emas pada Olimpiade ke-31 di Rio de Janeiro, Brazil, setelah dalam cabang bulu tangkis nomor ganda campuran pasangan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menaklukkan Chan Peng Soon/Goh Liu Ying dari Malaysia 21-14, 21-12 pada pertandingan final, Rabu (18/8).
Menristekdikti Tegaskan Dua Hal Ini, Ingat! Jangan Ada Perpelocoan
Menristekdikti Tegaskan Dua Hal Ini, Ingat! Jangan Ada Perpelocoan
MAJENE - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir kembali menegaskan larangan perpeloncoan senior ke mahasiswa baru dan pungutan diluar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dilakukan pihak kampus.
Mitra Radar