Berita
13 Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK
Rabu, 16 Mei 2012 08:28 WIB | Dibaca 591 kali
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menuding otonomi daerah telah mempercepat proses kerusakan hutan. Hal Ini diakibatkan banyaknya hutan lindung yang berubah fungsi karena Pemerintah Daerah mengobral izin ke pihak swasta untuk memanfaatkan hutan. Ujung dari itu semua, Kemenhut telah melaporkan 13 kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). 13 kepala daerah itu diduga  menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan ijin kegiatan di hutan lindung dan ijin pengelolaan hutan untuk dialihfungsikan.
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pengawasan dan perijinan kehutanan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. "Akibatnya, yang terjadi dilapangan banyak ijin yang dikeluarkan dan mengalihkan fungsi lahan menjadi perkebunan ataupun perumahan sebagai akibat dari mudahnya mengeluarkan ijin dan  pengawasan yang sangat lemah," kata Darori dalam acara launching kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi di Jakarta, Selasa (15/5).
Diterangkan Darori, saat ini telah ada sekitar 10 juta lahan hutan lindung yang sudah berubah peruntukannya menjadi lahan pertambangan. Misalnya, yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Darori, hal itu menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin sehingga fungsi hutan lindung menjadi beralihfungsi. Padahal, persetujuan alih fungsi hanya bisa diberikan oleh pusat dan atas persetujuan DPR. "Ijin itu justru diberikan oleh Bupati dan itu melanggar Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan," ujarnya.
Darori menambahkan, saat ini pihaknya juga melakukan moratorium izin baru untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan gambut dan primer.  "Untuk itu, kami mengajak pihak swasta untuk ikut aktif dan mengambil langkah inisiatif untuk melindungi hutan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harusnya ikut aktif dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan hutan," tegasnya. Pihaknya juga menyayangkan, pihak Greenpeace yang tidak mau menjadi saksi penebangan kayu jenis ramin yang dilindungi. "Kalau mereka melaporkan sebaiknya siap juga jadi saksi," tandasnya. (naa/jpnn)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Sriwijaya Air Siapkan 191 Ribu Kursi Tambahan
Sriwijaya Air Siapkan 191 Ribu Kursi Tambahan
JAKARTA - Sriwijaya Air menyiapkan penerbangan ekstra (extra flight) ke berbagai tujuan di Indonesia. Untuk mengatisipasi arus mudik Lebaran, Sriwijaya Air
Kejutan Warnai Starting Eleven Spanyol
Kejutan Warnai Starting Eleven Spanyol
TOULOUSE - Tongkat estafet kiper timnas Spanyol akhirnya berpindah. Meski didera masalah dugaan melakoni pesta seks dengan anak di bawah umur, David De Gea didaulat berada di bawah mistar La Furia Roja, di partai perdana mereka di Grup D Euro 2016.
Dewan Ingatkan Jangan Ada Pungli Siswa Baru
Dewan Ingatkan Jangan Ada Pungli Siswa Baru
KOBA - Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Erlansyah Roskar mengingatkan pihak sekolah jangan melakukan praktik pungli dalam penerimaan siswa baru (PSB).
Mitra Radar