Home >

Fakta Integritas Hindari Praktik KKN


Fakta Integritas Hindari Praktik KKN

PANGKALPINANG - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang melakukan aksi penandatangan terhadap fakta integritas. Menurut Wakil Wali Kota Malikul Amjad yang menyaksikan penandatangan kemarin (9/4) mengatakan, fakta integritas merupakan komitmen untuk menghindari praktik KKN. “Bisa juga sebagai motivasi terhadap kinerja. Tapi intinya adalah komitmen kepada tugas, selalu transparansi dan kerja. Fakta integritas merupakan pengawasan terhadap pimpinan SKPD beserta staf-stafnya,” katanya kepada sejumlah wartawan.
Semua kepala SKPD wajib menandatangani fakta integritas. Sebab menurut Malikul, dengan menyepakati tujuh butir yang ada di dalam fakta integritas tersebut, PNS sudah menunjukkan itikad baik dalam pencegahan praktik KKN. Dari tujuh butir yang ada di fakta integritas itu, salah satunya memuat tentang kesanggupan tidak melakukan KKN. Hal ini sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2005 tentang percepatan pemberantasan KKN “Yang penting pengawasan terhadap diri sendiri. Menandatangani itu sudah dapat membuktikan kalau mereka ada niat baik. Dengan begini maka tidak ada yang tidak mau. Harus. Wajib,” tegasnya.
Pelaksanaan fakta integritas di Pemkot Pangkalpinang mendapat pengawasan dari Kepala Daerah yaitu Walikota. Tak hanya kepala SKPD dengan jabatan Eselon II, PNS tingkat di bawahnya pun wajib melakukan hal yang sama. “Semua SKPD menandatangani fakta integritas, nanti turun ke bawah. Kalau Eselon II diawasi oleh Walikota. Sedangkan PNS diawasi oleh kepala SKPD-nya masing-masing,” ujarnya.
Fakta integritas sini sendiri udah lama direncanakan sejak era Kabinet Bersatu Pertama. Pemerintah pusat pun menenggat realisasi untuk seluruh pemerintah daerah pada bulan Maret lalu. “Harusnya bulan Maret kemarin sudah selesai,” katanya. Pemkot Pangkalpinang, lanjutnya, baru saja menerapkan ini semua karena kendala teknis yang tak disebutkannya secara terperinci “Ada beberapa kendala seperti perubahan teknis dari Surat Edaran. Sifatnya administrasi saja. Tapi, kita bertekad untuk dilaksanakan segera. Setelah ini akan kita laporkan ke Menpan RB,” tukasnya. (dry)


Banner

Berikan Komentar

Lainnya
Serangannya Ibarat Boling, dan Gadis di Bawah Truk..Oh Dia Melindasnya
Serangannya Ibarat Boling, dan Gadis di Bawah Truk..Oh Dia Melindasnya
Jum'at, 15 Juli 2016 15:11 WIB
NICE - Data korban dari tragedi serangan truk di Nice, Prancis, Kamis (14/7) malam terus bertambah. Terakhir, setidaknya 84 orang
Serangan Truk di Prancis: Anaknya Terkapar...Berdarah
Serangan Truk di Prancis: Anaknya Terkapar...Berdarah
Jum'at, 15 Juli 2016 15:09 WIB
NICE - Serangan truk yang menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan Bastille Day di Nice, Prancis, Kamis (14/7) malam waktu
Menang atau Kalah
Menang atau Kalah
Selasa, 28 Juni 2016 18:57 WIB
"Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya, ia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, maka Aku yang akan
Weew... Pekerjaan Bergaji Rp 5,4 Miliar Ini Sepi Peminat
Weew... Pekerjaan Bergaji Rp 5,4 Miliar Ini Sepi Peminat
Rabu, 02 Maret 2016 07:42 WIB
SELANDIA BARU - Mendapat gaji melimpah tentu menjadi impian semua pekerja. Namun, hal itu tidak berlaku bagi sebuah pekerjaan di