Berita
Fakta Integritas Hindari Praktik KKN
Selasa, 10 April 2012 09:18 WIB | Dibaca 380 kali
PANGKALPINANG - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melakukan aksi penandatangan terhadap fakta integritas. Menurut Wakil Wali Kota Malikul Amjad yang menyaksikan penandatangan kemarin (9/4) mengatakan, fakta integritas merupakan komitmen untuk menghindari praktik KKN. “Bisa juga sebagai motivasi terhadap kinerja. Tapi intinya adalah komitmen kepada tugas, selalu transparansi dan kerja. Fakta integritas merupakan pengawasan terhadap pimpinan SKPD beserta staf-stafnya,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Semua kepala SKPD wajib menandatangani fakta integritas. Sebab menurut Malikul, dengan menyepakati tujuh butir yang ada di dalam fakta integritas tersebut, PNS sudah menunjukkan itikad baik dalam pencegahan praktik KKN. Dari tujuh butir yang ada di fakta integritas itu, salah satunya memuat tentang kesanggupan tidak melakukan KKN. Hal ini sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan KKN “Yang penting pengawasan terhadap diri sendiri. Menandatangani itu sudah dapat membuktikan kalau mereka ada niat baik. Dengan begini maka tidak ada yang tidak mau. Harus. Wajib,” tegasnya.
Pelaksanaan fakta integritas di Pemkot Pangkalpinang mendapat pengawasan dari Kepala Daerah yaitu Walikota. Tak hanya kepala SKPD dengan jabatan Eselon II, PNS tingkat di bawahnya pun wajib melakukan hal yang sama. “Semua SKPD menandatangani fakta integritas, nanti turun ke bawah. Kalau Eselon II diawasi oleh Walikota. Sedangkan PNS diawasi oleh kepala SKPD-nya masing-masing,” ujarnya.
Fakta integritas sini sendiri udah lama direncanakan sejak era Kabinet Bersatu Pertama. Pemerintah pusat pun menenggat realisasi untuk seluruh pemerintah daerah pada bulan Maret lalu. “Harusnya bulan Maret kemarin sudah selesai,” katanya. Pemkot Pangkalpinang, lanjutnya, baru saja menerapkan ini semua karena kendala teknis yang tak disebutkannya secara terperinci “Ada beberapa kendala seperti perubahan teknis dari Surat Edaran. Sifatnya administrasi saja. Tapi, kita bertekad untuk dilaksanakan segera. Setelah ini akan kita laporkan ke Menpan RB,” tukasnya. (dry)



comments powered by Disqus
EPaper Facebook twitter RSS
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
Hino Luncurkan Truk Tangguh yang Jago Cari Duit
TANGERANG - PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai main dealer kendaraan terus memperluas layanan penjualan dan purna jualnya di Jl Daan Mogot Km 20 No 8 Batu Ceper, Tangerang, Kamis (26/3). Dibawah kendali PT Armindo Perkasa (AP), dealer resmi ke-153 di Indonesia ini lengkap dengan fasilitas 3S (Sales, Service & Sparepart).
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
Ketum PSSI tak Boleh Terlilit Masalah
JAKARTA- Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Ashar Suryobroto mengatakan, pengurus PSSI harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan terkait dengan Kongres PSSI pada 18 April nanti.
UN Jujur 100 Persen
UN Jujur 100 Persen
JAKARTA - Tujuan Ujian Nasional (UN) untuk mengetahui capaian belajar seorang siswa. Ini merupakan hak seorang siswa untuk mengetahui capaian belajarnya.
Mitra Radar