Berita
13 Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK
Rabu, 16 Mei 2012 08:28 WIB | Dibaca 560 kali
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menuding otonomi daerah telah mempercepat proses kerusakan hutan. Hal Ini diakibatkan banyaknya hutan lindung yang berubah fungsi karena Pemerintah Daerah mengobral izin ke pihak swasta untuk memanfaatkan hutan. Ujung dari itu semua, Kemenhut telah melaporkan 13 kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). 13 kepala daerah itu diduga  menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan ijin kegiatan di hutan lindung dan ijin pengelolaan hutan untuk dialihfungsikan.
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan, di era otonomi daerah saat ini pengawasan dan perijinan kehutanan diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah. "Akibatnya, yang terjadi dilapangan banyak ijin yang dikeluarkan dan mengalihkan fungsi lahan menjadi perkebunan ataupun perumahan sebagai akibat dari mudahnya mengeluarkan ijin dan  pengawasan yang sangat lemah," kata Darori dalam acara launching kebijakan baru tentang hutan bernilai konservasi tinggi di Jakarta, Selasa (15/5).
Diterangkan Darori, saat ini telah ada sekitar 10 juta lahan hutan lindung yang sudah berubah peruntukannya menjadi lahan pertambangan. Misalnya, yang terjadi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Darori, hal itu menunjukkan adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengeluarkan ijin sehingga fungsi hutan lindung menjadi beralihfungsi. Padahal, persetujuan alih fungsi hanya bisa diberikan oleh pusat dan atas persetujuan DPR. "Ijin itu justru diberikan oleh Bupati dan itu melanggar Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan," ujarnya.
Darori menambahkan, saat ini pihaknya juga melakukan moratorium izin baru untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) di lahan gambut dan primer.  "Untuk itu, kami mengajak pihak swasta untuk ikut aktif dan mengambil langkah inisiatif untuk melindungi hutan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harusnya ikut aktif dan melaporkan penyimpangan-penyimpangan kegiatan hutan," tegasnya. Pihaknya juga menyayangkan, pihak Greenpeace yang tidak mau menjadi saksi penebangan kayu jenis ramin yang dilindungi. "Kalau mereka melaporkan sebaiknya siap juga jadi saksi," tandasnya. (naa/jpnn)




comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
DPRD Setuju Penambahan Modal Bank SumselBabel
DPRD Setuju Penambahan Modal Bank SumselBabel
PANGKALPINANG - DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui pemerintah provinsi menambah modal di Bank Sumsel-Babel guna mempercepat laju perekonomian.
Lagi! Derby Madrid di Final Liga Champions
Lagi! Derby Madrid di Final Liga Champions
MADRID - Real Madrid sukses melaju ke final Liga Champions usai menyingkirkan Manchester City dengan skor tipis 1-0 di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (5/5) dini hari WIB.
BNN Setuju Tes Urine Calon Siswa SMA
BNN Setuju Tes Urine Calon Siswa SMA
JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) siap dilibatkan jika diperkukan dalam proses tes urine bagi calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Juru bicara BNN Kombes Slamet Pribadi
Mitra Radar